KNPB KAIMANA NEWS. Setelah masalah Papua Barat menjadi perdebatan internasional, pemerintah adalah pendekatan sosial berupa santunan bantuan kepada rakyat West Papua. Pernyatan Sekjend KNPB nasional Ones Suhuniap yang dikeluarkan di depan rakyat Papua barat saat peresmian kantor KNPB dan PRD Mimika 31 Desember 2013 lalu benar-benar suatu kenyataan.
Semua format pembangunan yang dilakukan Indonesia untuk Papua Barat telah Gagal sehingga yang terjadi saat ini adalah pendropan bantuan-bantuan social dengan berbagai alasan.
Di Kaimana, pemerintah Indonesia Sendiri telah bingung untuk menahan arus pergolakan poltik Papua Merdeka sehingga pada bulan desember lalu di adakan pertemuan oleh Dinas Sosial Kaimana di dengan rakyat Papua Barat untuk membicarakan tawaran pembangunan kepada Rakyat Papua Barat.
Dalam Pertemuan itu, pemerintah tidak mendapatkan hasil Positif dari rakyat Papua, dimana rakyat tidak mendukung tawaran atau program pemerintah yang di rencanakan.
Sehingga aplikasi dari hasil pertemuan Pemerintah Indonesia dengan Rakyat Papua Barat ini diwujudkan dengan pendropan bantuan-bantuan social secara paksa kepada rakyat.
Indonesia kehabisan cara untuk mengembalikan simpati bangsa Papua Barat untuk bertahan dalam bingkai NKRI, sehingga yang terakhir di lakukan
Pada hari ini, kamis 23 Januari 2013, Pemerintah Indonesia yang di motori oleh Dinas PU Kaimana mendatangi perumahan warga menggunakan 3 Truk bermuatan bahan-bahan bangunan untuk di turunkan kepada Raykat Papua Barat.
Kegiatan ini awalnya di lakukan dengan cara pendataan penduduk oleh dinas Sosial yang di kawal oleh aparat TNI AD. Rakyat Papua yang tidak memiliki kartu identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga di minta secara paksa untuk mengumpulkan data mereka segera mungkin.
Menurut kesaksian Ibu M. Furay yang merupakan salah seorang warga Papua yang juga didatangi Pemerintah dan aparat TNI AD ini,” pada hari pertama kami di kagetkan dengan sejumlah tentara dan pegawai negeri Dinas Sosial Kaimana yang mendatangi kami untuk meminta identitas kami berupa KTP atau Kartu keluarga, namun karena kami takut kami tidak memberikan indentitas diri kami, sehingga sampai tiga hari berturut-turut mereka mendatangi kami dengan tujuan yang sama.
Melihat perkembangan politik di daerah saat ini, pemerintah Indonesia selama 52 Tahun baru terbangun dari tidur untuk memperhatikan kehidupan orang Papua, namun sudah terlambat sehingga ia harus membujuk rakyat Papua dengan berbagai kado-kado politik.
Sumber: http://nestasuhunfree.blogspot.com
0 komentar:
Posting Komentar