1. DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI – 94
2. IMPLEMENTASI LEGISLASI HAK2 ASASI MANUSIA DI INDONESIA – 91
3. PERANAN AWG1 SUMBAK DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UU NO. 4 TH 1982 TENTANG KETENTUAN2 POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP [STUDI PENELITIAN DI KEC. TEMBULU DAN KEC. SUSUT KAB. DATI II BANGLI] – 95
4. REALISASI PERAN LKMD SEBAGAI SARANA KOORDINASI USULAN ORGANISASI MASYARAKAT [STUDI KASUS DI DESA SEPULU KEC. SEPULU KAB. MALANG] – 94
5. KEWAJIBAN MEMASUKKAN SPT PAJAK PENGHASILAN OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN PELAKSANANNYA [STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KAB. DATI II SINGARAJA BALI] – 94
6.PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM RANGKA IKUT SERTA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM – 94
7. TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN WALIKOTA DENGAN BUPATI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 135-412 TH 1989 TENTANG PENYELENGGARAAAN KOTA ADMINISTRATIF [STUDI TENTANG HUB. WALIKOTA BANJAR BARU DENGAN BUPATI BANJAR DI MARTAPURA KALSEL] – 96
8. KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KOTAMADYA MALANG – 95
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CPNS [TINJAUAN BERDASARKAN UU NO. 8 TH 1974] – 94
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CPNS [TINJAUAN BERDASARKAN UU NO. 8 TH 1974] – 94
9. PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI TINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TH 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [STUDI PADA PMII CAB MALANG] – 95
10. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSEMENT SYSTEM SESUAI DENGAN UU NO. 6 TH 1983 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA [STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KEDIRI DAN KEC. NGADILUWIH KAB. KEDIRI] – 95
11. KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA [SUATU STUDI DI PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) ] – 96
12. TINJAUAN TENTANG FUNGSI KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 7 TH 1983 [STUDI DI KEL. KALIWATES KEC. KALIWATES KAB. DATI II JEMBER] – 95
13. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH [STUDI DI PEMDA KAB. DATI II MALANG] – 95
14. KEMAMPUAN PEMERINTAH DATI II MALANG DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI DALAM RANGKA OTODA [SUATU STUDI PADA KANTOR PEMERINTAH KAB. DATI II MALANG DAN KANTOR DINAS KESEHATAN MALANG] – 95
15. TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 2 TH 1978 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH [STUDI DI KANTOR KEC. PAKISAJI KAB. MALANG] – 96
16. PENATAAN PERUMAHAN KPR BTN DAN KPR LAINNYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMRINTAH DAERAH KOTAMADYA MALANG MENURUT UU NO. 4 TH 1992 [STUDI PADA KANTOR DINAS TATA KOTA DAERAH KODYA DATI II MALANG] – 96
17. PELAKSANAAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN KANTOR BKKBN BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN TUGAS2 KEDINASAN MENURUT PP NO. 30 TH 1980 [STUDI DI KANTOR BKKBN KAB. SUMBU TIMUR] – 95
18. PELAKSANAAN ASAS DEKONSENTRASI PADA KOTA ADMINISTRATIF MENURUT UU NO. 5 TH 1974 [STUDI DI KOTA ADMINISTRATIF BATU KAB. DATI II MALANG] – 95
PERANAN CAMAT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 82 & 83 TH 1984 DALAM PENEYELENGGARAAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN [STUDI DI WILAYAH KEPANJEN KAB. DATI II MALANG] – 95
PERANAN CAMAT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 82 & 83 TH 1984 DALAM PENEYELENGGARAAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN [STUDI DI WILAYAH KEPANJEN KAB. DATI II MALANG] – 95
19. FUNGSI KOORDINASI DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN [STUDI DI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. SUMENEP] – 95
20. EFEKTIVITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KEL. BUNUL REJO KEC. BLMBING DATI II KODYA MALANG [STUDI EFEKTIVITAS PERDA NO 5/86 TENTANG BANGUNAN DI KEL. BUNUL REJO] – 96
21. IMPELENTASI PERDA NO. 14 TH 1985 TENTANG PENGANGKUTAN, PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH DI KODYA DATI II MALANG – 95
22. EKSISTENSI DESA ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 5 TH 1979 [STUDI DI DESA DAUH WARU KEC. NEGARA KAB. JEMRANA] – 95
23. KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DI DAERAH [STUDI DI PEMDA TK II KAB. MALANG] – 95
24. SEGI2 HUKUM PENGEMBANGAN INDUSTRI [SUATU STUDI DI PABRIK TEKSTIL PT. CATS PASURUAN] – 96
25. PELAKSANAAN OTONOMI LUAS BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. SE DIY DALAM PERSEPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL – 01
26. PERANAN APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. DATI II TEGAL – 96
27. PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DI KAB. SLEMAN – 04
28. PERANAN DLLAJ DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH [STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 13 (1) UU NO. 14 TH 1992 DI CAB DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROP DATI II JATIM DI MALANG] – 95
29. PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI TINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TH 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [STUDI PADA PMII CAB MALANG] – 95
PERSIAPAN PEMERINTAH DERAH DALAM MENYONGSONG OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. WONOGIRI – 01
PERSIAPAN PEMERINTAH DERAH DALAM MENYONGSONG OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. WONOGIRI – 01
30. PERANAN UU NO. 5 TH 1979 DALAM RANGKA USAHA PENINGKATAN PEMERINTAH DESA – 87
31. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TH 1999 [ANALISIS STUDI UU NO. 3 TH 1999] – 99
32. TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YK NO. 01/G-TUN/1998 PTUN YK TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN STRUKTURAL DRA. SUMIRAH WATI [KAJIAN MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA PTUN] – 05
33. PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UU NO. 5 TH 1874 DAN UU NO. 22 TH 1999 YANG DIPERBAHARUI DENGAN UU NO. 32 TH 2004 [STUDI KASUS DI PEMDA KOTA YK] - 05
HUB. ANTARA LEMBAGA EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF MENURUT UU NO. 22 TH 1999 DIKOTA YK – 04
HUB. ANTARA LEMBAGA EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF MENURUT UU NO. 22 TH 1999 DIKOTA YK – 04
34. PERAN DPA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESI [STUDI TERHADAP PERAN DPA SEBELUM PERUBAHAN KE IV UUD 1945 PADA MASA ORBA SAMPAI REFORMASI] – 03
PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 [STUDI KASUS DPRD KAB. PURBALINGGA] – 02
PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 [STUDI KASUS DPRD KAB. PURBALINGGA] – 02
35. KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN [STUDI KASUS DESA WIDODOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB. SLEMAN] – 03
| 1997 | |
| FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERWAKILAN DLM SISTEM KETATANEGARAAN (TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA) | UII 1996 |
| PENGAWASAN PREVENTATIF DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PADA POLA PENGOLAHAN LIMBAH AIR PD ANEKA KIMIA) | UNMER 1995 |
| PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH (STUDI DI KOTAMADYA DATI II MALANG) | UNMER 1999 |
| KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI DI DLM KEANGGOTAAN DPRD (STUDI DI DPRD KOTAMADYA DATI II MALANG) | UNMER 1999 |
| KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA (STUDI DI PT SEMEN GRESIK (PERASERO) | UNMER 1996 |
| PELAKSANAAN PHK BERDASARKAN UU NO 12 TH 1964 (STUDI DI KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA MALANG) | UNMER 1996 |
| EFEKTIFITAS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KELURAHAN BUNULREJO, KEC. BLIMBING, DATI II KOTAMADYA MALANG | UNMER 1998 |
| PELAKSANAAN INSTRUKSI MENTRI DLM NEGERI NO 8 TH 90 TTG PEMBINAAN LSM (STUDI DI KANTOR SOSPOL KODYA MALANG) | UNMER 1998 |
| | |
| PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESIONAL PADA SMU BERDASARKAN UU NO 2/89 DI KODYA DATI II SEMARANG | 1995 |
| PELAKSANAAN PERDA NO 6 TH 1977 TTG KEBERSIHAN, KERAPIAN, KEINDAHAN, KESEHATAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KAB. DATI II REMBANG | 1995 |
| KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DLM PENATAAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM BUS, NON BUS DAN ANGKUTAN BARANG DI KAB. DATI II DEMAK | 1996 |
| HUBUNGAN KERJA CABANG DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI DATI I JAWA TENGAH DG KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DI KAB. MALANG | 1995 |
| DAMPAK KEPENDUDUKAN DI DLM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DATI II KAB. KLATEN | 1995 |
| PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 6 TH 92 TTG PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DLM UPAYA MENUNJANG PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERKOTAAN DI KAB. DATI II KUDUS | 1995 |
| KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR DEPARTEMAN TENAGA KERJA KAB. GROBOGAN DLM MENGHADAPI MASALAH KETENAGAKERJAAN | 1995 |
| EFEKTIFITAS PELAKSANAAN HAK ANGKET DPR RI DLM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERINTAH | 1995 |
| PERANAN BIRO KEUANGAN DLM MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PROPINSI DATI I JAWA TENGAH | 1994 |
| PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DI PT KING RUBBER SEMARANG | 1995 |
| PERANAN DPRD DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTAB YOGYAKARTA PERIODE THN 2005-2007 | UAD 2008 |
| | |
| | |
| PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI KEC. KALASAN, KEC. SAYEGAN, KEC. MLATI, KAB.DATI II SLEMAN | UAJY 1990 |
| ANALISIS TERHADAP PASAL 68 AYAT 1 UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH DLM KAITANNYA DG KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NO 14 TH 2001 TTG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN KOTA BANDAR LAMPUNG | 2001 |
| PROSEDUR PEMBAYARAN ANGGARAN PEMBANGUNAN MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 1989 |
| ANALISIS TERHADAP POSISI DAN FUNGSI DPRD MENURUT UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH | 2001 |
| IMPLIKASI BERLAKUNYA UU RI NO 40 TH 1999 TTG PERS TERHADAP KEBEBASAN PERS | UGM 2003 |
| PERAN DPRD KAB.BANTUL DALAM PENETAPAN TATA TERTIB DPRD DI KAB. BANTUL TH 2002 | UII 2004 |
| OPTIMALISASI PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH DPR DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999 DI KAB. KULON PROGO | UJB 2004 |
| PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 8 TH 1999 TTG RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA SURAKARTA | UII 2004 |
| PENGAWASAN DPRD KOTA JOGJA THD LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN WALIKOTA JOGJAKARTA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | UGM 2003 |
| TINJAUAN YURIDIS KONVENSI KETENAGAKERJAAN SBG SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA | UAD 2004 |
| PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 25 TH 2000 TTG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN (STUDI KASUS DI KEC. NGAWEN, KAB. GUNUNGKIDUL) | |
| PERANAN KEPALA DESA DLM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT UU NO 32 TH 2004 TTG PEMERINTAHAN DESA DI DESA CIBENDA KAB. CIAMIS | UMY 2005 |
| PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO 18 TH 2002 TTG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA JOGJAKARTA | UII 2004 |
| PERAN DINAS PENGELOLAAN PASAR DLM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH KOTA SURABAYA | USM 2002 |
| STUDI KEMANFAATAN DANA PERIMBANGAN BAGI PEMERINTAH KOTA SURABAYA | USM 2002 |
| STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH DI BENTUKNYA DINAS KETERTIBAN KOTA YK | UGM 2004 |
| PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. ROKAN HULU PROP. RIAU | UMY 2002 |
| PERANAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DIY DLM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BUS PERKOTAAN DI WILAYAH AGLOMERASI PERKOTAAN YK | HAN UGM 2005 |
| IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROP. DIY TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999 | UII 2003 |
| IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TTG PAJAK PARKIR DLM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BENGKULU | UGM 2006 |
| PENGGUNAAN TANAH EKS BENGKOK SETELAH PERALIHAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN (STUDI KASUS DI KAB. NGANJUK) | HAN UII 2003 |
| PERANAN BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTAMADYA DATI II YK | UNPROK 1992 |
| ARTI PENTINGNYA PEMILU DLM MEMYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH TK II KAB. BANTUL | UMY 2000 |
| PERANAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH TK II KAB. BANTUL | UMY 2000 |
| EFEKTIVITAS FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI YK | UAJY 2000 |
| PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA (SUATU KAJIAN HUKUM) | HAN UGM 2006 |
| PERGESERAN KEWENANGAN MPR MENURUT UUD 1945 | UMY 2007 |
| FUNGSI BAPPEDA KAB. BATANGHARI DLM PERENCANAAN TATA RUANG KOTA BERWAWASAN LINGKUNGAN | UMY 2006 |
| PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KAB. SLEMAN | UGM 2006 |
| IMPLEMENTASI PASAL 27 UUD 45 TTG HAK TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN PADA MASA KEKUASAAN ORDE BARU (KAJIAN KRIYIS PRAKTEK HAM BAGI RAKYAT INDONESIA MASA ORDE BARU) | UII 2004 |
| PERKEMBANGAN WEWENANG DAN HAK DPR MENURUT UUD 1945, KONSTIOTUSI RIS 1945, UUD 1950 DAN UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN | UII 2005 |
| KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA WIDOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB. SLEMAN) | UII 2003 |
| PERANAN BADAN PETIMBANGAN DAERAH DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DU DAERAH TK II SLEMAN | UII 1997 |
| PERAN DPRD DLM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI KASUS DPRD KAB. PURBALINGGA) | UII 2002 |
| KEDUDUKAN DAN PERANAN MENTERI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI PADA MASA ORDE BARU | UII 1997 |
| PERANAN APARAT PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK | UGM 1999 |
| DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI | UII 1994 |
| URGENSI KOMISI KONSTITUSI DLM PROSES PENYEMPURNAAN AMANDEMEN UUD 1945 | UGM 2006 |
| TINJAUAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA | UII 2000 |
| PERANAN DPRD DALAM PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN BUPATI GUNUNGKIDUL | UII 2000 |
| RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI KAB. MALUKU TENGGARA | UGM 2008 |
| KEGUNAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROP. DATI I JAWA TENGAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN FISIK DAERAH | UGM 1984 |
| KEDUDUKAN BUPATI KEPALA DAERAH DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (STUDI KOMPARATIF MENURUT UU NO 5 TH 1974 DG UU NO 22 TH 1999) | UII 1999 |
| STRATEGI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL DLM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANVE | UMY 2006 |
| PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA YK DLM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA YK (STUDI KOMPARATIF SEBELUM DAN SESUDAH SETELAH UU NO 22 TH 1999) | UAD 2004 |
| TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PNS DI PTUN YK | UAD 2003 |
| PERANAN DPRD DLM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DI KAB. BANTUL (TELAAH KRITIS DLM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PERIODE 1999-2003) | UAD 2004 |
| PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PELAKSANAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA YK (TINJAUAN YURUDIS TERHADAP PERDA KOTA YK NO 26 TH 2002) | UAD 2004 |
| PERANAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DLM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL DIY | UAD 2003 |
| PERANAN DPRD PERIODE 1999-2004 DLM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KAB. SLEMAN (STUDI TTG PARTISIPASI PUBLIK DLM PEMERINTAHAN DAERAH) | UAD 2004 |
| TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NETRALITAS PNS DARI KEANGGOTAAN PARPOL DI PROP. DIY DAN JAWA TENGAH | UAD 2003 |
| PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999 (ANALISIS YURIDIS TTG PENETEPAN PENSIUN OTOMATIS SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999) | UAD 2002 |
| PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YK DLM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERQWAWASAN LINGKUNGAN | UAD 2004 |
| ANALISIS PELAKSANAAN RENCANA TATA GUNA TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI KAB. SLEMAN | UAD 2004 |
| PELAKSANAAN TUGAS DAN PENGAWASAN DAERAH KAB. SLEMAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22/99 TTG PEMERINTAH DAERAH | UAD 2003 |
| TINJAUAN YURIDIS TTG USULAN JABATAN AKADEMIK SEBELUM DAN SESUDAH SK MENKOWAS BANGPAN NO 38/KEP/MK WASPAN/8/1999 TGL 24 AGUSTUS 1999 | UAD 2004 |
| PELAKSANAAN PENGAWASAN ADMINISTRATIF OLEH PEJABAT YG BERWENANG TERHADAP PERBUATAN PNS DI KANTOR REGIONAL 1 BKN YK (ANALISIS YURIDIS TERHADAP INPRES NO 15 TH 1983) | UAD 2003 |
| PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR NEGARA DLM RANGKA TERWUJUDNYA PEMERINTAH YG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA BERDASARKAN PP 101 TH 2000 DI BKN YK | UAD 2003 |
| PELAKSANAAN PERDA NO 29 TH 2001 TTG PERIJINAN USAHA JASA KONSTRUKASI DI KAB. BANTUL | UAD 2004 |
| PROSES PEMBENTUKAN KAB. ROKAN HULU DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERINTAH DI DAERAH | UAD 2004 |
| AKUISISI NASIONAL ARSIP ORDE BARU DAN KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN DI KAB. BANTUL SBG UPAYA PENYELAMATAN DAN PENGAMANAN BAHAN PERTANGGUJAWABAN NASIONAL (ARSIP BIDANG HUKUM) | UAD 2004 |
| PERAN BUPATI DLM PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT PNS SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHKAB. SEMARANG) | UAD 2003 |
| PERANAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DLM BIDANG PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KAB. SLEMAN | UAD 2003 |
| PERANAN PEMERINTAH DAERAH DLM PENGADAAN PNS SETELAH DIBERLAKUKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI TTG PERATURAN PEMERINTAH NO II TH 2002 TTG PENGADAAN PNS) | UAD 2003 |
| TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD SUKOREJO KEC. SENTOLO KAB. KULONPROGO | UAD 2004 |
| PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN (STUDI KOMPARATIF PERTANGGUJAWABAN PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945) | UII 2004 |
| PELASANAAN UU NO 28 TH 1999 DLM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN PNS GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YG BERSIH (CLEAN GOVERNMENT) STUDI KASUS DI KANREG I BKN YK | UAD 2003 |
| PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (TELAAH KRITIS TTG PELAKSANAAN UU NO 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK) | UAD 2004 |
| PERANAN KEPALA DESA DLM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA TANJUNG SARI KEC. TERSONO KAB. BATANG BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999 | UAD 2004 |
| PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KAB. BANTUL | UAD 2003 |
| PERANAN LURAH DLM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI DESA SRIKAYANGAN KEC. SENTOLO KAB. KULON PROGO (STUDI PERBANDINGAN UU NO 5 TH 1979 DG UU NO 22 TH 1999) | UAD 2003 |
| PERANAN PENGADILAN NEGERI DAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DLM PROSES PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UU NO 62 TH 1958 | UAD 2003 |
| PENGARUH REALISASI PERATURAN DAERAH NO 2 TH 1998 TTG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. GUNUNG KIDUL | UAD 2004 |
| PERANAN DPRD PROPINSI BANGKA BELITUNG DLM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999 | UAD 2005 |
| PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KAB BANTUL | UAD 2003 |
| DEMOKRASI DI INDONESIA STUDI TERHADAP PENGATURAN PARTAI POLITIK MENURUT UU NO 2 TH 1999 UU NO 2 TH 1999 DAN UU NO 31 TH 2002 | UII 2002 |
| PELAKSANAAN PUTUSAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, JAKSA AGUNG, KEPOLISIAN NEGARA, RI TTG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SATU ATAP (TERPADU) DI KOTA YK | UAJY 2006 |
| IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA KEPERAWATAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KAB. BANTUL | UGM 2008 |
| PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TH 1980 TTG DISIPLIN KERJA PNS SBG SALAH SATU SYARAT KENAIKAN PANGKAT DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNDIP SEMARANG | UNDIP 2005 |
| PERANAN DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DLM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. KENDAL | UNDIP 2005 |
| KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG MPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (STUDI PERBANDINGAN) | UNDIP 2005 |
| PROSEDUR PENGAJUAN PENSIUN DINI PADA PT TELKOM BANJARMASIN | UNDIP 2005 |
| KEDUDUKAN DAN PERAN DPD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI | UGM 2005 |
| PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO 18 TH 2002 TTG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA YK | UII 2004 |
| STUDI KOMPARASI LEMBAGA MK INDONESIA DG MAHKAMAH KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT DLM JUDICIAL REVIEW DAN IMPEACHMENT | UII 2007 |
| PERANAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI DLM PELAKSANAAN PROGRAM JAMKESMAS DI KAB. GUNUNG KIDUL | UGM 2009 |
| PELAKSANAAN CITIZEN CHARTER DLM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA PELAYANAN CATATAN SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN CATATAN SIPIL | UGM 2009 |
| PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DLM MENETAPKAN KEADILAN MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN BERDASARKAN PASAL 24 AYAT 1 UUD RI TH 1945 | UAD 2009 |
| EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DLM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA | |
| HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KAB KARANGANYAR (ANALISIS TERHDAPA SURAT KEPUTUSAN MENDAGRI NO. T/130/33/1689/OTDA THN 2003 | UII 2004 |
| HUBUNGAN KERJA ANTARA LURAH DESA DENGAN BPD DALAM PERATURAN DESA (STUDI DI DESA TAMANTIRTO KEC KASIHAN KAB BANTUL) | UII 2009 |
| KAJIAN YURIDIS PASAL 31 AYAT (1) UUD RI TAHUN 1945 (STUDI TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2007-2011 DSALAM PIDANG PENDIDIKAN) | UAD 2008 |
| PERAN DPD DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | UII 2006 |
| TINJAUA SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (KAJIAN TERHADAP PASAL 18 UUD 1945) | UNCOK 2007 |
| HUBUNGAN KERJA ANTARA LURAH DESA DENGAN BADAN MUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI DI DESA TAMANTIRTO KEC KASIHAN KAB BANTUL) | UII 2009 |
| SINKRONISASI PASAL 40N POERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DENGAN PASAL 34 AYAT (1) DAN AYAT (2) UUD 1945 | ATMA 2009 |
| PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA YUOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2009 MENURUT UU NO. 42 TAHUN 2008 | UII 2009 |
| TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MARGOYOSO KAB PATI | UWM 2004 |
| KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA BANTU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU) | UII 2009 |
| PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNANN DI KAB SLEMAN MENURUT PERDA NO. 12 TAHUN 2003 | UII 2007 |
| FUNSGI DANJ PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIAuad 2004 | |
| PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (STUDI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH | UAD 2008 |
| PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DALAM MENJAGA KELUHURAN MERTABAT DANB PERILAKU PARA ANGGOTA DPRD KAB BANTUL | UII 2007 |
| ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PHPU/DVI/2008 ATAS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROP JAWA TIMUR | UII 2009 |
| KEMANDIRIAN DAN KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGAAN INDONESIA (TELAAH KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI) | UII 2006 |
| ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK | UII 2006 |
| SISTEM PERS INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1990 TENTANG PERS (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERBITAN MAJALAH PLAY BOY INDONESIA) | UNSOED 2007 |
| PENERAPAN PERATURAN SANKSI DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB SLEMAN | ATMA 1999 |
| KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH AGUNG SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004 |
0 komentar:
Posting Komentar