KNPB KONSULAT WILAYAH GORONTALO GELAR IBADAH MENDUKUNG ULMWP MENJADI ANGGOTA PENUH MSG

KNPB Wilayah Gorontalo Foto, Saat Ibadah mendukung ULMW Menjadi anggota Penuh MSG

Gorontalo (SK)- Dalam rangka ibadah diwarnai dengan lagu mars papua “Hai Tanahku Papua” dengan penuh tangis tuturan air mata menetes seluruh massa yang hadir dalam ibadah ini.

Massa ibadah yang telah hadir dalam rangka ibadah aksi mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG.

Agenda tersebut diwakili oleh ketua II Beatus Pigome dan Alipin Pigome selaku sekretaris Knpb konsulat wilayah Gorontalo, karena ketua knpb konsulat wilayah Gorontalo dalam proses hukum tahanan di manado. 

Ibadah aksi mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG ini di mulai pada pukul, 15.00  sampai 17.20 tempat penyelenggaran ibadah di asrama Papua IX di provinsi Gorontalo. 

Dalam sambutan oleh ketua II knpb konsulat wilayah Gorontalo Beatus Pigome, bahwa gerakan Papua merdeka ini kita semua jangan menyerah kita terus berjuang sesuai profesi yang Tuhan berikan kepada kita semua. 

Pigome, masalah perjuangan Papua kita sebagai masyarakat Papua harus sadar dan berjuang karena pembebasan itu ada pada masyarakat itu sendiri untuk bebaskan dari semua tindakan ini.Tutur

Lanjut Beatus Pigome, Kami sangat mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG karena dengan melalui jalur ini kami ras melanesia bisa atasi segalah pelanggaran yang ada. 

Sambutan kedua dari sekretaris knpb konsulat wilayah Gorontalo Alipin Pigome, juga sampaikan bahwa kita semua jangan berdiam kita terus bersuara dan berjuang hingga Papua bebas dari segala kecenkraman Indonesia. 

Sambutan ketiga dari Putri melanesia aktivis knpb konsulat wilayah Gorontalo alfrida Tebai dan Etha Tabuni, kami tetap berjuang untuk mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG karena kita adalah ras melanesia tidak wajar hidup bersama ras melayu. 

Lanjut Tebai, putri-putri melanesia wajib berpartisipasi dalam perjuangan karena suara putri adalah mematahkan sayap lawan.

Pewarta: Beatus Pigome

Read More

GUSTAV KAWER MENEMUI STEVEN ITLAY DAN YUS WENDA DI TAHANAN POLRES MIMIKA

Foto saat Gustav Kawer Menemui Steven Itlay dan Yus Wenda di tahanan Polres Mimika. (Doc/ WNE)

Timika (SK) - Laporan terakhir Kondisi Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika Steven Itlay dan Yus Wenda sebagai anggota. Di tahanan Polres Mimika Rabu 18 Mei 2016. Jam 14.00 Wpb.

Steven Itlay, Dirinya Melaporkan bahwa Ia terus dikarangtinakan selama 44 hari dari tanggal 05 April s/d tanggal 19 Mei 2016 hari ini.

Steven mengalami gangguan kesehatan (sakit), akibat dari udara sangat susah untuk mendapatkan udara segar dan sinar matahari karena di isolasi betul dalam terali besi. Maka mengakibatkan Muka pucat dan kurang darah.

Sementara itu Steven meminta agar dukungan doa dari rakyat Papua agar kesehatannya tetap selalu sehat. Hal ini disampaikan saat Gustav Kawer sebagai Pembela HAM di Papua saat bertemu dengan Steven Itlay dan Yus Wenda tahanan Polres Mimika.

Yus Wenda, Dirinya melaporkan Kondisi dan kesehatan terganggu akibat kurang makan dan Batuk sesak Nafas.

Kedua Aktivis Pejuang Sejati Papua Merdeka ini mereka mengalami kurang fasilitas makan dalam penjara setiap hari 2x sehari Yakni makan siang dan malam, Terdiri dari Nasi Putih dan lauknya hanya supermi saja setiap hari,

Steven juga tidur di lantai saja sejak dipindahkan dari Mako Brimob sudah 24 hari tanpa alat tidur, keluarga mau antar alat tidur jugapun terus dibatasi oleh Polisi, Bukan hanya itu saja tetapi juga keluarga mau antar makan atau bertemu juga terus tetap dibatasi.

Padahal tujuan utama dipindahkan dari Mako Brimob adalah mau agar sedikit bebas namun justru tambah dipersulit lagi di Tahanan Polres.

Untuk itu, Kami meminta kepada dunia Internasional, serta Gubernur Papua,MRP,DPRP,Bupati,DPRD,Mahasiswa/i Tokoh Gereja,Tokoh Adat dan Rakyat simpatisan agar mendesak kepada Pemerintah Indonesia, Kapolda Papua dan Kapolres Mimika agar segerah untuk membebaskan kedua tahanan ini.

Sumber: Dinding FB: Wendanax'soon Nggembu Enggilek

Read More

NEGARA JADIKAN DESEMBER 2015 SEBAGAI SARANG ISU

Foto Aksi Dukungan KNPB Kaimana/doc, KNPB

Kaimana-KNPB News -Jumat (18/12), Menyikapi agenda internasional  tentang kedatangan Team  Pencari Fakta ke Papua tahun 2016 nanti, Negara Indonesia makin melancarkan berbagai program untuk mengalihkan pandangan orang Papua tentang kondisi Politik Papua terakhir, Pernyataan itu di sampikan oleh Ketua KNPB Kaimana Ruben Furay setelah melihat saratnya aktifitas pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia di Kaimana pada bulan Desember ini.”tidak sama seperti  tahun-tahun sebelumnya, bisanya semua aktifitas pembangunan dan program pemerintah sudah selesai  sebelum tanggal 15 Desember karena dekat dengan  hari besar umat Kristen. Tetapi yang terjadi adalah Negara bahkan membuat sibuk Rakyat Papua dalam bulan Suci Umat Kristen sehingg ini menjadi pertanyaan bagi orang Papua ada apa dibalik semua ini?” tuturnya

Saratnya aktifitas Pembangunan di bulan desember ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Rakyat begitu di sibukan dengan program-program pemerintah sehingga nuansa natal yang biasanya telah terdengar awal-awal desemberpun meredup. Sebenarnya Negara sedang maminkan isu sehingga terlihat kesibukan Pembangunan dan program pemerintah lebih sarat dari pada kesibukan rakyat memasuki natal bagi kaum nasrani.

Dari gambaran ini terlihat jelas bahwa Pemerintah sebenarnya tidak menghargai hari-hari besar keagamaan dan ini jelas bertentangan dengan Sila Pertama-Pancasila yang Berbunyi Ke-Tuhanan yang Maha Esa .

Perlu diketahui bahwa baru-baru ini Rakyat di Kaimana telah disibukan dalam pemilihan Bupati Kaimana tanggal 9 Desember,  namun hasil keputusan tentang bupati terpilih akan di umumkan diatas tanggal 20 Desember. Hal ini menujukan  bahwa Indonesia sementara merancang sebuah konflik dalam bulan suci umat kristen sebagai upaya pengalihan isu, sehingga Komite Nasional Papua Barat Wilayah Kaimana menghimbau seluruh Rakyat Papua Barat yang ada di Kaimana dan sekitarnya agar jangan terprofokasi oleh segala macam upaya pengalihan isu yang dimainkan oleh Pemerintah Indonesia. 

“Negara sementara menciptakan konflik dalam Internal orang Papua dengan Berbagai isu, salah satunya adalah melalui Pemilu Kada Indonesia yang di gelar pada bulan Desember ini. Tujuan Negara adalah terjadi perpecahan dalam internal Bangsa Papua sehingga dapat menutupi nuansa Papua Merdeka, sebab kedatangan team pencari fakta ke Papua akan mempercepat waktu pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.” Tambah Arifin Tanggarofa Sekretaris KNPB Kaimana.

Lagi-lagi tegasnya, Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah milik Negara Indonesia sehingga rakyat jangan sampai menjadi korban.”Politik Pemilu KADA adalah milik Negara Indonesia, rakyat jangan terbawa dalam skenario BIN supaya tidak menjadi korban” tutupnya.

Kaimana, 18 Desember 2015

Oleh : Crew KNPB Kaimana

Read More

SURAT PEMBERITAHUAN KNPB KONSULAT GORONTALO DITOLAK KAPOLRESTA GORONTALO

Foto, Aleks Waine/Pribadi

Gorontalo(SK)-  Surat pemberitahuan Aksi serentak KNPB konsulat Gorontalo Ditolak kapolresta Gorontalo Pertemuan Pengurus KNPB Konsulat Gorontalo bersama Pihak Kapolres Limboto Senin,12/04/2016. 

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Gorontalo, mengeluarkan surat pemberitahuan untuk Aksi serentak Bangsa West Papua mendukung ULMWP For MSG, di tolak pihak Polres Limboto. 

Emanuel Ukago pada hari senin 12/04/2016 kemarin,di kantor polres Limboto. “Padahal Surat tersebut semua jelas bahwa Agendanya apa,terus alat-alat yang digunakan maupun bahan saat Aksi sudah memuat dalam selembaran Surat itu” jelas Ukago

Di sela-sela pertemuan Ketua KNPB Konsulat Gorontalo menjelaskan Apa Yang kami melakukan saat ini detik ini berdasarkan program perserikatan bangsa-bangsa (PBB) “Bangsa-bangsa maupun negara-negara wajib untuk mengajukan penghormatan universal Dan pentaatan atas hak asasi Dan kebebasan manusia berdasarkan pasal 28 ayat 1-2 huruf A-J Yang menjamin setiap orang berhak berkumpul berserikat untuk menyampaikan pendapat dimuka umum secara lisan maupun tulisan” tutur Ukago

Komsariad Inteljen KNPB Konsulat Gorontalo Aleks Waine,saat di diwawancarai ia mengatakan saya merasa Polresta keliru “pihak Polresta keliru ,karena belum pernah baca program perserikatan bangsa-bangsa (PBB)” jelas Aleks Waine

Pewarta: Aleks Waine

Read More

PERNYATAAN SIKAP POLITIK KNPB MENDUNG PERTEMUAN PIF

Foto Spanduk Dukungan Rakyat Papua

 

                                       Badan Pengurus Pusat
                    KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT ( BPP-KNPB)
              (Central Board Of The National Committee For West Papua)
                        ================================
                                 PERNYATAAN POLITIK KNPB

West Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Komunitas Pasifik. West Papua (saat itu Netherland Nieuw Guinea) sebelum aneksasi Indonesia tahun 1962 pernah ikut menjadi anggota South Pacific Commission (SPC). Sejak saat itu kolonial Indonesia telah mengeluarkan West Papua dari pertemuan-pertemuan kawasan, dan menjadikan West Papua sebagai ladang pembantaian, eksploitasi sumber daya alam (SDA). Sementara, perjuangan politik West Papua untuk menentukan nasib sendiri terus berlanjut.

 Kami menyatakan bahwa perjuangan West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri adalah bagian dari upaya melengkapi proses dekolonisasi di kepulauan-kepulauan Pasifik yang belum tuntas sepenuhnya dilaksanakan. Penindasan yang sedang dialami oleh bangsa Papua adalah suatu krisis Pasifik yang mengganggu stabilitas kawasan Pasifik. Kami berharap para Pemimpin negara-negara Pasifik untuk mendesak PBB memberikan “advisory opinion” (nasehat hukum) tentang status hukum dan Politik West Papua dan mendorong West Papua didaftarkan ke komite dekolonisasi PBB.

Kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global telah menyebabkan kehancuran hutan Papua yang merupakan sumber nafas bagi planet ini. Ini adalah ancaman yang mengerikan bagi masa depan-depan pulau-pulau Pasific dari pemanasan global. Tidak ada cara lain, selain membebaskan West Papua dari kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global demi menjaga hutan sebagai sumber kehidupan kita.

Kolonialisme Indonesia dan korporasi asing adalah akar dari kejahatan kemanusiaan yang terus terjadi di West Papua. Pemusnahan bangsa Papua baik secara terbuka maupun sistematis terus berlangsung. Sementara Indonesia menjadikan West Papua sebagai wilayah protektorat yang harus diisolasi dari pantauan internasional. Kami mendesak Pemimpin-pemimpin negara Pasifik agar mengirim Tim Pencari Fakta agar secara langsung menginvestigasi kejahatan kemanusiaan di West Papua

Atas semua itu, kami sangat mendukung agar Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Island Forum/PIF) dapat menerima West Papua melalui United Lilberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai observer agar kami dapat ikut berperan aktif dalam membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah di kawasan ini secara bersama-sama.

 Jayapura, 1 September 2015

                                     Badan Pengurus Pusat

                        Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB)

                                 Victor Yeimo    Ones Suhuniap

                                Ketua Umum      Sekretaris Umum

Sumber: http://nestasuhunfree.blogspot.com

Read More

KEPOLISIAN KEMBALI MENGUSIR ANGGOTA KNPB DARI SEKRETARIAT KNPB WILAYAH MERAUKE

Foto KNPB Merauke

Merauke, KNPBNews - Rabu, (06/05/15) Kepolisian rebuplik Indonesia Polres merauke AKBP SRI SATYATAM SIK. memerintakakan polsek kota merauke Mengeleda dan Membubarkan anggota KNPB yang sedang berada di sekretariat KNPB merauke. 

Pengeledakan dan pengusiaran terhadap anggota KNPB tersebut terjadi pada pukul 20.30 WPB. Aparat gabungan TNI/POLRI kembali melakukan pengeledakan terhadap Sekertariat dan kantor PRD wilayah Merauke. Aparat kepolisian dibawah Pimpinan Polsek Kota merauke AKP.LEONADUS YOGA, dan Kabag OPS AKP. MARTHEN KUAGOW.

Kepolisian dari polsek kota merauke mendatangi Kantor dan Sekertaraiat KNPB merauke menggunakan satu mobil dalmas, satu buah mobil avansa, dan beberapa motor patroli.

Angkota kepolisian yang mendatangi sekertariat tersebut berjumlah kurang lebih sekitar 100 orang anggota berpakaian seragam lengkap. Penggerebekan ini dipimpin oleh kapolsek kota Merauke, AKP. Leonardus Yoga dan Kabag OPS AKP, Marthen Kuagow. mereka mendatangi Kantor Sekretariat KNPB/PRD Wilayah merauke tanpa alasan yang jelas. 

Setelah mereka datang di sekertariat langsung membubarkan anggota dan Pengurus KNPB dan juga anggota PRD Merauke dan membubarkan dan mengusir anggota KNPB yang sedang duduk-duduk
polisi juga mengeleda anggota KNPB yang berada di sekertariat pengeledakan ini dilakukan tanpa alasan.

kedatangan mereka bahwa mau mengamankan kedatangan presiden di Merauke. Sesunggunya kami KNPB & PRD Wil. Merauke tidak ada kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan.

  Pewarta: Nesta Ones Suhuniap

 Foto-Foto:

 

Read More

KETUA PRD BIAK MANAWIR APOLOS SROYER HARI INI KE POLRES BIAK TERKAIT KLARIFIKASI SURAT PANGGILAN POLISI

Foto Apolos Sroyer/Pribadi

KNPB Biak News - Polisi Indonesia di Biak memanggil Apolos Sroyer Wakil Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Biak untuk dimintai keterangan, Hari ini 23 April 2015,

Komite Nasional Papua Barat untuk Biak telah mengeluarkan surat kepada masyarakat West Papua di Biak untuk mendukung aksi pengumpulan dana guna menunjang Kerja-kerja ULMWP ( United Liberation Movement for West Papua) ke MSG.

Surat KNPB Biak ini ditemukan oleh pihak Polisi di Biak akhirnya harus memanggil Apolos Sroyer untuk dimintai keterangan. Saat ini Apolos Sroyer masih berada di Kantor Polisi di Biak.

Perlu diketahui bahwa Parlemen Rakyat Daerah adalah wadah politik yang mengakomodir kepentingan politik perjuangan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan martabat.

Alasan Polisi memanggil Apolos Sroyer adalah karena KNPB adalah organisasi yang dilarang oleh pemerintah Indonesia.

Apolos Sroyer sebelum berangkat ke kantor Polisi menyatakan bahwa hari ini saya akan pergi untuk memenuhi surat panggilan Polisi tentang surat permohonan bantuan dana kepada masyarakat untuk mendukung perjuangan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua. Kami dilarang oleh polisi untuk meminta bantuan kepada sesema kami orang West Papu.

Apolos Sroyer mengatakan apa yang dilakukan Polisi hari ini menunjukan bahwa Polisi serius untuk membrantas gerak politik Komite Nasional Papua( KNPB) untuk tidak lagi memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua.

Selanjutnya Apolos Sroyer yang juga adalah mantan Ketua KNPB Biak ini mengatakan walaupun Polisi memanggil saya untuk mempertanggungjwabkan aksi politik KNPB namun tindakan Polisi ini tidak akan berhasil menghentikan semangat rakyat West Papua untuk menentukan nasib sendiri, karena hak ini belum dilaksanakan secara adil dan martabat bagi rakyat West Papua.

Pewarta: Nesta Ones Suhuniap

Read More

SOSIALISASI ULMWP DIBUBARKAN OLEH POLRES KAIMANA, KNPB SIAP MEDIASI RAKYAT- BANGSA PAPUA BARAT

Foto KNPB Kaimana

KAIMANA, KNPB-News–Hari ini, Kamis 16 April 2015, Sekitar pukul 10.00, Pimpinan KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah Kaimana bersama team kerja Sosialisasi ULMWP menghadap Kepolisian Resor Kaimana untuk menjelaskan maksud kegiatan yang dilakukan oleh team sosialisasi ULMWP. Kedatangan Rombongan KNPB & Parlemen serta team ingin bertemu dengan Kapolres Kaimana Drs. Inyoman Sugiarto sesuai dengan permintaannya pada hari selasa 14 April usai membubarkan kegiatan Sosialisasi ULMWP yang digelar di Sekretariat KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Kaimana.

Kedatangan rombongan tidak sempat bertemu dengan Kapolres, namun diambil alih langsung oleh Kasat Reskrim Polres Kaimana. Dalam pertemuan singkat dengan Kasat Intel, ketua Team Sosialisasi ULMWP wilayah Bomberay Steven Itlay menjelaskan kepada Kasat Intel bahwa kami kesini ingin bertemu dengan Kapolres sesuai dengan permintaannya di Sekretariat.

Dalam perbincangan menyangkut agenda, Polres Kaimana tidak mengijinkan kegiatan Ibadah dilakukan dengan alasan menggangu ketentraman banyak orang.”Jika kalian ingin melakukan kegiatan Syukuran, kalian bisa mengunakan tempat Ibadah, tetapi jika kalian ingin melakukan kegiatan syukuran di Halaman Kantor Kalian Kami tidak ijinkan” tutur Kasat Intel.

Menanggapi itu, Steven Itlay selaku ketua team mengatakan kegiatan ini tidak bisa di gelar di tempat lain, kami tetap melakukan kegiatan di sekretariat. “Kegiatan Syukuran itu akan dilakukan di tempat lain, rakyat kami tetap melakukan kegiatan Syukuran ini disekretariat, Karena Skretariat KNPB/PRD itu honai Bangsa Papua” kata Steven menanggapi pernyaan Kasat Reskrim Polres Kaimana.

Lebih lanjut, Kasat Intel menekankan bahwa Kapolres tidak mengijinkan kegiatan dilakukan di sekretariat, jika kegiatan tetap dijalankan maka kepolisian Resor Kaimana akan mengambil tindakan represif. “Jika saudara-saudara tetap mempertahankan prinsip untuk menggelar kegiatan disana, kepolisian Resor Kaimana akan mengambil tindakan tegas, itu pesan Kapolres” lanjut Kasat Reskrim dalam pertemuan itu.

Dalam kesempatan itu juga, Ketua KNPB Kaimana Ruben Furay mengatakan kami tetap menjalankan kegiatan, dan kami pastkan kegiatan berjalan dengan aman tanpa ada gangguan.

Sebelumnya, kegiatan yang seharusnya dilakukan adalah Sosialisasi terbuka kepada Rakyat Bangsa Papua Barat di Kaimana, namun melihat sikap represif Polres Kaimana pada tanggal 14 April itu, Pengurs KNPB & PRD Kaimana bersama team Kerja Sosialisasi memutuskan untuk melakukan dalam bentuk Syukuran atas terbentuknya wadah Koordinasi Bangsa Papua Barat ULMWP untuk penyelesaian Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua.  


Pewarta: Nesta Ones Suhunniap

Foto-Foto: 

Read More