PERNYATAAN SIKAP POLITIK KNPB MENDUNG PERTEMUAN PIF

Foto Spanduk Dukungan Rakyat Papua

 

                                       Badan Pengurus Pusat
                    KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT ( BPP-KNPB)
              (Central Board Of The National Committee For West Papua)
                        ================================
                                 PERNYATAAN POLITIK KNPB

West Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Komunitas Pasifik. West Papua (saat itu Netherland Nieuw Guinea) sebelum aneksasi Indonesia tahun 1962 pernah ikut menjadi anggota South Pacific Commission (SPC). Sejak saat itu kolonial Indonesia telah mengeluarkan West Papua dari pertemuan-pertemuan kawasan, dan menjadikan West Papua sebagai ladang pembantaian, eksploitasi sumber daya alam (SDA). Sementara, perjuangan politik West Papua untuk menentukan nasib sendiri terus berlanjut.

 Kami menyatakan bahwa perjuangan West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri adalah bagian dari upaya melengkapi proses dekolonisasi di kepulauan-kepulauan Pasifik yang belum tuntas sepenuhnya dilaksanakan. Penindasan yang sedang dialami oleh bangsa Papua adalah suatu krisis Pasifik yang mengganggu stabilitas kawasan Pasifik. Kami berharap para Pemimpin negara-negara Pasifik untuk mendesak PBB memberikan “advisory opinion” (nasehat hukum) tentang status hukum dan Politik West Papua dan mendorong West Papua didaftarkan ke komite dekolonisasi PBB.

Kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global telah menyebabkan kehancuran hutan Papua yang merupakan sumber nafas bagi planet ini. Ini adalah ancaman yang mengerikan bagi masa depan-depan pulau-pulau Pasific dari pemanasan global. Tidak ada cara lain, selain membebaskan West Papua dari kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global demi menjaga hutan sebagai sumber kehidupan kita.

Kolonialisme Indonesia dan korporasi asing adalah akar dari kejahatan kemanusiaan yang terus terjadi di West Papua. Pemusnahan bangsa Papua baik secara terbuka maupun sistematis terus berlangsung. Sementara Indonesia menjadikan West Papua sebagai wilayah protektorat yang harus diisolasi dari pantauan internasional. Kami mendesak Pemimpin-pemimpin negara Pasifik agar mengirim Tim Pencari Fakta agar secara langsung menginvestigasi kejahatan kemanusiaan di West Papua

Atas semua itu, kami sangat mendukung agar Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Island Forum/PIF) dapat menerima West Papua melalui United Lilberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai observer agar kami dapat ikut berperan aktif dalam membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah di kawasan ini secara bersama-sama.

 Jayapura, 1 September 2015

                                     Badan Pengurus Pusat

                        Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB)

                                 Victor Yeimo    Ones Suhuniap

                                Ketua Umum      Sekretaris Umum

Sumber: http://nestasuhunfree.blogspot.com

Read More

RAKYAT PAPUA HARUS MENGIBARKAN BENDERA BINTANG KEJORA PADA TGL 1 DESEMBER 2014

Bintang Kejora***

Saya bertanggung jawab terhadap aksi pengibaran bendera yang akan berlangsung di West Papua. Saya telah menyeruhkan agar rakyat menghormati dan merayakan hari kemerdekaannya dengan pengibaran bendera bintang fajar, baik secara tertutup maupun terbuka.

Bendera bukan untuk dipajang di dunia maya. Bendera adalah simbol politik perjuangan bangsa Papua yang harus dikibarkan dalam upacara hari besar. Rakyat West Papua harus terbiasa merayakan hari besarnya dengan pengibaran sebagai tanda klaim poltik bangsa. Dan, Indonesia maupun dunia harus menghargai perayaan kemerdekaan bangsa West Papua.

Bila ada aktivis Papua Merdeka yang melarang pengibaran bendera dengan alasan apapun tidak dibenarkan dalam konteks perjuangan kemerdekaan sebuah bangsa. Itu adalah mutlak! Bendera untuk dikibarkan. Bukan untuk disimpan. Pengibaran bendera adalah wujud dari klaim rakyat terhadap wilayah teritori politiknya.

Pengibaran bendera harus dilakukan sehari dan diturunkan. Jangan terbawa dalam paradikma kolonialisme Indonesia. Jangan membawa rakyat dalam irama perjuangan yang biasa-biasa. Lakukanlah pengibaran dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita di tempat anda masing, baik secara terbuka maupun tertutup.

Selamat merayakan hari manifesto kemerdekaan West Papua, 1 Desember 2014.

Victor Yeimo

Ketua Umum KNPB

Read More

MENUJU HUT KE-6 KNPB, 19 NOVEMBER 2014

Bendera dan Logo KNPB***

Gerakan dan hanya gerakan yang mampu membuat perubahan. Mendambakan Papua Merdeka tidak sebatas permainan kata-kata dan pikiran. Perjuangan Papua Merdeka tidak boleh berada di ruang tunggu. Ia tidak boleh tersembunyi di ruang sunyi dan hampa. Ia harus terus berjalan maju walau setiap langkah harus dibayar dengan pengorbanan.

Jiwa-jiwa pemberontakan tidak boleh dipasung oleh kolonialisme. Jangan sekali-kali membiarkan Kesenangan sesaat dalam kolonialisme menggerogoti jiwa anda yang terlahir sebagai pemberontak sejati. Jangan biarkan pesimisme dan ketakukan membunuh api pemperontakan dalam diri bangsa Papua. Laksana batu karang yang teguh, KNPB tetaplah teguh dan kokoh.

6 tahun lalu, tepatnya 19 November 2008, disaat kolonialisme berbangga atas “penghancuran” gerakan Papua Merdeka, KNPB menorehkan tahap baru gerakan perlawanan yang revolusioner. KNPB menyadari bahwa hanya metode mediasi yang mampu membuat rakyat menentukan masa depan politiknya sendiri. KNPB tidak menginginkan rakyat dan pejuang West Papua hanya duduk meratapi kondisi objektif, tetapi rakyat harus bangkit dan menjadi subjek perjuangan.

Sudah banyak patriot revolusioner KNPB yang mempertaruhkan nyawa atas perlawanan damai dan bermartabat yang dilakukan selama 6 tahun. Tetapi setiap kisah-kisah tragis membuat KNPB semakin sadar arti dari sebuah kedewasan perjuangan revolusi West Papua, bahwa perjuangan harus terus berjalan sampai cita-cita pembebasan nasional West Papua tercapai.

Tanggal 19 November 2014, bertepatan dengan HUT ke-VI KNPB, akan berlangsung pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di Netherland, Belanda. Pertemuan ini akan membahas hal-hal strategis dalam penyelesaian West Papua (Parlement Nasional West Papua dan Free West Papua Campaign akan menyampaikan secara terbuka).

Pengurus KNPB Pusat menyeruhkan kepada Pengurus KNPB Wilayah, maupun di Konsulat agar segera mempersiapkan diri menyambut perayaan HUT KNPB ke-6 dan agenda pertemuan IPWP di Belanda. Berbagai kegiatan harus dilakukan, yakni:

1. Evaluasi menyeluruh di tingkat KNPB Pusat, maupun Wilayah sebelum hari H.
2. Kegiatan disambut dengan Aksi dan ibadah

Demikian arahan ini dibuat secara terbuka dan dilanjutkan sesuai situasi basis perlawanan masing-masing.

“Kita Harus Mengakhiri”

Port Numbay, 27 Oktober 2014

Victor F. Yeimo                                         Ones Suhuniap
Ketua Umum                                              Sekretaris

Read More

PERNYATAAN SIKAP KNPB TENTANG PEMBEBASAN JURLAIS ASING THOMAS DANDOIS DAN VALLENTINE BAURATT

KNPB Pusat@"

Perjuangan Bangsa West Papua yang telah berjalan selama lima (5) dekade lebih, sejak penyerahan wilayah West Papua secara sepihak tanpa melibatkan wakil Bangsa West Papua oleh pemerintah kerajaan Nederland (Belanda) kepada Indonesia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nation Temporery Executive Autority (UNTEA) pada 1 mei 1963.

Kemudian proses penentuan nasip sendiri (self determination) yang seharusnya satu orang satu suara (one man one voute)namun di langgar oleh Indonesia pada tahun 1969 yang dilakukan dengan cara lokal Indonesia yang dikenal dengan nama Pemungutan Pendapat Rakyat(PEPERA 1969) yang sangat tidak adil dan tidak bermartabat serta tidak sesuai tatanan Hukum Internasional.

Bangsa West Papua terus berjuang Mendapatkan dukungan Internasional untuk hak penetuan nasib (SELF DETERMINATION). Tuntutan rakyat Papua selama 52 terus diabaikan hak oleh Masyarakat Internasional.

52 tahun Wilayah Papua Barat terus di isolasikan oleh pemerintah Rebuplik Indonesia dari Pantauan dunia dan Masyarakat 
Internasional Pemerintah terus membungkam ruang demokrasi di Papua dan pembatasan terhadap jurnalis asing, lembaga lembaga kemanusiaanmaupun LSM yang bergerak sebagai pemerhati kemanusiaan juga dibatasi.

Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menutupi kejahatan Negara di Papua Barat selama 52 tahun lebih pelanggaran HAM, wilayh Papua Barat tidak pernah luput dari, Pembunuhan , pemerkosaan, permpasan, penagkapan , penyiksaan, Pemenjaraan dan diskriminasi rasial dan kejahatan lainya yang dilakukan oleh Negara dari tahun ke tahun terus terjadi di negeri ini.

Pembungkaman Ruang demokrasi pembatasan terhadap wartawan Asing dan lembaga kemanusian lainya untuk mengujugi wilayah Papua Barat, upayah ini dilakukan untuk mengisolasi wilayah Papua Barat dari pantauaan mata masyarakat internasional.

Hal ini telah terbukti dengan penagkapan dua wartawan di wamena pada tanggal 6 Agustus 2014. militer Indonesia menangkap dua wartawan Perancis yang mencoba ekspos ke dunia internasional tentang apa yang terjadi di Papua Barat melalui filem dokumenter. Namun dua wartawan asal Prancic Thomas Dandois, Valentine Bourrat tersebut ditangkap oleh polisi dan sementra masih di tahan di Jayapura.

Kami rakyat Papua Barat menyampaikan banyak terima kasih dan patut memberikan apresiasi atas keberanian mereka yang masuk ke Papua memberikan informasi sesunggunya kepada dunia internasional. Namun militer Indonesia telah berusaha untuk menyembunyikan apa yang terjadi di Papua Barat selama 52 tahun mereka (NKRI) lakukan di Papua Barat dan membungkam kebebasan press, Indonesia selalu menghentikan wartawan asing masuk hanya mereka takut wartawan asing melaporkan situasi Papua. Indonesia tidak ingin dunia tahu tentang Papua Barat.

Thomas Dandois dan Valentin Bourrat ditudu dengan pasal maker dengan hukuman minimal 5 tahun penjara. Dan kasus mereka dari inmigrasi dilimpakan ke kejaksaan untuk selanjutnya mengikuti proses hukum Oleh karena itu demi kebebasan dan keadilan, keberlangsungan demokrasi di Papua Barat rakyat papua harus memberikan dukungan kepda mereka. 

Pada tanggal 11 Agustus, Thomas dan Valentine didakwa dengan melanggar Pasal 122 UU Imigrasi 2011. Rekaman audio, rekaman video dan barang-barang, termasuk laptop dan ponsel mereka disita polisi. Sejak penangkapan mereka, polisi telah merilis beberapa tuduhan terhadap keduanya. Salah satunya adalah keterlibatan keduanya dengan kelompok-kelompok bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Penagkapan dan penahanan terhadap wartawan asing ini merupakan pembungkaman demikrasi terhadap akses internasional, penagkapan terhadap wartawan asing ini tidak terlepas dari Pembugkaman terhadap ruang demokrasi terhapap rakyat Papua Barat, kriminalisasi organisasi perjugan, kriminalisasi terhadap pembela kebenaran keadilan rakyat sipil atau advokad Hukum septeri Kusataf Kawer dan Olha Hamadi yang selama ini membela Rakayat sipil dalam prose persidangan di Papua Barat.

Penahanan kedua jurnalis asing itu memperlihatkan, kebebasan informasi di Indonesia, khususnya di Tanah Papua sangat tertutup bagi dunia internasional. Penahanan dua jurnalis asal Perancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat oleh pihak Imigrasi Papua berlebihan dan tidak perlu.

Kedua jurnalis tersebut ditahan karena dituduh melakukan penyalahgunaan paspor dan visa., penahanan itu justru mengisyaratkan ada masalah di Papua yang coba ditutupi oleh pemerintah. Karena bukan sekali ini saja pemerintah menghalang-halangi jurnalis asing masuk Papua.

Hal ini merupakan pemerintah pusat supaya tidak mengekspos apa yang terjadi di Papua, terhadap seluruh persoalan-persoalan yang ada di Papua. Termasuk juga Pelanggaran HAM, ekonomi, social politik dan diskriminasi rasial yang terjadi di Papua Tidak boleh ekpos ke dunia internasional. Tetapi sekarang ini bukan saatnya lagi persoalan jurnalis asing tidak boleh masuk Papua itu kini tidak relevan lagi, karena melalui seluruh media komunikasi, semua problem itu dalam waktu yang cepat bisa diketahui oleh dunia internasional," .

Pemerintah Indonesia segera mengambil kebijakan yang relevan dalam kerangka kebebasan pers. Jurnalis asing bebas masuk ke berbagai wilayah di Indonesia, demikian pula mereka bisa masuk ke Papua. Supaya kasus yang terjadi terhadap Kedua jurnalis ini bekerja untuk stasiun televisi Arte, Perancis ini tidak mengulang lagi kepada jurnalis asing lain.

Negara Indonesia sebagai Negara yang menganut sitem demokrasi di seharusnya memberikan kebebasan jurnalis lembaga kemanusiaan lai masuk ke Papua bisa melihat secara seksama apa yang terjadi di Papua barat sesungguhnya.

Oleh Karena Itu Kami rakyat Papua Barat menyatakan pernyataan sikap sebagai Berikut:

1. Kami rakyat Bangsa Papua Barat mendesak kepda Pemerintah Indonesia Segera membebaskan dua wartawan asing asal prancis Thomas Dandois, Valentine Bourrat, tanpa syarat
2. Segera hentikan prose hukum terhadap dua wartawan asing asal prancis Thomas Charles Dandois dan Loise Maria Vallentine Bauratt.
3. Pemerintah Indonesia segera hentikan Isolasi dan blokade wilayah Papua Papua Barat dari Pantauan Jurnalis Asing dan lembaga-lembaga kemanusiaan dan masyarakat internasional di Papua Barat
4. Kami Bangsa Papua Barat mendesak agar Pelopor Khusus PBB segera Masuk Untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di Papua Barat
5. Pemerintah Indonesia segera membuka akses Bagi Media asing atau jurnali internasional secara bebas Masuk ke Papua .

Salam Revolusi “ Kita Harus Mengahiri “

Numbay, 13 Oktober 2014

Badan Pengurus Pusat
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)

AGUS KOSAY                    ONES SUHUNIAP
    Ketua I                             Sekertaris Umum

Tembusan Kepada Yth:

1. Parlemen Nasional West Papua [PNWP]
2. International Parliement For West Papua [IPWP]
3. International Lawyers For West Papua [ILWP]
4. Kantor Organisasi Papua Merdeka [OPM] DI INGGRIS
5. Kantor Organisasi Papua Merdeka [OPM] DI BELANDA
6. Kantor Organisasi Papua Merdeka [OPM] DI Pert AUSTRALIA
7. Kantor Organisasi Papua Merdeka [OPM] DI PNG
8. MALANESIA SPEARHEAD GROUP [MSG]
9. ARSIP

Berikut Photo:

Sumber: FB Sekjen KNPB PUSAT Ones Nesta Suhuniap

Read More

SERUAN AKSI...!!!

Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh perintah Indonesia, melalui aparat negara TNI-POLRI dengan melarang adanya kebebasan bereskpresi bagi rakyat papua dimuka umum, serta penagkapan disrtai penganiayaan terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua Barat.

Keadaan yang demikian; teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini diera reformasinya indonesia. Hak Asasi Rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia.

Dan berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusian yang dilakukan TNI-POLRI terhadap Rakyat Papua lainnya yang tidak terhitung jumlahnya.

Selama 52 tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melarang semua Wartawan Internasional memasuki Papua Barat dalam upaya untuk menutupi kekejaman yang dilakukan Oleh pemerintah Indonesia
Tahun lalu, perdana Mentri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memungkinkan media internasional untuk mengunjungi Papua Barat dan Gubernur Papua Lukas Enembe juga mengatakan akan menyambut baik wartawan Internasional untuk mengunjungi Papua Barat.

Namun nyatanya pasangan Jurnalis asal prancis Thomas Dandois dan Valentine Bourrant di tangkap pada tanggal 6 Agsutus lalu, dan dituduh menyalahgunakan visa kunjugan, mereka terancam dengan pasal 122 A undang-undang imigrasi No 6 tahun 2011 tentang izin Tinggal dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 500 juta.

Thomas Dandois dan Valentine Bourrant berada di papua Barat dengan Tujuan membuat sebuah Film Dokumenter tentang situasi nyata di Papua Barat.

Dengan Penengkapan terhadap Thomas Dandois dan Valentine Bourrant kedua jurnalis ini membenarkan bahwa kehadiran Indonesia di Papua Barat bertujuan untuk menguasai dan menjajah, tidak untuk membangun Rakyat Papua.

Maka, kami mengajak Kawan-kawan mahasiswa Papua dalam rangka memberikan dukungan untuk membebaskan Dua Tahanan Jurnalis Thomas Dandois dan Valentine Bourrant. Kegiatan ini akan dilakukan dalam bentuk aksi demo pada :

Hari/Tanggal : Senin, 13 Oktober 2014
Waktu : 09.00 - selesai
Titik Kumpul : Jln. Karapitan Depan Kampus UNLA dan Asrama Papua Cilaki
Titik Aksi : Depan Gedung Sate Bandung Jawa Barat
Tem Aksi : Bebaskan Thomas Dandois, Valentine Bourrant dan berikan Kebebasan bagi Jurnalis Internasional di Papua Barat

Demikian seruan aksi ini kami buat, atas partisipasi Kawan-kawan kami ucapkan jabat erat.

Salam Jabat Erat!

Bandung 9 Oktober 2014

Humas
 Wenas Kobogau

Read More

HIMBAUAN UMUM KNPB AKSI NASIONAL

Foto, dua Jurnalis Perancis"

52 tahun Wilayah Papua Barat terus di isolasikan oleh pemerintah Rebuplik Indonesia dari Pantauan dunia dan Masyarakat 
Internasional Pemerintah terus membungkam ruang demokrasi di Papua dan pembatasan terhadap jurnalis asing, lembaga lembaga kemanusiaanmaupun LSM yang bergerak sebagai pemerhati kemanusiaan juga dibatasi.

Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menutupi kejahatan Negara di Papua Barat selama 52 tahun lebih pelanggaran HAM, wilayh Papua Barat tidak pernah luput dari, Pembunuhan , pemerkosaan, permpasan, penagkapan , penyiksaan, Pemenjaraan dan diskriminasi rasial dan kejahatan lainya yang dilakukan oleh Negara dari tahun ke tahun terus terjadi di negeri ini.

Pembungkaman Ruang demokrasi pembatasan terhadap wartawan Asing dan lembaga kemanusian lainya untuk mengujugi wilayah Papua Barat, upayah ini dilakukan untuk mengisolasi wilayah Papua Barat dari pantauaan mata masyarakat internasional.

Hal ini telah terbukti dengan penagkapan dua wartawan di wamena pada tanggal 6 Agustus 2014. militer Indonesia menangkap dua wartawan Perancis yang mencoba ekspos ke dunia internasional tentang apa yang terjadi di Papua Barat melalui filem dokumenter. Namun dua wartawan asal Prancic Thomas Dandois, Valentine Bourrat tersebut ditangkap oleh polisi dan sementra masih di tahan di Jayapura.

Kami rakyat Papua Barat menyampaikan banyak terima kasih dan patut memberikan apresiasi atas keberanian mereka yang masuk ke Papua memberikan informasi sesunggunya kepada dunia internasional. Namun militer Indonesia telah berusaha untuk menyembunyikan apa yang terjadi di Papua Barat selama 52 tahun mereka (NKRI) lakukan di Papua Barat dan membungkam kebebasan press, Indonesia selalu menghentikan wartawan asing masuk hanya mereka takut wartawan asing melaporkan situasi Papua. Indonesia tidak ingin dunia tahu tentang Papua Barat.

Kami Badan Pengurus Pusat KNPB menyerukan kepada 28 KNPB wilayah, KNPB Konsulat, 23 PRD, semua Oragisasi Perjuangan dan semua orang di Papua Barat seluruh tanah air West Papua untuk memberikan dukungan dan mendesak NKRI membebaskan dua wartawan asal prancis Thomas Dandois, Valentine Bourrat.

Thomas Dandois dan Valentin Bourrat ditudu dengan pasal maker dengan hukuman minimal 5 tahun penjara. Dan kasus mereka dari inmigrasi dilimpakan ke kejaksaan untuk selanjutnya mengikuti proses hukum .
Oleh karena itu demi kebebasan dan keadilan, keberlangsungan demokrasi di Papua Barat rakyat papua harus memberikan dukungan kepda mereka.

Berdasarkan hal tersebut KNPB akan mengadakan aksi Nasional secara serentak pada tanggal 13 Oktober 2014, di seluruh tanah air sorong sampai merauke, dengan isu Utama rakyat Papua Barat mendesak Pemerintah Rebuplik Indonesia (NKRI) Segera membebaskan Dua wartawan Prancis Thomas dan Valentin tanpah syarat. Untuk itu seluruh wilayah KNPB sesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Sementara itu di kota jayapura dan Kabupaten Kerom dan Kabupaten jayapura aksi di Pusatkan di kantor Imigrasi di kota jayapura. Aksi tersebut dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : SENIN 13 OKTOBER 2014
TEMPAT : KANTOR INMIGRASI
WAKTU : 09.00 WPB Sampai Selesai
TITIK KUMPUL : POS 7 SENTANI, EXPO, PERUMNAS III DEPAN POS ABE TAMAN IMBI HALTE YAPIS DAN DOK 9

Demikian seruan aksi Nasional ini kami buat dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan partisifasi dari Bapak Ibu saudara/i seluruh komponen rakyat Papua Barat tak lupa kami haturkan berlimpah terima kasih Tuhan Yesus Meberkati.

SALAM PEMBERONTAK….!!!

Numbay, 06 Oktober 2014

Badan Pengurus Pusat
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)

   AGUS KOSAY                               ONES SUHUNIAP
          Ketua I                              Sekertaris Umum

Sumber: FB Ones Nesta Suhuniap

Read More