Sabtu, 28 September 2013

KEHADIRAN FREEPORT DI PAPUA TIDAK MENJAMIN KESEJAHATERAHAN RAKYAT PAPUA JUTRU KORBAN BERJATUHAN DI ATAS KEKAYAANNYA.


Oleh: Krismas Bagau
Krismas Bagau @
Sumber daya alam dieksproitasi atas nama NKRI, Manusia Papua Dibunuh Dan Dibuang Bagaikan Binatang di alamnya sendiri.

Ketika mendengar orang luar Papua mengatakan bahwa kamu orang Papua? Jawabnya iyaatau benar. Pasti setiap orang Papua mengatakan iya atau benar, saya orang Papua. Mengapa? Karena menyangkut harga diri. Pertanyaan lebih lanjut, berarti kamu orang kaya, karena Freeport yang ada di Timika menjamin orang Papua sehingga kesejahatrahan terjamin. Pertanyaan konyol dan orang bodoh ini sering kali kita kemukakan, walaupun kekayaan Alamnya berlimpah ruah yang dinikmati oleh pejabat Indonesia, tetapi masyarakat Papua yang marjinal sama sekali tidak merasakan apa-apa dari hasil kekayaannya.

Jika kita melihat pada undang-undang otonomi khusus bagi propinsi Papua BAB X tentang prekonomian. Yang tetuang dalam pasal 39 yang menyatakan bahwa pengolahan lanjutan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sebagaiman dimakssudkan dalam pasal 38 dilaksanakan di propinsi Papua dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, efisien dan komptetitif. Namun dalam implementasinya jahu dari apa yang tertuang dalam undang-undang otonomi Khusus bagi Propinsi Papua No 21 Tahun 2001.

Lebih jahu kita melihat dari presepektif kontak kerja generasi pertama 1967 dengan PT. Freeport Indonesia (FI) diperbaruhi kontak kerja generasi II pada tahun 1991, namun tak optimal keuntungan bagi orang Papua asli. Kekayaan alam dikuras habis-habisan, manusia yang mendiami di sekitarnya di cap sebagai pengemis, tukan minta-minta, bukan itu saja tetapi diskriminasi, penganiyaan terus menerus secara terstruktur, pembunuhan terus dialami di atas kekayaannya. Penderitaan yang dialami masyarakat Papua seperti penjara ketakutan, kegelapan masa depan, diskriminasi, diintimidasi, diteror, dianiaya, dieksploitasi, budaya bisu dan takut yang disebabkan oleh kekejaman dari penjajahan Indonesia yang berwatak militeristik.

Ketika melihat dengan kaca mata positif manusia membantai manusia dihadapan alamnya sendiri atas nama Pembangunan Nasional. Pembohongan terus dialamI di atas tanah leluhurnya yang diwariskan kepada orang Papua oleh NKRI. Seperti dijelaskan dalam media kompas, senin, 2 januari 2012. Pasal 33, Freeport, dan Papua oleh Sri-Edi Swasono, dasar hukum penanganan modal asing di Indonesia adalah undang-undanf nomor 1 tahun 1967, menjelaskan bahwa mestinya pemerintah malu telah lalai menyejahterakan rakyat sendiri disekitar lokasi pertambangan PT. Freeport Indonesia, di pengunungan Ertsberg yang superkaya logam mulia. Lebih lanjut lagi ia menegaskan bahwa tindakan ekstraordinarinya penyejahteran dan pembagian rakyat Papua harus segera dibuktikan hasilnya. Kekerasan terhadap rakyat Papua harus distop. Salah asuhan aparat kita yang semena-mena melakukan kekerasan terhadap rakyat demi apa dan demi siapa?

Orang luar Papua saja sudah mengakui bahwa terjadi diskriminasi dan pembantaian terhadap kekayaan alamnya sendiri. Kapitalisme mengerogoti alam Papua terutama PT. Freeport Timika tidak bisa menjamin seluruh masyarakat Papua. Pendapatan lebih besar tetapi tidak bisa menjamin orang Papua. Persoalan PT. Freeport yang hadir Ditimika tidak bisa menjamin kehidupan masyarakat Papua. Yang ada kesenjangan terjadi antara pemilik hak ulayat Orang Papua kapitalisme yang sudah mengglobal. Warga pribumi Papua yang menolak kehadiran PT. Freeport, dan melakukan serangkaian demo atau aksi yang dapat membangun kesejahatran untuk orang Papua tetapi orang Papua di perhadapkan pada tradi besi dan moncong senjata.

Ini dikatakan kemiskinan dan pembodohan terstruktur terhadap orang Papua asli yang menjadi pemilik hak ulayat di atas tanah leluhur yang ditempatkan bangsa Papua oleh Tuhan Allah nenek moyang orang Papua sendiri sudah menempatkanya. Menempatkan orang Papua kulit hitam, ramput kerinting, untuk menikmati kehidupan dengan aman, nayaman dan damai. Namun kita melihat kehidupan real ini terasa sekali. Didikan-didikan NKRI terutama TNI, Porli, BIN dan interjen bekerja dibahwa tanah. Papua dijadikan sebagai tempat keamanan Indonesia untuk mencari makan. Hal itu mengerti saja bahwa perlakuan mereka itu biadap dan tidak manusiawi tetapi suatu saat mereka akan mempertanggung jawabkan semua perbuatan kepada Allah pencipta yang menempatkan semua orang dengan masing-masing wialayahnya. Seperti orang jawa dengan wilayahnya sendiri dan orang Papua dengan wilayahnya sendiri untuk berkuasa di atas negerinya sediri.

Tuhan pencipta sedang melihat, betapa penderitaan orang Papua dari tahun ke tahun di perhadapkan pada situasi yang menyakitkan. Tanah menjadi tempat istrahat mereka terakhir bagi yang berjuang demi kebenaran dan keadilan. Ketika orang Papua melawan dan bersuara untuk bertindak demi kebenaran. Sudah pasti keamanan Indonesia mengatur agenda khusus untuk menindas orang asli Papua. Ini berarti Pemerintah RI sudah, sedang dan akan terus menindas, memeras, menyiksa, menghukum, memenjarakan dan membunuh bagian orang Papua secara terstruktur, sementara kekayaan alam yang terdapat dialaminya dikuras habis-habisan seperti PT. Freeport Timika yang beroperasi di tembagapura sejak 1967 hingga kini tidak ada perubahan sama sekali dalam kehidupan orang Papua dengan kekayaan alamnya. Justru dengan melihat kekayaan alam di Papua maka orang-orang yang mendiami di tanah papua selalu dijadikan sebagai tempat peristrahatan terakhir dengan tindakan tidak manusiawi yang diperlakukan oleh keamanan republik ini hanya dan demi kekayaan alam bukan orang Papua.

situasi dan Kondisi ini jika dilihat, bahwa Pemerintah RI dengan tindakan memecah-belahkan orang Papua juga pemekaran dimana-mana juga tidak melihat putra daerah berapa yang sudah berhasil dan dibiayai dari hasil kekayaan orang Papua itu sendiri. Hal itu juga sengaja untuk mengacakukan situasi Papua dari persatuan dan kesatuan untuk melawan kapitalisme dalam bingkai NKRI dan Lebih para lagi memberi stigma kepada orang Papua Separatisme secara tidak langsung di atas kekayaannya, itu berarti Pemerintah RI sudah dan sedang menggangu terus hinga kini juga, namun sampai kapan pun generasi tidak akan pernah lupa pada sejarah perjuangan yang selalu diskriminasi terhadap alamnya sendiri.

Biarlah orang bernyai di atas penderitan rakyat Papua karena semua perbuatan manusia akan di perjanggungjawabkan pada pencipta pada akhirat, karena setiap kata, kalimat perbuatan itu dipertanggungjawabkan dalam pengadilan terakhir. Orang Papua juga akan menulis sedikit dari keseluruhan penindasan dari penderitan yang terus termakan waktu untuk generasi selanjutnya, untuk dan agar terus berjuang sampai pada kemerdekaan di alamnya.

So pasti semua orang Papua diperhadapkan pada tanah sebagai tempat istrahat tetapi orang-orang Papua yang menyuarakan tentang hak-hak orang Papua selalu di perhadapkan pada kehidupan kematian yang tidak manusiawi. Hal itu terjadi karena eksitensi orang papua tidak mau digadaikan begitu saja demi kepuasan para pejabat Indonesia. Papua terus mengalami penderitaan yang tak kunjung sembuh seperti penjara ketakutan, kegelapan masa depan, diskriminasi, diintimidasi, diteror, dianiaya, dieksploitasi, budaya bisu dan takut yang disebabkan oleh kekejaman dari penjajahan Indonesia yang berwatak militeristik. Masyarakat Papua menderita karena ingin bahwa segala sesuatu tetap ada, seperti sumber daya alam yang dieksploitasi oleh pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan investor asing seperti PT. Freeport Tembagapura yang salah satunya. Investor asing mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperdulikan hak ulayat pemilik tanah. Kritis terhadap penderitaan yang dialami dari tahun ke tahun di atas tidak ada penyelesaian secara tuntas, menyeluruh dan manusiawi, sementara sumber daya alam dikuras dan dieksploitasi, sehingga generasi penerus Papua menuntut hak dan kebebasan yang paling tinggi yaitu kebahagian dari hasil sumber daya alam, tetapi yang ada hanyalah penderitaan.

Penderitan itu terjadi karena orang Indonesia bukan mencintai orang Papua tetap mencintai kekayan alam seperti PT. Freeport Timika. Hasil dari kekayaan alamnya tidak dinikamti oleh seluruh orang Papua tetapi itu juga hanya segelintir elit saja yang menikmati. Sementara masyarakat marjinal selalu diperhadapkan pada situasi yang tidak manusiawi. Manusia dibunh di atas kekayannya dan dibuang begitu saja demi kenikmatan sesat yang diperlakukan oleh keamanaan republik ini.

Penulis adalah salah satu mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta.

Sidang PBB: Vanuatu Desak PBB Selidiki Status Politik West Papua


P.M. Moana Kalosil

New York, KNPBnews - Vanuatu hari ini (28/9) meminta PBB untuk menunjuk seorang Wakil Khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di propinsi Papua Indonesia dan status politik mereka. dengan Perdana Menteri Vanuatu, Moana menyatakan bahwa Papua Barat telah secara konsisten membantah semacam pengakuan oleh badan dunia.

” Kita sekarang berunding tentang masalah Suriah , tapi ketika datang ke masalah hak-hak rakyat Papua Barat , suara kami dimatikan bahkan dalam podium ini ” kata Perdana Menteri Moana Karkas Kalosil kepada Debat Umum Majelis Umum tahunan PBB, mengacu pada perang saudara yang telah menewaskan sekitar 120.000 Suriah , sopir beberapa 6,6 juta dari rumah mereka dan melihat penggunaan senjata kimia .

” Bagaimana kita kemudian mengabaikan ratusan ribu orang Papua Barat yang telah secara brutal dipukuli dan dibunuh ? Orang-orang Papua Barat mencari untuk PBB sebagai mercusuar harapan … Mari kita , pemimpin rekan saya , dengan keyakinan moral yang sama menghasilkan dukungan kami terhadap penderitaan orang Papua Barat . Sudah saatnya bagi PBB untuk bergerak melampaui pinggiran dan alamat dan memperbaiki beberapa kesalahan sejarah . ”
Pada bulan Mei Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay menyuarakan keprihatinan atas tindakan keras terhadap demonstrasi massa di provinsi Papua dan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk memungkinkan protes damai dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi . ” Belum ada transparansi yang memadai dalam menangani pelanggaran berat hak asasi manusia di Papua , ” katanya .

Selama tindakan keras , polisi Indonesia dilaporkan menembak dan menewaskan dua demonstran pada malam peringatan ke-50 bekas Nugini Belanda , menempati setengah bagian barat New Guinea Island, menjadi bagian dari Indonesia . Setidaknya 20 pengunjuk rasa ditangkap , banyak karena mengibarkan bendera pro-kemerdekaan .

” Jelas dari banyak catatan sejarah bahwa orang Melanesia Papua Barat adalah kambing hitam politik perang dingin dan dikorbankan untuk memuaskan nafsu makan untuk sumber daya alam yang memiliki negara ini , ” kata Mr Kalosil . ” Hari ini mereka masih menjadi korban ketidaktahuan PBB . ”

Dengar pidatonya di link ini http://gadebate.un.org/68/vanuatu

Malu Menjadi Warga di Negara yang Tak tahu Malu


Jhon Pakage/Pribadi

Oleh: John Pakage

Tanah Papua adalah satu-satunya wilayah yang dalam proses  integrasinya melibatkan perjanjian internasional. Berbeda dengan wilayah di Indonesia lainnya. 

Lantaran integrasinya melibatkan Negara lain serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) inilah yang menjadi “pondasi” konflik yang tak mengenal kata usai antara Negara Indonesia dan orang Papua di Tanah Papua.

Tentu antara para pihak yang bertikai ini memiliki argumentasi yang berbeda. Negara merasa sejarah masuknya Indonesia ke tanah Papua telah final. Artinya Tanah Papua sudah menjadi bagian dari Indonesia. Sementara orang Papua memiliki argumentasi bahwa Indonesia masuk ke Papua melalui “jendela”. Artinya Indonesia tidak mengamalkan  perjanjian internasional  one men one Vote.

Lantaran masing-masing mempertahankan argument inilah yang akhirnya sebagai seruan resolusi konflik muncul ide Dialog. Istilah dialog ini bagi orang Papua bukan hal baru karena dalam setiap budaya ada kebiasaan duduk sama-sama di Honay atau duduk di Emawa atau dipara-para untuk membicarakan semua hal lalu mencari jalan keluar bersama-sama.

Tentu di Pihak Negara Indonesia juga bukan baru pertama melaksanakan dialog.
Dalam berbagai konflik yang ada Indonesia mengenal Dialog untuk mencari solusinya. Lihat saja, waktu bangsa melayu berjuang untuk membentuk Negara Indonesia yang berdaulat seperti yang ada saat ini, perwakilan orang-orang Melayu mengadakan konfrensi bersama pihak yang sedang bertikai yakni antara Belanda dan orang Melayu. Akhirnya mampu menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama.

Selain itu dalam era yang sudah merdeka, Indonesia juga pernah melangsungkan Dialog antara Indonesia dengan bangsa Aceh di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 sialam.. Perjanjian helsini yang lebih dikenal dengan istilah kesepakatan untuk mengakhiri konflik antara Indonesia dan orang-orang dari bangsa Aceh.

Dunia internasional sangat setujuh dan mendukung upaya dialog yang sudah pernah dilakukan antara Bangsa Aceh dan Indonesia karena dunia internasional kini sedang mengupayakan tak ada konflik. Jika ada konflik antar Negara  maka Dialog menjadi kampanye utama Negara-negara saat ini.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun saat ini mendukung upaya dialog damai bagi daerah atau Negara yang masih berkonflik. Upaya PBB untuk menghapus konflik  pada era sekarang. PBB terus mengajak Negara-negara anggota PBB untuk mendukung Dialog damai. Termasuk untuk mengakhiri konflik antara orang Papua di Tanah Papua dengan Negara Indonesia.

Pengalaman banyak daerah yang berkonflik di dunia ini, PBB telah berhasil mempertemukan agar masing-masing pihak yang berkonflik duduk di satu meja untuk mencari akar konfliknya dan menyepakati bersama solusi untuk keluar dari konflik tersebut.

Seruan agar Indonesia dan orang-orang Papua dapat duduk satu para-para lalu mencari resolusi konflik bersama sudah kita dengar dari sejumlah Negara-negara anggota PBB. Misalnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengatakan di Jakarta pada Senin 3 September 2012 lalu bahwa pemerintah Amerika Serikat mengecam kekerasan yang berlangsung di Papua dan berharap pemerintah Indonesia dapat mengedepankan proses dialog damai dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

Selain itu pada saat sidang HAM PBB di Jenewa Swis beberapa waktu lalu, banyak negara  menyeruhkan agar secepatnya mengakhiri konflik di Tanah Papua.

Tanah Papua sebagai daerah konflik antara Indonesia dan orang Papua membuat ribuan orang telah menjadi korban. Termasuk akses  media asing dan lsm kemanusiaan berkarya  di tanah Papua pun di tutup akses. Dalam ketertutupan akses media seperti ini tentu tak aka nada resolusi konflik tetapi justru semakin memprihatinkan hak setiap warga untuk hidup dan bereskpresi.

Tentu dialog untuk menyelesaikan konflik antara para pihak yang bertikai tidak melanggar undang-undang juga menjadi amanat luhur dalam kitab suci dari setiap agama yang ada dan diakui di muka bumi ini. Setiap agama menginginkan agar warga dan umatnya hidup damai. Untuk hidup damai ini memerlukan para pihak yang bertikai agar berdamai.

Proses para pihak duduk untuk membicarakan persoalan  sehingga tercipta resolusi konflik inilah yang disebut Dialog bersama. Proses dimana para pihak yang bertikai yakni Perwakilan Negara dan perwakilan orang Papua duduk satu para-para dan membicarakan mengapa harus ada warga korban dan bagaimana resolusi yang disepakati bersama antara kedua belah pihak inilah yang sudah, sedang dan akan terus di upayakan oleh Jaringan Damai  Papua (JDP).

Sayangnya Dialog yang  suci karena harus di yakini akan mengakhiri konflik lantaran ada penandatanganan resolusi konflik bersama antar para pihak yang bertikai dengan disaksikan oleh kaum independen ini disalah artikan. Negara melihat tak perlu ada dialog. Jika pun ada Negara menggunakan istilah dialog Konstruktif bukan seperti yang di istilahkan oleh JDP yakni Dialog antar Jakarta dan Papua.

Aparatus Negara juga memahami pentingnya berdialog antar para pihak yang bertikai untuk itu dalam sejumlah kesempatan perwakilan Pemerintah Indonesia menghendaki agar ada orang Papua yang dipercaya untuk mewakili orang Papua berdialog dengan Negara.

Belum adanya  orang Papua yang dipilih mewakili bangsa Papua yang akan berdialog dengan Negara menjadi alasan utama Pemerintah Indonesia tak mau menerima konsep dialog antara Jakarta dan orang papua waktu itu. Kini orang Papua telah memilih juru runding yang akan berbicara mewakili orang Papua namun Pemerintah tak memberi respon sedikit pun untuk berdialog.

Pada konfrensi Perdamaian Papua yang diselenggarakan di Universitas Cenderawasih (Uncen) Orang Papua juga telah memilih beberapa orang yang akan menjadi juru runding saat perwakilan orang Papua dan perwakilan dari Negara Indonesia melakukan dialog.

Dalam konfrensi  yang berlangsung  dari tanggal 5 hingga 7 Juli 2011 silam di Audioterium Universitas Cenderawasih Abepura  ini dihadiri bukan hanya satu pihak yang konflik melainkan dari dua belah pihak yang berkonflik hadir. Perwakilan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Koordinator PoLitik Hukum Dan Keamanan Djoko Suyanto, dan Gubernur Papua Barnabas Suebu sementara dari pihak orang Papua diwakili oleh 350 orang peserta dari seluruh Tanah Papua dan Papua Barat, juga 300 pengamat baik yang ada di Papua maupun luar Papua.

Para pihak yang tak mau berdialog untuk mengakhiri konflik yang sudah mengorbankan ribuan orang tentu patut dipertanyakan niat hidup berdamainya. Kini orang Papua telah memilih perwakilan yang akan menjadi juru runding pada saat duduk satu meja dengan Negara Indonesia.

Dialog untuk mencari resolusi bersama dalam upaya mengakhiri konflik berkepanjangan telah menjadi tujuan PBB yang juga tidak bertentangan dengan undang-undang Negara  termasuk tidak adanya larangan dari setiap agama yang ada di Indonesia untuk setiap warga hidup damai. Jika ada konflik secepatnya para pihak mencari resolusi bersama maka mengapa Pimpinan Negara Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono  belum mau berdialog?

Jika Dialog untuk resolusi konflik antar Pemerintah Indonesia dan orang Papua telah digelar maka tentu tak mungkin terjadi  lagi Peristiwa; Pada kamis, 16 agustus 2012, pukul 19.00 wit terjadi penembakan di Obano, distrik Paniai Barat oleh orang tak dikenal (OTK) yang menewaskan seorang pedagang (Mustafa, 22 thn) dan 2 orang lainnya (Ahyar, 25 thn dan Basri, 22 thn) luka-luka. Akibatnya para pedagang non pribumi merasa tidak nyaman dan masyarakat Obano pada umumnya resah.

Penembakan di Ujung Bandara Enarotali oleh orang tak dikenal (OTK) pada Selasa, 21 agustus 2012 lalu yang menewaskan Brigadir Polisi Yohan Kisiwaitoi, anggota Polres Paniai. Akhirnya aparat keamanan menembak puluhan peluru sebagai bentuk pelampiasan emosi mereka dan melakukan tindak sewenang-wenang yang bersasaran pada masyarakat sipil. Masyarakat semakin takut dan terpaksa melarikan diri ke rumah masing-masing dan para pedagangpun segera menutup kiosnya masing-masing.

Jika Dialog telah digelar maka tak mungkin terjadi Penembakan terhadap Mako Tabuni, Ketua I Komite Nasional Papua Barat di Perumnas III Waena, Distrik Heram, Abepura, Kota Jayapura, Kamis 14 Juni 201.  Juga tak mungkin ada 42 tahanan Politik Papua di sejumlah Penjara.

Andai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar Dialog Damai maka tak mungkin Negara dipermalukan  atas sorotan beberapa Negara anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB  terkait buruknya Demokrasi dan kondisi HAM di Papua. 

Lantaran belum ada niat dari SBY untuk menggelar Dialog Damai maka Indonesia terus dipermalukan pada berbagai kesempatan dipodium internasional.

Akhirnya banyak warga merasa tak percaya diri menjadi warga di Negara yang tak serius mengurus soal Hak Hidup, Hak untuk aman dan berdemokrasi.  Lihat saja Selama Universal Periodic Review(Tinjauan Periodik Universal) atas Indonesia di Dewan HAM PBB, 23 Mei, negara Perancis minta Indonesia memberi akses bebas kepada masyarakat sipil dan jurnalis ke tanah Papua (Papua dan Papua Barat). Pemerintah Britania Raya mencatat “peningkatan kekerasan” di Papua dan “mendukung Indonesia untuk mengatasi kekerasan terhadap keyakinan minoritas serta menerima permohonon kunjungan Pelapor Khusus.

Negara Austria, Chile, Maldives, dan Korea Selatan mendesak Indonesia agar menerima permintaan pelapor HAM PBB dan badan-badan prosedur khusus PBB. Meksiko secara khusus minta pemerintah Indonesia mengundanng pelapor khusus PBB ke Papua.  Sebelumnya, Pelapor Khusus PBB untuk pembunuhan sewenang-wenang, Philip Alston, membuat permohonan berkunjung ke Indonesia pada 2004 dan berikutnya 2008, yang tak pernah sekali pun direspon.

Walaupun telah banyak suara “memberi nasehat “   agar Indonesia memperbaiki kondisi Negara dari buruknya hidup berdemokrasi namun tak ada respon positif dari Indonesia. Perubahan yang diharapkan tak kunjung tiba. Yang kunjung tiba adalah malu menjadi warga pada Negara yang tak tahu malu.

Kamis, 26 September 2013

Kisah Sahabat Nabi: Abdullah bin Mas'ud, Pemegang Rahasia Rasulullah


REPUBLIKA.CO.ID, Tak berapa lama setelah memeluk Islam, Abdullah bin Mas'ud mendatangi Rasulullah dan memohon kepada beliau agar diterima menjadi pelayan beliau. Rasulullah pun menyetujuinya.

Sejak hari itu, Abdullah bin Mas'ud tinggal di rumah Rasulullah. Dia beralih pekerjaan dari penggembala domba menjadi pelayan utusan Allah dan pemimpin umat. Abdullah bin Mas'ud senantiasa mendampingi Rasulullah bagaikan layang-layang dan benangnya. Dia selalu menyertai kemana pun beliau pergi.

Dia membangunkan Rasulullah untuk shalat bila beliau tertidur, menyediakan air untuk mandi, mengambilkan terompah apabila beliau hendak pergi dan membenahinya apabila beliau pulang. Dia membawakan tongkat dan siwak Rasulullah, menutupkan pintu kamar apabila beliau hendak tidur.

Bahkan Rasulullah mengizinkan Abdullah memasuki kamar beliau jika perlu. Beliau memercayakan kepadanya hal-hal yang rahasia, tanpa khawatir rahasia tersebut akan terbuka. Karenanya, Abdullah bin Mas'ud dijuluki orang dengan sebutan "Shahibus Sirri Rasulullah" (pemegang rahasia Rasulullah).

Abdullah bin Mas'ud dibesarkan dan dididik dengan sempurna dalam rumah tangga Rasulullah. Karena itu tidak kalau dia menjadi seorang yang terpelajar, berakhlak tinggi, sesuai dengan karakter dan sifat-sifat yang dicontohkan Rasulullah kepadanya. Sampai-sampai orang mengatakan, karakter dan akhlak Abdullah bin Mas'ud paling mirip dengan akhlak Rasulullah.

Abdullah bin Mas'ud pernah berkata tentang pengetahuannya mengenai Kitabullah (Al-Qur'an) sebagai berikut, "Demi Allah, yang tiada Tuhan selain Dia. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an, melainkan aku tahu di mana dan dalam situasi bagaimana diturunkan. Seandainya ada orang yang lebih tahu daripada aku, niscaya aku datang belajar kepadanya."

Abdullah bin Mas'ud tidak berlebihan dengan ucapannya itu. Kisah Umar bin Al-Khathab berikut memperkuat ucapannya. Pada suatu malam, Khalifah Umar sedang dalam perjalanan, ia bertemu dengan sebuah kabilah. Malam sangat gelap bagai tertutup tenda, menutupi pandangan setiap pengendara. Abdullah bin Mas'ud berada dalam kabilah tersebut. Khalifah Umar memerintahkan seorang pengawal agar menanyai kabilah.

"Hai kabilah, dari mana kalian?" teriak pengawal.

"Min fajjil 'amiq (dari lembah nan dalam)," jawab Abdullah.

"Hendak kemana kalian?"

"Ke Baitu Atiq (rumah tua, Ka'bah)," jawab Abdullah.

"Di antara mereka pasti ada orang alim," kata Umar.

Kemudian diperintahkannya pula menanyakan, "Ayat Al-Qur'an manakah yang paling ampuh?"

Abdullah menjawab, "Allah, tiada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya) tidak mengantuk dan tidak pula tidur..." (QS Al-Baqarah: 255).

"Tanyakan pula kepada mereka, ayat Al-Qur'an manakah yang lebih kuat hukumnya?" kata Umar memerintah.

Abdullah menjawab, "Sesungguhnya Allah memerintah kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS An-Nahl: 9).

"Tanyakan kepada mereka, ayat Al-Qur'an manakah yang mencakup semuanya!" perintah Umar.

Abdullah menjawab, "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan walaupun sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula." (QS Al-Zalzalah: 8).

Demikian seterusnya, ketika Umar memerintahkan pengawal untuk bertanya tentang Al-Qur'an, Abdullah bin Mas'ud langsung menjawabnya dengan tegas dan tepat. Hingga pada akhirnya Khalifah Umar bertanya, "Adakah dalam kabilah kalian Abdullah bin Mas'ud?"

Jawab mereka, "Ya, ada!"

Abdullah bin Mas'ud bukan hanya sekedar qari' (ahli baca Al-Qur'an) terbaik, atau seorang yang sangat alim atau zuhud, namun ia juga seorang pemberani, kuat dan teliti. Bahkan dia seorang pejuang (mujahid) terkemuka. Dia tercatat sebagai Muslim pertama yang mengumandangkan Al-Qur'an dengan suara merdu dan lantang.

Pada suatu hari para sahabat Rasulullah berkumpul di Makkah. Mereka berkata, "Demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca di hadapan mereka dengan suara keras. Siapa kira-kira yang dapat membacakannya kepada mereka?"

"Aku sanggup membacakannya kepada mereka dengan suara keras," kata Abdullah.

"Tidak, jangan kamu! Kami khawatir kalau kamu membacakannya. Hendaknya seseorang yang punya keluarga yang dapat membela dan melindunginya dari penganiayaan kaum Quraisy," jawab mereka.

"Biarlah, aku saja. Allah pasti melindungiku," kata Abdullah tak gentar.

Keesokan harinya, kira-kira waktu Dhuha, ketika kaum Quraisy sedang duduk-duduk di sekitar Ka'Baha Ad-Daulah. Abdullah bin Mas'ud berdiri di Maqam Ibrahim, lalu dengan suara lantang dan merdu dibacanya surah Ar-Rahman ayat 1-4.

Bacaan Abdullah yang merdu dan lantang itu kedengaran oleh kaum Quraisy di sekitar Ka'bah. Mereka terkesima saat mendengar dan merenungkan ayat-ayat Allah yang dibaca Abdullah. Kemudian mereka bertanya, "Apakah yang dibaca oleh Ibnu Ummi Abd (Abdullah bin Mas'ud)?"

"Sialan, dia membaca ayat-ayat yang dibawa Muhammad!" kata mereka begitu tersadar. Lalu mereka berdiri serentak dan memukuli Abdullah. Namun Abdullah bin Mas'ud meneruskan bacaannya hingga akhir surah. Ia lalu pulang menemui para sahabat dengan muka babak belur dan berdarah.

"Inilah yang kami khawatirkan terhadapmu," kata mereka.

"Demi Allah, kata Abdullah, "Bahkan sekarang musuh-musuh Allah itu semakin kecil di mataku. Jika kalian menghendaki, besok pagi aku akan baca lagi di hadapan mereka."

Abdullah bin Mas'ud hidup hingga masa Khalifah Utsman bin Affan memerintah. Ketika ia hampir meninggal dunia, Khalifah Utsman datang menjenguknya. "Sakit apakah yang kau rasakan, wahai Abdullah?" tanya khalifah.

"Dosa-dosaku," jawab Abdullah.

"Apa yang kau inginkan?"

"Rahmat Tuhanku."

"Tidakkah kau ingin supaya kusuruh orang membawa gaji-gajimu yang tidak pernah kau ambil selama beberapa tahun?" tanya Khalifah.

"Aku tidak membutuhkannya," kata Abdullah.

"Bukankah kau mempunyai anak-anak yang harus hidup layak sepeninggalmu?" tanya Utsman.

"Aku tidak khawatir, jawab Abdullah, "Aku menyuruh mereka membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya!"

Pada suatu malam yang hening, Abdullah bin Mas'ud pun berangkat menghadap Tuhannya dengan tenang.

Redaktur : cr01
Sumber : 101 Sahabat Nabi karya Hepi Andi Bastoni

Mahasiswa Deiyai Duduki Gedung DPRD Papua


Jayapura - Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Deiyai, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua guna mempertanyakan kasus penembakan salah seorang pelajar di Deiyai yang terjadi pada Senin (23/9) lalu.

Puluhan mahasiswa ini, datang dengan membawa beberapa buah spanduk bertuliskan “Kami mahasiswa turut prihatin atas penembakan terhadap siswa SMA N 2 Kabupaten Deiyai, Kapolri segera copot Kapolda Papua, dan Kapolda segera copot jabatan Kapolres Paniai dan Kapolsek Deiyai”.

Serta spanduk bertuliskan “DPR Papua harus bentuk tim investigasi dan harus turun ke Kabupaten Deyai”. Merekapun langsung melakukan orasi di halaman kantor DPRD Papua.

Merekapun akhirnya ditemui Ketua Komisi A Ruben Magai dan anggota Komisi D Nason Utti. Salah seorang koordinator aksi, Agus Kadepa dalam orasinya mengatakan, DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat perlu mengawal kasus penembakan tersebut, jika tidak kasus serupa akan kembali terjadi dan menelan korban yang lebih banyak.

“Kami minta agar DPR tetap mengawal kasus ini. Tanyakan kepada Polda apa tindak lanjut kasus penembakan ini, dan sampai sejauh mana penyelidikan yang dilakukan kepolisian,” ujar Agus, Rabu (26/9/2013).

Menurut Ketua Komisi A, Ruben Magai, DPRD Papua terus mengawal kasus penembakan yang terjadi di Papua, bukan saja di Deiyai, tetapi juga di Kabupaten lainnya. Ruben juga mengakui, pihak DPR Papua juga telah membentuk tim investigasi yang akan bersama-sama pihak kepolisian menangani kasus penembakan di Deiyai.

“Kami di DPRD terus mengawal kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat. Kami juga akan mempertanyakan sejuhmana penyelidikan yang dilakukan oleh Polda, dan kami akan desak Polisi untuk ungkap kasus ini,” terang Ruben.

Usai melakukan orasi dan mendengar jawaban anggota DPRD Papua melalui ketua Komisi A, Ruben Magai, perwakilan mahasiswa lalu menyerahkan draf pernyataan sikap kepada anggota DPRD, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Penembakan Siswa SMA N 2 Deiyai ini lalu membubarkan diri dengan tertib.

Sebelumnya, Senin 23 September lalu, seorang warga sipil atas nama Julianus Mote ( 25 ) dilaporkan tewas, dengan luka tembak pada bagian rusuk kanan tembus ke belakang punggung. Julianus tewas dalam bentrok dengan aparat TNI/Polri  di Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai.

Bentrokan dipicu saat aparat keamanan menggelar razia sejumlah penyakit masyarakat yakni judi, minuman keras dan senjata tajam. Razia yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tigi, Indra Makmur mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perjudian, menenggak miras dan membawa senjata tajam, tapi warga tak terima bahkan ada yang memprovokasi, sehingga melempari aparat dengan batu.

Dalam bentrokan itu, warga juga menyerang satu anggota TNI dari Koramil Wagete, atas nama Darsono. Akibatnya, aparat keamanan terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke atas berulang kali untuk membubarkan massa. Polisi mengaku aksi penembakan yang dilakukan anggota di lapangan sudah sesuai prosedur.



Papua Hidup dalam Budaya Kekerasan TNI/POLRI


Foto Penangkapan Terhadap, Buctar Tabuni/ilustrasi
Diseluruh tanah Papua Barat sedang menjalankan operasi terbuka maupun tertutup dilakukan oleh Tentara Nasioanal Indonesia (TNI) bersama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) seperti di   Kabupaten Deiyai Pius Mote di tembak mati oleh kepolisian,   di Kabupaten Sorong dilakukan pengejaran, penangkapan dan penculikan masyarakat sedang berlangsung oleh aparat keamanan Republik Indonesia.

Sementara ini, (klik) di Jayapura  Kepolisian Rebuplik Indonesia dibawa Pimpinan kapolresta Jayapura  AKBP Alfret Papare, Wakapolresta Kompol Kiki kurnia dan  Kapolsek Abepura serta TNI angkatan darat dari dari Korem hari ini, 26/9. melakukan  Pengerebekan dan penyisiran di rumah ketua Parlement Nasional West Papua (PNWP) Bucthar Tabuni di Kamwolker Perumnas III waena.

Penyisiran dan pengerebekan itu terjadi pada pukul 14 .00 WPB di perumnas 3 waena, aparat kepolisian dari polresta jayapura , TNI angkatan darat dari korem jayapura dan kapolsek abepura datang degan kekuatan 2 buah dalmas dengan peralatan perang lengkap, 2 buah mobil patroli milik polreta dan polsek , 2 buah mobil avanza yang didalamnya diisi oleh densus 88 degan persenjataan lengkap, serta sejumlah perwira dan yang dipimpin langsung oleh kapolresta dan wakil kapolresta Jayapura datang melakukan penyisiran di kediaman Ketua parlemen Nasional West Papua Bucthar Tabuni di perumnas 3 waena.

Tujuan penyisiran dan pengerebekan ini belum diketahui apa sebab sehingga mereka datang degan kekuatan lengkap, pada saat mereka datang ke rumah ketua PNWP mereka melakukan pemeriksana dan masuk keluar rumah, samapai dengan masuk ke kamar mandi sampai dengan masuk ke kamar-kamar.

Kepolisian Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia sedang mempraktekkan pembunuhan masyarakat Papua di seluruh Papua Barat, setiap hari sedang dilakukan pengejaran, dan pengintaian di lakukan oleh Intelijen, kepolisian dan tentara.

Kepolisian adalah pengayom, pelindung dan pelayan rakyat tetapi mereka juga yang pelanggar, perusak, penembak  dan pembunuh rakyat Papua.
Kepolisian adalah penegak hukum tetapi mereka sendiri juga pelanggar dan pemutar balik hukum yang mereka tegakkan.
Kepolisian mereka sendiri yang menetapkan hukum tetapi mereka sendiri juga yang merobek hukum, menginjak-injak hukum. INILAH WAJAH KEPOLISIAN INDONESIA  DI TANAH PAPUA. (ad)

Pernyataan Staf Khusus Presiden Disesalkan


JAYAPURA - Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, menyayangkan adanya pernyataan Staf Khusus Presiden RI, Velix Wanggai, yang meminta kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe S.I.P., M.H., harus belajar banyak tentang etika kebijakan publik, sebab kebijakan yang diambil Gubernur Papua tidak sesuai keinginan Rakyat Papua saat ini.

“Pernyataan yang dilontarkan Staf Presiden ini sangat kami sayangkan, apalagi sampai dikatakan seperti itu. Terutama menyangkut penerapan konsep Otsus Plus, yang ramai diberitakan media nasional.

 Mungkin ukuran standar yang dipakai oleh Staf Khusus Presiden adalah berdasar dari teori kebijakan publik, sedangkan untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan publik ini haruslah dilihat dari beberapa indikator. Sementara, Gubernur Lukas Enembe baru saja memimpin Papua, sehingga pernyataan ini masih sangat dini,” ujarnya saat menghubungi Bintang Papua, Selasa (24/9).

Lanjut Marinus, indikator pertama yang harus dilihat adalah kemampuan seorang pemimpin yang dalam hal ini Gubernur Papua dalam memahami masalah dan tantangan pembangunan di Papua. Kedua, penanganan atau cara untuk mengatasi masalah dan tantangan tersebut. Ketiga, tujuan yang akan dicapai dirumuskan dalam visi misi yang jelas untuk menjawab kejelasan dari suatu program.

Keempat, aktor dan birokrasi yang akan mengimplementasikan kebijakan, yang mana terkait dengan struktur birokrasi apakah sudah diduduki oleh individu yang profesional di bidangnya. Kelima, instrumen atau perangkat hukum untuk melaksanakan kebijakan tersebut, yang dalam hal ini berapa banyak Perdasi dan Perdasus yang akan dibuat untuk mendukung kebijakannya mengatasi tantangan pembangunan di Papua. Dan yang terakhir, kelompok sasaran kebijakan, apakah untuk orang asli Papua, atau untuk semua orang Indonesia yang hidup di tanah ini.

Termasuk juga apakah ada kebijakan khusus menanangani kelompok TPN-OPM yang selama ini berseberangan dengan pemerintah.

“Enam indikator ini yang mungkin menjadi acuan dari Staf Khusus Presiden yang kemudian menilai Gubernur Papua kurang memahami kebijakan publik. Tetapi perlu saya tegaskan bahwa sangat keliru dan naif sekali pernyataan yang dilontarkan Staf Khusus Presiden, Velix Wanggai, karena masih terlalu dini menilai Gubernur Lukas Enembe seperti demikian,” tegasnya.

Menurutnya, untuk memberikan penilaian sebaiknya menunggu sampai lima tahun masa kepemimpinan Gubernur Papua. Dikatakan, Gubernur Papua bukan dipilih untuk masa kerja 100 hari saja, tetapi dipilih oleh mayoritas masyarakat Papua untuk bekerja selama 5 tahun.
“Lalu kalau Gubernur Lukas Enembe dinilai seperti demikian, maka pertanyaannya siapa yang nanti akan menerapkan Otsus Plus. Dan pertanyaannya juga, siapa orang Papua yang setuju Otus Plus menggantikan Otsus Papua?. Velix Wanggai jangan berpikir bahwa karena ada tim asistensi Pemda Papua dan Uncen ke Jakarta ketemu dia jadi disimpulkan bahwa Otsus Plus akan diterima masyarakat Papua,”tandasnya.

Ditambahkannya, Velix sebagai Staf Khusus Presiden dan semua pihak yang terlibat termasuk dosen dari Uncen harus hormati hasil keputusan orang asli Papua dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Majelis Rakyat Papua (MRP) pada bulan Juli yang lalu. Sebab yang diminta oleh orang Papua adalah dialog, bukan Otsus Plus.

“Justru dalam dialog itulah nanti kita akan bicarakan tentang Otsus Plus, boleh tidak diterapkan di Papua. Terlepas dari hal ini saya menilai Velix Wanggai tidak memahami gaya kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe. Karena, menurut saya Gubernur Papua saat ini berani dan tidak birokratis serta bekerja dengan tulus untuk menolong dengan cepat rakyat Papua agar bisa keluar dari kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, keterisolasian dan ketertinggalan pembangunan,”tambahnya.

Justru menurutnya, saat ini Gubernur Papua harus didukung oleh semua kalangan, bukan malah menjatuhkan apalagi meremehkan satu dengan yang lain.

“Berikan kesempatan Gubernur Lukas Enembe memimpin Papua dan mari kita semua anak-anak Papua yang pandai dan intelek memberikan dukungan. Bukan malah saling merendahkan. Hal semacam ini adalah budaya di Pusat dimana energi elit politik di pusat habis terkuras hanya untuk berperang antar satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi jangan hal semacam itu ditransfer ke kami di Papua, tetapi mari kita saling dukung sesama anak Papua agar pembangunan dapat berjalan. Tentunya kelemahan dan ketidakmampuan disatu sisi adalah hal yang wajar bagi setiap manusia,”tukasnya.(art/don/l03)


Prabobowo Sugianto Menjalankan Misi Negara Untuk Membunuh Manusia Papua.


Foto Steven Peyon  Sorong
SORONG 25 SEPTEMBER 2013 -  Pembunuhan terus berjalan berturut-turut selama Empat bulan yang lalu sampai dengan hari ini, di Seluruh tanah Papua, namun pembunuhan ini tidak hanya dari TNI/Polri, tetapi ada juga dari orang asli papua yang sudah dipasang oleh    Prabobo, namun Prabobo menjalankan misi Negara untuk membunuh  Aktivis Papua Merdeka. Namun rakyat papua saat  ini trauma karena rakyat mendengar bahwa, Prabobo dipasang orang ada 8 Tim, dan didalam satu tim sebanyakt ada 15 orang. Namun Prabobo  memberikan perjanjian kepada 8 tim tersebut digaji oleh Prabobo  Rp 50 Lima puluh Juta Rupiah  Perbulan,  dan mereka membunuh satu orang  Aktivis Papua Rp 100,000,- seratus  Juta Rupiah perkepala.

Hal ini terjadi di sorong selatan dari beberapa bulan yang lalu sampai dengan hari ini, dengan cara mengunakan ojek lalu di bunuh dan buang di pingkiran jalan, dan yang lain disengkol dengan kendaraan roda dua maupun roda empat, jika wanita dengan senganja menjalani pacaran, lalu diminta ketemu dan setelah ketemu diberkosa dan buang di hutan. Lalu rakyat melihat hal ini, Kemudian rakyat papua menangkap 1 orang papua yang di pasang oleh Prabobo tersebut, Daud Sraun, ditangkap oleh masyarakat dari kampung Woloin Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan, namun sebelum mereka membawa orang tersebut ke Polres Sorong Selatan Rakyat Interviuw terhadap Daud Sraun,“ ia menjelaskan bahwa, kami beberapa anak dari sorong selatan diambil sebagai penunjuk jalan, dan kami berkabung degang kelompok yang berpake topeng merupakan orang-orang yang disuruh oleh Prabobo, untuk membunuh activist papua merdeka, dengan transaksi akan dibayarperorangan Rp. 5o Juta Rupiah, kalau kita membunuh Aktivis Papua  Perkepala Rp 100,000,- Juta Rupiah, dan kami 8 tim ini tersebar di sepanjang jalan Teminabuan Sorong.” setelah mendengar dari Daud Sraun, maka mereka berusaha menankap Edison Momot lalu serakan ke pihak Kepolisian, namun saat ini mereka ditahan polisi.

Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu 14 September 2013 pukul 07.00 wpb. Gabungan masyarakat dari kampung woloin, Distrik Seremuk  Kabupaten sorong Selatan, menangkap 2 orang papua yang dipasang oleh Prabobo. Namun pada saat itu ada sala satu anggota KNPB juga ikut terlibat menangkap 2 orang papua tersebut, dan ia melaporkan kejadian itu melalui via Tlp kepada kami media KNPB Wilayah Sorong, pada hari jumat 20 September 2013 pukul 03.00 wpb. Bahwa “selama ini kami bingun siapa yang melakukan pembunuhan secara diam-diam, di sekitar kabupaten sorong selatan. Sorong Kota dan Kabupaten Sorong Aimas. Selama ini  kami ketemu mayat di sepanjang jalan dan di pingkir rumah-rumah, ada mayat yang tidak bernyawa  lalu kami sangka kepada orang Indonesia, yang membunuh  kami orang papua  tetapi ada juga orang papua yang ikut terlibat, untuk membunuh  dan menghilangkan nyawa orang asli papua atas perintah Prabobo, ujarnaya”.
Setelah kami mendapatkan informasi dari kawan – kawan aktifis KNPB di Wilayah sorong selatan, maka kami juga kembali kominikasi melalui via Tlp, untuk membuat laporan, namun orang yang melaporkan ini tdk diberi nama karena ia takut di cari oleh TNI/Polri yang ada di sorong selatan, namun Komite Nasional Papua Barat sebagai media rakyat wajib membuat laporan tentang kejadian ini.
Demikian kami lambirkan sebagai bahan bukti untuk menjadi ada beberapa gambar dari TKP (Tempat Kejadian Perkara), dan mohon dukungan dari semua pihak, bahwa hal ini merupakan tidak adil di mata Tuhan, sebab Tuhan Allah Menempatkan Kami berbagai suku dan bangsa, untuk menjamin hidup di muka bumi ini. Sekali lagi kamu mohon dukungan dari semua pihak untuk menjelesaikan Masalah papua secara Hukum, sebab ada banyak orang  yang dibunuh mulai dari bulan Mei 2013 – September 2013.
  
Laporan  Rincian

Setelah penembakan yang terjadi di Aimas Sorong  pada tanggal 30-01 Mei 2013 terus berjalan sampai dengan hari ini,  pembunuhan, penembakan, penculikan, secara diam-diam masih terus berjalan di seluruh tana papua, namu pada bulan Juni lalu setingan Prabobo mulai kentara terjadi di sorong terhadap rakyat sipil melalui orang papua, orang papua  tersebut membantau keberadaan Bapak Salmon Jumame di Kediamanya  sorong. Korban tersebut keluar dari rumah menuju ke kantor pada pukul 08.15 wpb. Pada saat itu ia dalam keadaan yang sehat, sampai di kantor ia Makan Dan Minum di warung makan, setelah ia makan siang kembali kerumah di Yohan, tiba-tiba ia sakit perut di kediamanya, lalu keluarganya Almarhun mengantar dia ke rumah sakit umun  di kampung baru sorong. Pada 02.17 wpb. Ia begitu tiba di rumah sakit umum tidak lama Almarhum tersebut muntan kuning, apa yang dia makan pada siang harinya, setelah 30 menit lewat. lalu  ia meninggal dunia pada pukul 06.00 wpb. sehingga keluarganya membawa pulang Almarhumnya kerumah mereka dengan mengunakan Ambulanze milik rumah sakit umum. Hal ini merupakan pembunuhan secara halus, dan secara diam diam terhadap rakyat papua di seluru tanah papua.

Ada juga yang terjadi pada bulan Agustus 2013 atara Polisi dengan Rakyat sipil di Rufei Pante Sorong.pada tanggal 8 Agustus 2013 waktu 08.00,
Kejadian ini terjadi  seorang oknum Polisi yang bertugas di Polres Raja Ampat yang bernama, Ako Noride,  bertempat tinggal di Komplex Inanwatan RT 2/RW 9 dimana telah membuat masalah yang memang rakyat  tidak tahu dari awalnya, dan oknum tersebut melakukan tindakan kekerasan dengan alasan  terkenanya lemparan batu Kapolresta Sorong di bagian Kepala,  namun ia mengundang  petugas Kepolisian Kaporles sorong turun untuk mengadakan Razia di Komplex tersebut namun mereka memeriksa dari rumah ke rumah warga sipil kota untuk menemui pelaku, tetapi mereka tidak menemukan pelakunya, sehingga mereka pindah ke  Komplexs  Serui dan Biak yang berdomisi di sorong. Namun mereka menangkap dua orang rakyat sipil tanpa alasan yang tidak jelas. Orang tersebut bernama Yosias Waromi  27 Tahun,  orang tersebut berada didalam rumahnya dan keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi di komplexs  tersebut. Tetapi  ia juga ikut tertangkap polisi Resor sorong kota. Dan yang satunya  seorang anggota polisi Polsek Raja Ampat, sebentara ia berpakaian preman sedang duduk dengan keluarganya di rimah, lalu polisi masuk kerumah menangkap dia secara tidak terhormat, namun ia berkata bahwa, saya adalah seorang anggota polisi raja Ampat, tetapi mereka tidak percaya bahwa ia seorang anggota, namun kabuangan aparat kepolisian menyeret dia di depan istri dan anak-anak serta keluarga besar dari atas rumah sampai pukul tendang dan sempat kepalanya di toki dengan belakang senjata sehingga mengeluarkan darahnya di depan semua keluarga.

Hal–hal yang dilakukan oleh polisi terhadap rakyat adalah satu tindakan Anarkis terhadap manusia papua dari tahun ke tahun, mereka terusmelakukan. Namun  dalam pencapaian VISI MISI sebagai aparat  adalah
· Penegak Hukum
· Pengayom dan Pelindung Rakyat
·Kesejahtraan  Rakyat

Hal ini polisi Indonesia  tida mempelajari, namun yang ada hanya pembunuhan, penculikan, perkosaan, dan penganijajaan di tanah papua.



Salam Revolusi Wa... Tolong upload di knpn news,

Sumber: http://nestasuhunfree.blogspot.com/