PERS RELEASE BUCHTAR TABUNI TENTANG EKSISTENSI PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA

Ketua PNWP  Buchtar Tabuni dan Ketua Umum KNPB Victor F. Yeimo

Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) adalah sebuah wadah yang didirikan dengan tujuan mediasi rakyat West Papua dalam gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat dengan agenda bersama, untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri dan menjadikan Referendum sebagai jalan tengah dalam medudukan persoalan West Papua secara demokrasi, adil dan beradab. Dengan kata lain hadirnya KNPB sebagai media nasional untuk mendukung dan mendorong agenda IPWP dan ILWP. 

Dengan dasar tersebut, maka pada tanggal 19-22 November 2010 telah dilaksanakannya KONGRES I KNPB itu, telah menghasilkan resolusi yang menjadi sikap dan komitmen seluruh peserta, bahwa fokus program KNPB yang utama adalah penyelesaian secara hukum dan politik. KNPB secara nasional menurunkan program politik dan organisasi, pertama program KNPB adalah tercapainya cita-cita bangsa West Papua, yaitu Merdeka secara politik melalui jalur yang paling demkrasi da bermartabat yaitu Referendum. Kedua, Program organisasi KNPB sebagai media mendorong terbentuknya Wadah Nasional Papua Barat sebagai badan representative, sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan West Papua, hingga terbentuknya Pemerintahan sementara pasca referendum. 

Untuk menyukseskan agenda pembentukan Wadah Nasional Papua Barat ini, maka sebagai langkah awal perlu dibentuknya Wadah Rakyat Daerah. Dengan Wadah Rakyat Daerah ini, maka semua elemen, faksi yang ada di daerah itu disatukan dan figur-figurnya di pilih langsung oleh masyarakat di daerah itu.

Wadah Rakyat Daerah ini sebagai badan atau forum represetative, sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan West Papua di daerah. Selanjutnya Wadah Rakyat Daerah ini membentukWadah Nasional Papua Barat sebagai Wadah Represetatif politik bangsa West Papua da sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan politik Bangsa West Papua.

 Melihat fenomena gerakan perjuangan nasional Papua Barat yang kian terdegradasi dalam budaya egoisme, sentimen organ/kepentingan organisasi dan tidak merakyat, maka KNPB bersama massa rakyat yang dilandasi oleh semangat patriotisme melakukan revitalisasi agenda nasional Papua Barat dan rekonstruksi struktur pada tanggal 15 Desember 2008 di Sentani. 

Pada tanggal 21- 24 Agustus 2009 dilakukan Mubes KNPB di Port Numbay guna pembentukan KNPB Wilayah dan menetapkan program strategis ditengah dinamika kepentingan faksional yang mengancam internal perjuangan dan tujuan utama perjuangan Pada tahun 2010, KNPB bersama massa rakyat mengadakan Kongres KNPB di Sentani guna membahas dan menetapkan prinsip-prinsip organisasi dan aturan serta program kerja KNPB. 

Untuk menyukseskan agenda pembentukan Wadah Nasional ini, maka sebagai langkah awal perlu dibentuknya wadah representative perwakilan daerah yang dikenal dengan nama Parlemen Rakyat Daerah (PRD). Dengan adanya Parlemen Daerah ini, maka semua elemen,faksi perjuangan yang ada di daerah itu disatukan didalam Parlemen Daerah. Parlemen Daerah ini sebagai badan atau forum representatif, sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan politik Papua di Daerah. 

Selanjutnya Parlemen Daerah ini membentuk Parlemen Nasional Rakyat Papua Barat sebagai badan atau forum representatif, sekaligus simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan Papua. Kami bermaksud membentuk “Parlemen Nasional Papua Barat " sebagai Parlement Rakyat hari ini, bukan berarti kami tidak menghargai tua-tua dalam perjuangan dan beberapa organisasi yang sedang jalan, atau juga bukan untuk menyalahkan dan membenarkan ide ini.

Tetapi sesungguhnya merupakan ajakan untuk kita mengerti bagaimana menciptakan sebuah kepemimpinan yang berdiri bersama kekuatan rakyat, karena yang mau 'merdeka' adalah rakyat. Pada tahun 2011 –sampai Maret 2011 KNPB telah berhasil mediasi rakyat untuk membentuk 23 Parlemen Rakyat Daerah di 23 daerah yaitu Biak, Mnukwar, Sorong Raya, Fakfak, Kaimana, Timika, Paniai, Hubula. Numbay, Tabi, Yahokimo, Pucak Jaya, Yalimo, Baliem, Nabire, Intan Jaya, Pengunungan Bintang, Dogiyai, Deiyai, Yamo, Nduga, Ilaga, dan Tolikara 23 PRD ini melakukan pertemuan awal pada bulan Februari tahun 2012 di Biak untuk konsolidasi PRD setanah West Papua guna membentuk Wadah representative politik rakyat West Papua, maka disepakati untuk melakukan Konferensi PRD setanah West Papua di Numbay ( Jayapura) pada tanggal 1- 5 April 2012. Akhirnya pada tanggal 5 April 2012 melalui Konferensi Nasional Parlemen Rakyat Daerah Setanah West Papua berhasil membentuk dan mendeklarasikan Parlemen Nasional West Papua.

 Parlemen Nasional West Papua adalah wadah representative politik rakyat West Papua. Tujuan terbentuknya Parlemen Nasional West Papua ini adalah untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sediri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum international, standar-standar hak asasi manusia dan Piagam PBB. Keanggotaan PRD adalah utusan rakyat yang dipilih berdasarkan daerah pemilihan di daerah tersebut. 

Jumlah anggota PRD adalah paling kurang 30 orang dan paling banyak 50 orang. Setiap PRD mempunyai hak untuk mengutus atau mengirim wakilnya untuk duduk atau berada pada Parlemen Nasional West Papua. Keanggotaan Parlemen Nasional West Papua adalah paling kurang 20 orang dan paling banyak 30 orang dari setiap PRD. 

Pada tanggal 5 April 2012 Parlemen Nasional West Papua dihadiri oleh semua anggota Parlemen Rakyat Daerah menetapkan Free West Papua Campaign adalah Wadah politik perjuangn West Papua di international untuk melakukan lobby, kampanye untuk mencari dukungan kepada komunitas masyarakat international, Parlemen di setiap Negara dan pemerintah disetiap Negara serta ke PBB. Dan pada saat yang sama pula telah menetapkan tuan Benny Wenda sebagai ketua Diplomat international untuk West Papua. 

Guna memperkuat posisi IPWP dan ILWP yang telah dibentuk pada tahun 2008 dan 2009, maka Parlemen Nasional telah menetapkan IPWP sebagai lembaga politik international untuk West Papua dan ILWP sebagai lembaga hukum international untuk West Papua. IPWP dan ILWP adalah lembaga international yang didalamnya terdapat anggota parlemen dan pengacara di setiap Negara dan bekerjasama dengan Free West Papua Campaign guna melakukan kampanye, advokasi dan lobby tentang hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua untuk mendapat dukungan di parlemen dari setiap Negara dan mendapat di pemerintah dari setiap Negara, selanjutnya Free West Papua Campaign bersama Negara-negara yang mendukung dan Free West Papua Campaign melakukan lobby, advokasi ke PBB untuk mendapat dukungan.

 Setelah terbentuknya Parlemen Nasional West Papua maka Parlemen Nasional West Papua telah menetapkan Komite Nasional West Papua sebagai pelaksana keputusan politik dari Parlemen Nasional West Papua secara nasional dan terus mendiasi rakyat West Papua untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri secara damai dan bermartabat. Keberadaan Free West Papua Campaign sebagai Kantor Papua Merdeka diluar negeri, maka Kantor Free West Papua Campaign telah dibentuk di pemerintah Kerajaan Inggris Raya, Pemerintah Kerajaan Nederland, Pemerintah PNG, Pemerintah Australia. 

Kedepan Kantor Free West Papua Campaign akan terus dibuka disejumlah Negara untuk mengakomodir perjuangan kemerdekaan West Papua secara baik disetiap Negara untuk terus menerus melakukan lobby, kampanye untuk mendapat dukungan dari setiap Negara dan PBB. Hormat saya Bucthar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua.

 

Sumber: infopnwp.blogspot.com

Read More

DURI DIALOG INDONESIA TENTANG PAPUA

Rabu, 20 Juli, 2016, Aksi solidaritas dari Jaringan Salatiga Peduli Papua (JSPP) yang mendukung agar mahasiswa Papua di Yogyakarta dapat bebas menyerukan aspirasinya, tanpa intervensi verbal maupun fisik. Mimbar bebas ini digelar di muka gerbang kampus UKSW. | Dok.scientiarum.com/David Adhyaprawira

Oleh: Sunny Batubara

Untuk berdialog tentang Papua, baiknya membaca buku “Kita Lebih Bodoh Dari Generasi Soekarno-Hatta”. Buku ini berlatar kekerasan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru dan bagaimana kelanjutan nasib berbangsa dan bernegara bagi Indonesia. Menariknya, di dalam buku ini ada wawancara sejumlah tokoh dari Romo Mangun, Gus Dur, Daniel S. Lev dan sosiolog Arief Budiman. Arief Budiman, menerangkan, bahwa, “Protes adalah politik, ya harus dihadapi dengan dialog bukan dengan senjata dan kekerasan.”

Kurang lebih 18 tahun buku tersebut telah terbit dan era reformasi telah datang. Salah satu tanda hadirnya reformasi adalah kebebasan berekspresi yang tidak lagi takut ditangkap, dipenjara bahkan hilang entah kemana. Indonesia pasca 1998 adalah surga bagi kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan itu mungkin barang yang mahal bagi mahasiswa Papua di Yogyakarta dan sebagian orang lainnya.

Beritanya sudah di mana-mana. 15 Juli 2016, kekerasan masih terjadi untuk Papua. Memang, kekerasan represif di tubuh Republik Indonesia ini tidak saja dialami oleh orang-orang Papua secara tunggal, namun kebijakan reformasi bagi Papua dirasa masih jauh dari rasa keadilan pun kesejahteraan. Tak pelak, pemberitaan media dan cara pandang perorangan terhadap Papua pun menjurus pada diskriminasi. Kenapa hal ini terjadi?

Sejarah Indonesia di masa lampau baik dari zaman kolonial ke Soekarno, kemudian diamanatkan ke Presiden Soeharto, adalah sejarah kekerasan. Indonesia akan berumur 71 tahun pada bulan Agustus tahun 2016 ini, akan tetapi kekuasaan dan kekerasan masih saja menyertainya. Jika dihitung tahun 1945 ke 1966, 21 tahun Presiden Soekarno berkuasa dan di era tersebut adalah masa konsolidasi kekuasaan ideologi-ideologi yang saling bersaing untuk mendukung revolusi. Kemudian pasca G30S pada 1965, “Jenderal yang Selalu Tersenyum” itu menjadi presiden menggantikan Soekarno sampai lengser di tahun 1998. Akumulasi masa pemerintahannya? Jelas, 32 tahun. Semasa Soeharto memerintah, ada ragam persoalan. Mulai tentang Papua, Aceh dan Timor-Timur. Persoalan disintegrasi ini berlangsung mulai 1975 dan belum selesai hingga kini. Hantu Daerah Operasi Militer (DOM) masih melanglangbuana. Inilah yang masih menjadi soal silang sengkarutnya. Wajah dan cerita kekerasan dari Aceh, Papua dan Timor Leste kini adalah sebuah sejarah yang masih dituliskan dan dituturkan secara turun temurun dari generasi tua ke muda.

Saya pernah mengalami sendiri apa yang sebenarnya dirasakan oleh mahasiswa Tim-Tim saat menjelang referendum 1999 di kampus Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Saat itu, saya bertanya dalam suatu diskusi soal referendum, apakah jalan satu-satunya harus merdeka,  dan kenapa? Jawabannya pun beraneka ragam namun satu yang terngiang adalah: “Kamu di Jawa tidak merasakan bagaimana rumahmu diambil, kakakmu dibunuh dan tetanggamu ditembak di depan matamu sendiri sedangkan kamu dalam keadaan terikat dan disuruh melihat apa yang terjadi.”

Cerita tersebut adalah fakta; dan suka tidak suka, Orde Baru dengan DOM-nya meninggalkan fakta yang pedih bagi generasi selanjutnya di Indonesia. Kekerasan, stigma dan segregasi berdasarkan agama dan warna kulit itu adalah fakta. Kenyataan lain yang tak bisa dihindarkan adalah kesenjangan ekonomi antara pulau Jawa dengan daerah-daerah lain yang masih dianggap tertinggal. Dan sayangnya, persoalan seputar kesejahteraan warga negara seharusnya dapat dibicarakan, namun nyatanya cuma mimpi. Jadi dapatlah dikatakan, berdasarkan fakta-fakta di atas, bahwa rekonsiliasi baru terjadi pada tahun 1998 dan itu berarti masih berumur 18 tahun usianya. Setua era reformasi. Di kala provinsi Papua sedang belajar berdialog, sebaliknya, kebijakan negara masih belum berevolusi dari insting predatornya.

Bagaimana ke depannya? Elit dan aparatur negara, khususnya Kepolisian Republik Indonesia lebih dapat menahan diri, mengedepankan dialog bernuansa sejarah etnik keindonesian yang memang plural sejak mulanya. Sejatinya sambil menunggu buah-buah dari Otonomi Khusus itu menjadi ranum dan siap dipetik dan bagi publik dan media agar lebih berhati-hati dalam menyajikan fakta dan berita dari provinsi-provinsi yang mana wajah kekerasan masih menghantui sebagai akibat dari kebijakan di masa lampau. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah masalah ideologi yang tidak mudah dikalahkan begitu saja oleh pendekatan ekonomi semata, apalagi dengan kekerasan. Jalan yang beradab satu-satunya bagi Indonesia modern adalah dengan DIALOG. Walaupun menyakitkan dan panjang, dialog pasti akan berbuah manis.

Sunny Batubara, alumni Fakultas Ekonomi UKSW. Kini menetap di Denpasar, Bali. Staf Jangkang Riset Institute.

Sumber : http://scientiarum.com/2016/07/21/duri-dialog-indonesia-tentang-papua/

Read More

DUKUNG ULMWP MENJADI ANGGOTA PENUH MSG RATUSAN MAHASISWA DITANGKAP POLISI

Foto Aksi damai Mahasiswa Mendukung Penuh ULMWP Menjadi anggota Penuh MSG/doc,KNPB

Jayapura SK- 2,Mei,2016, Mahasiswa Papua mendukung penuh ULMWP mewakili bangsa Papua menjadi anggota penuh MSG bentuk dukungan mahasiswa Papua di berbagai pergguruan Tinggi maupun swasta berkabung dalam aksi demo damai yang dilaksanakan di Papua.

Dukungan terhadap ULMWP bukan hanya rakyat papua dan aktvis Pro- kemerdekaan namun Mahasiswa Papua juga mendukung penuh ULMWP menjadi anggota Penuh.

Aksi Nasional rayat Papua mendukung pertemuan, IPWP dan mendukung ULMWP menjadi Anggota FULL member di MSG sekaligus juga menolak hari Aneksasi Bangsa Papua Barat ke dalam rebuplik Indonesia 1 mei 1963 Yang dikomando oleh komite Nasional Papua Barat KNPB, ini bukan hanya dilakukan oleh rakyat Papua tetapi, beberapa organisasi gerakan di kampus seperti Gempar dan mahasiswa Papua juga Ikut terlibat moblisasi Mahasiswa di tingkat kampus.

Pada pukul 08.00 WPB, Mahasiswa sudah memulai melakukan orasi mengumpulkan masa di tiga titik yang berbeda yaitu; Uncen Atas, Perumnas III, Jalan Masuk USTJ dan Uncen bawah Abe.

Mahasiswa Papua yang dikordinir oleh Samuel Womsiwor sekertaris Gempar sekaligus aktvis mahasiswa uncen dan ketua Bem USTJ Nelius Wenda uncen dan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swata yang ada di kota jayapura.

Mahasiswa mengambil titik kumpul masa seperti, Uncen Atas, uncen bawa dan Jalan Masuk USTJ Padang Bulan, Uncen bawah dikordinir oleh kordinator Samuel Womsiwor, Uncen atas dikordinir oleh Mael Allua dan kawan-kawan Sedangkan di kampus USTJ dikordinir oleh Nelius Wenda selaku ketua Bem.

Pada pukul 09.00 WPB membubarkan masa Aksi dan menangkap puluhan Mahasiswa di titik kumpul Uncen Atas, Perumnas III Waena bersama Aktivis KNPB yang berkumpul di gapura uncen atas perumnas III waena.

Sedangkan masa aksi yang di kordinir oleh ketua Bem USTJ dan Aktivis Mahasiswa USTJ melakukan orasi-orasi mengumpulkan masa di jalan masuk USTJ Mulai pukul 08.00 - 10.00 WPB, kemudian sekitar pukul 10.10 WPB masa aksi menuju uncen bawah bergabung dengan mahasiswa uncen di uncen bawah

kemudian di titik kumpul uncen bawah, yang dipimpin oleh samuel Womsiwor, sedang melakukan orasi mengumpulkan masa aksi sejak pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.00 WPB.

Sejak pagi pukul 09.00 Aparat kepolisian dari polsek abe sudah mendatagi kampus Unsen bawah dan berusaha untuk membubarkan masa namun mahasiswa tetap bertahan.

Pada Pukul 10.15 kepolisian dan brimob mendatangi uncen bawah untuk membubarkan masa, aparat kepolisian mendatangi uncen bawah menggunakan 3 mobil dalmas, satu Mobil gegana, satu mobil dalmas, dan ratusan personil kepolisian dan Brimob.

Pada pukul 10.20 Masa aksi yang sudah berkumpul di uncen bawah, dari USTJ dan dari Asrama Putri Puncak jaya dibubarkan secara paksa oleh kepolisian dan menangkap puluhan Mahasiswa dan aktvis yang di uncen bawah, sekitar pukul 10.25 mahasiswa diangkut mengunakan 3 dalmas menuju mako brimob.

Pewarta: KNBP Pusat

Foto-Foto Massa Aksi Mahasiswa 

Read More

NEGARA JADIKAN DESEMBER 2015 SEBAGAI SARANG ISU

Foto Aksi Dukungan KNPB Kaimana/doc, KNPB

Kaimana-KNPB News -Jumat (18/12), Menyikapi agenda internasional  tentang kedatangan Team  Pencari Fakta ke Papua tahun 2016 nanti, Negara Indonesia makin melancarkan berbagai program untuk mengalihkan pandangan orang Papua tentang kondisi Politik Papua terakhir, Pernyataan itu di sampikan oleh Ketua KNPB Kaimana Ruben Furay setelah melihat saratnya aktifitas pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia di Kaimana pada bulan Desember ini.”tidak sama seperti  tahun-tahun sebelumnya, bisanya semua aktifitas pembangunan dan program pemerintah sudah selesai  sebelum tanggal 15 Desember karena dekat dengan  hari besar umat Kristen. Tetapi yang terjadi adalah Negara bahkan membuat sibuk Rakyat Papua dalam bulan Suci Umat Kristen sehingg ini menjadi pertanyaan bagi orang Papua ada apa dibalik semua ini?” tuturnya

Saratnya aktifitas Pembangunan di bulan desember ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Rakyat begitu di sibukan dengan program-program pemerintah sehingga nuansa natal yang biasanya telah terdengar awal-awal desemberpun meredup. Sebenarnya Negara sedang maminkan isu sehingga terlihat kesibukan Pembangunan dan program pemerintah lebih sarat dari pada kesibukan rakyat memasuki natal bagi kaum nasrani.

Dari gambaran ini terlihat jelas bahwa Pemerintah sebenarnya tidak menghargai hari-hari besar keagamaan dan ini jelas bertentangan dengan Sila Pertama-Pancasila yang Berbunyi Ke-Tuhanan yang Maha Esa .

Perlu diketahui bahwa baru-baru ini Rakyat di Kaimana telah disibukan dalam pemilihan Bupati Kaimana tanggal 9 Desember,  namun hasil keputusan tentang bupati terpilih akan di umumkan diatas tanggal 20 Desember. Hal ini menujukan  bahwa Indonesia sementara merancang sebuah konflik dalam bulan suci umat kristen sebagai upaya pengalihan isu, sehingga Komite Nasional Papua Barat Wilayah Kaimana menghimbau seluruh Rakyat Papua Barat yang ada di Kaimana dan sekitarnya agar jangan terprofokasi oleh segala macam upaya pengalihan isu yang dimainkan oleh Pemerintah Indonesia. 

“Negara sementara menciptakan konflik dalam Internal orang Papua dengan Berbagai isu, salah satunya adalah melalui Pemilu Kada Indonesia yang di gelar pada bulan Desember ini. Tujuan Negara adalah terjadi perpecahan dalam internal Bangsa Papua sehingga dapat menutupi nuansa Papua Merdeka, sebab kedatangan team pencari fakta ke Papua akan mempercepat waktu pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.” Tambah Arifin Tanggarofa Sekretaris KNPB Kaimana.

Lagi-lagi tegasnya, Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah milik Negara Indonesia sehingga rakyat jangan sampai menjadi korban.”Politik Pemilu KADA adalah milik Negara Indonesia, rakyat jangan terbawa dalam skenario BIN supaya tidak menjadi korban” tutupnya.

Kaimana, 18 Desember 2015

Oleh : Crew KNPB Kaimana

Read More

SURAT PEMBERITAHUAN KNPB KONSULAT GORONTALO DITOLAK KAPOLRESTA GORONTALO

Foto, Aleks Waine/Pribadi

Gorontalo(SK)-  Surat pemberitahuan Aksi serentak KNPB konsulat Gorontalo Ditolak kapolresta Gorontalo Pertemuan Pengurus KNPB Konsulat Gorontalo bersama Pihak Kapolres Limboto Senin,12/04/2016. 

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Gorontalo, mengeluarkan surat pemberitahuan untuk Aksi serentak Bangsa West Papua mendukung ULMWP For MSG, di tolak pihak Polres Limboto. 

Emanuel Ukago pada hari senin 12/04/2016 kemarin,di kantor polres Limboto. “Padahal Surat tersebut semua jelas bahwa Agendanya apa,terus alat-alat yang digunakan maupun bahan saat Aksi sudah memuat dalam selembaran Surat itu” jelas Ukago

Di sela-sela pertemuan Ketua KNPB Konsulat Gorontalo menjelaskan Apa Yang kami melakukan saat ini detik ini berdasarkan program perserikatan bangsa-bangsa (PBB) “Bangsa-bangsa maupun negara-negara wajib untuk mengajukan penghormatan universal Dan pentaatan atas hak asasi Dan kebebasan manusia berdasarkan pasal 28 ayat 1-2 huruf A-J Yang menjamin setiap orang berhak berkumpul berserikat untuk menyampaikan pendapat dimuka umum secara lisan maupun tulisan” tutur Ukago

Komsariad Inteljen KNPB Konsulat Gorontalo Aleks Waine,saat di diwawancarai ia mengatakan saya merasa Polresta keliru “pihak Polresta keliru ,karena belum pernah baca program perserikatan bangsa-bangsa (PBB)” jelas Aleks Waine

Pewarta: Aleks Waine

Read More

UPACARA PENERIMAAN SK KODAP NGALUM-KUPEL, RESMI DIBAWA KOMANDO NASIONAL TPNPB

Foto Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Komando Daerah Pertahanan (KODAP) NGALUM-KUPEL telah menerima SURAT KEPUTUSAN (SK) KODAP dibawah pimpinan panglima tinggi Komando Nasional TPNPB Jenderal GOLIATH TABUNI.

Penerimaan SK yang telah ditetapkan di setiap KODAP seluruh Papua dengan jumlah 24 KODAP, yang disahkan dan ditetapkan di makas KODAP Tabi pada tanggal 7 Agustus 2014 lalu. Namun untuk KODAP NGALUM-KUPEL baru serahkan dari team Markas Pusat Komando Nasional TPNPB pada tanggal 24 Januari 2015 di Markas KODAP Ngalum-Kupel. Hal itu melaporkan dari Kepala penerangan KODAP Ngalum-Kupel Mayor. Okbang Uopmabin bahwa, upacara penyerahan SK Kodap berjalan aman di Kodap Ngalum –Kupel.

Upacara pengibaran bendera bintang fajar untuk penyerahan SK dan Berita Acara Sumpa Jabatan Panglima KODAP dan KASDAP Ngalum-Kupel, dilaksanakan di Markas KODAP setempat. Penyerahan SK Kodap dan atribut lainnya di lapangan upacara Markas KODAP Ngalum-Kupel dihadiri dari setiap prajurit Tamtama, Bintara Menengah, Bintara Tinggi dan Perwira Menengah, Dewan Militer KODAP serta simpatisan lainnya.

Pimpinan KODAP Ngalum Kupel telah menjadi militer Papua secara resmi sejak dilantik dengan mengangkat sumpa janji sebagai perwira. Dengan demikian penyerahan SK KODAP dari Markas Pusat TPNPB adalah untuk semua kewenangan KODAP sepenuhnya diberikan kepada pimpinan KODAP supaya melaksanakan prokram kerja perjuangan kemerdekaan Papua Merdeka dari wilayah tersebut sesuai perintah Markas Pusat.

Penyerahan Surat Keputusan KODAP Ngalum-Kupel terdapat nomor urut KODAP yang ke 15 (lima belas). KODAP 15 adalah Ngalum-Kupel di wilayah Pegunungan Bintang, yang ditetapkan pada 7 Agustus 2014. 24 Kodap yang ditetapkan dan disahkan pada saat pelantikan semua panglima KODAP adalah dibawa pimpinan Panglima Tinggi TPNPB Jenderal. Goliath Tabuni, salah satunya adalah Ngalum-Kupel.

KODAP NGALUM-KUPEL dipimpin oleh Brigadir Jenderal. Lamek Taplo Panglima KODAP atau yang disingkat (PANGKODAP), sementara itu Kepala Staf KODAP adalah Kolonel. Okpapi Enos Alwolmabin sebagai wakil panglima daerah atau (KASDAP) Ngalum-Kupel. Keduanya adalah Pimpinan Kodap Ngalum-Kupel pada Komando Nasional TPNPB.

Berikut isi pidato PANGKODAP Ngalum-Kupel setelah menerima SK KODAP dan Berita Acara Sumpa Jabatan, dibacakan di Panggung Lapangan Upacara Markas KODAP Ngalum-Kupel didepan seluruh prajurit TPNPB yang telah hadir pada Upacara Penerimaan SK KODAP.

ORGANISASI PAPUA MERDEKA

TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT (TPNPB)

PIDATO PANGKODAP NGALUM-KUPEL

———————————————————————–

SALAM REVOLUSI ,

YANG TERHORMAT PARA SEMUA HADIRIN, PRAJURIT, DEWAN MILITER KODAP, KORPS WANITA KODAP NGALUM-KUPEL.

PADA KESEMPATAN YANG MULIA INI, TANGGAL 24 JANUARI 2015 MARKAS BESAR TPNPB KODAP NGALUM-KUPEL BAHWA, SECARA RESMI PIMPINAN KODAP NGALUM-KUPEL TELAH MENERIMA SK KODAP BERITA  ACARA DAN  ATRIBUT LAINNYA, PADA HARI INI DI BAWAH PIMPINAN PANGLIMA TINGGI KOMANDO NASIONAL TPNPB JENDERAL GOLIAT TABUNI.

DENGAN DASAR INI KODAP NGALUM-KUPEL  SIAP MELAKSANAKAN APA PUN INTRUKSI PANGLIMA KOMANDO NASIONALTPNPB, DALAM SATU KOMANDO NASIONAL.

PADA KESEMPATAN INI JUGA KODAP NGALUM-KUPEL UCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA PANITIA NASIONAL YANG MEMPERSATUKAN SELURUH PERTAHANAN TPNPB DALAM SATU KOMANDO NASIONAL .

PADA KESEMPATAN INI JUGA KODAP NGALUM-KUPEL UCAPKAN BANYAK TERIMAKASIH KEPADA PEMERINTAH DAN PIMPINAN GEREJA VANUATU ATAS MENDUKUNG HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI RAKYAT PAPUA BARAT.

PANGKODAP NGALUM-KUPEL DENGAN TEGAS MENGHIMBAU KEPADA PEJUANG YANG BERJUANG PAPUA MERDEKA DI WILAYAH PEGUNUNGAN BINTANG BAIK SIPIL DAN MILITER BAHWA, SALING MENGHARGAI SATU DENGAN YANG LAIN DAN BERHARAP TIDAK BOLEH  SALING TUDUH, MENUDUH ANTARA SATU SAMA YANG LAIN.

DEMIKIAN PIDATO PANGKODAP NGALUM-KUPEL.

Sumber : http://edudanews.blogspot.co.id

Read More

PERNYATAAN SIKAP POLITIK KNPB MENDUNG PERTEMUAN PIF

Foto Spanduk Dukungan Rakyat Papua

 

                                       Badan Pengurus Pusat
                    KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT ( BPP-KNPB)
              (Central Board Of The National Committee For West Papua)
                        ================================
                                 PERNYATAAN POLITIK KNPB

West Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Komunitas Pasifik. West Papua (saat itu Netherland Nieuw Guinea) sebelum aneksasi Indonesia tahun 1962 pernah ikut menjadi anggota South Pacific Commission (SPC). Sejak saat itu kolonial Indonesia telah mengeluarkan West Papua dari pertemuan-pertemuan kawasan, dan menjadikan West Papua sebagai ladang pembantaian, eksploitasi sumber daya alam (SDA). Sementara, perjuangan politik West Papua untuk menentukan nasib sendiri terus berlanjut.

 Kami menyatakan bahwa perjuangan West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri adalah bagian dari upaya melengkapi proses dekolonisasi di kepulauan-kepulauan Pasifik yang belum tuntas sepenuhnya dilaksanakan. Penindasan yang sedang dialami oleh bangsa Papua adalah suatu krisis Pasifik yang mengganggu stabilitas kawasan Pasifik. Kami berharap para Pemimpin negara-negara Pasifik untuk mendesak PBB memberikan “advisory opinion” (nasehat hukum) tentang status hukum dan Politik West Papua dan mendorong West Papua didaftarkan ke komite dekolonisasi PBB.

Kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global telah menyebabkan kehancuran hutan Papua yang merupakan sumber nafas bagi planet ini. Ini adalah ancaman yang mengerikan bagi masa depan-depan pulau-pulau Pasific dari pemanasan global. Tidak ada cara lain, selain membebaskan West Papua dari kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global demi menjaga hutan sebagai sumber kehidupan kita.

Kolonialisme Indonesia dan korporasi asing adalah akar dari kejahatan kemanusiaan yang terus terjadi di West Papua. Pemusnahan bangsa Papua baik secara terbuka maupun sistematis terus berlangsung. Sementara Indonesia menjadikan West Papua sebagai wilayah protektorat yang harus diisolasi dari pantauan internasional. Kami mendesak Pemimpin-pemimpin negara Pasifik agar mengirim Tim Pencari Fakta agar secara langsung menginvestigasi kejahatan kemanusiaan di West Papua

Atas semua itu, kami sangat mendukung agar Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Island Forum/PIF) dapat menerima West Papua melalui United Lilberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai observer agar kami dapat ikut berperan aktif dalam membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah di kawasan ini secara bersama-sama.

 Jayapura, 1 September 2015

                                     Badan Pengurus Pusat

                        Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB)

                                 Victor Yeimo    Ones Suhuniap

                                Ketua Umum      Sekretaris Umum

Sumber: http://nestasuhunfree.blogspot.com

Read More

SERUAN UMUN; PENJEMPUTAN FILEP KARMA, "TOKOH PEJUANG PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT

Aksi Serentak Penjemputan FILEP KARMA, "Tokoh Pejuang Pembebasan Nasional Papua Barat"

AMP

"Pejuang Pembebasan Nasional Papua Barat, Bapak Filep Karma akan di paksa keluar dari LP Abepura pada tanggal 20 Agustus 2015 setelah di vonis 15 tahun penjara pada tahun 2004 (setelah hampir 10 tahun jalani hukuman oleh negara kolonial Indonesia). Beliau dipaksa akan di keluarkan pada 17 namun beliau menolak karena tidak merasa 17 agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Papua sehingga dipastikan beliau akan di keluarkan pada tanggal 20 mendatang"

Pada tanggal 2 Juli 1998 Tokoh Pejuang Pembebasan Nasional Bangsa Papua Barat Bpk. Filep Karma memimpin demonstrasi di Biak dimana bendera Bintang Kejora dikibarkan pada sebuah menara Tower di dekat pelabuhan selama 4 hari. kemudian Pada pagi hari tanggal 6 Juli 1998, militer mengambil alih pelabuhan Biak. Eben Kirksey, seorang antropolog Amerika yang kebetulan berada di Biak melaporkan bahwa Filep Karma ditembak di kedua kakinya namun selamat.

Akibat pengibaran bendera BINTANG KEJORA Pada tanggal 25 Januari 1999 Bpk.Filep Karma dijatuhi hukuman enam setengah tahun penjara, namun ia kemudian dibebaskan setelah menghabiskan 18 bulan dalam tahanan dan di bebaskan pada tahun 2000.

Pada 1 desember 2004 yang merupakan hari Deklarasi kemerdekaan Bangsa Papua Barat, Bpk. Filep Karma kembali mengorganisir masyarakat papua untuk memperingati hari Nasional bangsa papua Bpk. Filep Karma bersama rakyat papua barat mengibarkan benderah BINTANG KEJORA di lapangan Trikora, Jayapura beliau di tangkap dan siksa kemudian di Vonis tahanan Lembanga Pemasyarakatan (LP) abepura selama 15 tahun 2004-2019.

Pengaruh tekanan Masyarakat Internasional terhadap negara Kolonial Indonesia, sehingga Bpk. Filep Karma akan di bebaskan dari massa tahanan yang belum terselesaikan pada tgl 20 agustus 2015.

Maka dengan demikian kami menyeruhkan kepada seluruh Pemuda/Mahasiwa, Perempuan, Tani kota, Sipil Kota, Butuh Kasar dan selutuh masyarakat adat Papua agar dapat berpartisipasi dalam aksi penjemputan Bpk. FIlep Karma Tokoh Pejuang Pembebasan Nasional Papua Barat. aksi penjemputan secara langsung akan dilaksanakan di Port Numbay/Jayapura LP Abe. pada pukul 09;00 - selesai menuju Taman imbi Jayapura Kota.

Petingnya dukungkan terhadapTokoh Pembebasan Nasional Bangsa Papua Barat yang telah lama menetap dibalik jeruji besi, maka Aliansi Mahasiswa Papua AMP Mengajak kawan-kawan Pemuda/Mahasiswa Papua yang berdomisili di kota kolonial Se-Jawa dan Bali untuk dapat berpartisipasi dalam aksi serentak yang akan dilakukan pada;

Hari/Tgl/ : Kamis 20 agustus 2015
Pukul : 09:00 S/d Selesai
Tempat : Serentak di Setiap Komite Kota [AMP]

Demikiaan Seruan Ini kami buat, atas partisipasi kerja sama seluruh kawan-kawan kami ucapkan jabat erat.
salam Pembebasan.....!!!

Sumber:www.ampnews.org 

Read More

KEPOLISIAN KEMBALI MENGUSIR ANGGOTA KNPB DARI SEKRETARIAT KNPB WILAYAH MERAUKE

Foto KNPB Merauke

Merauke, KNPBNews - Rabu, (06/05/15) Kepolisian rebuplik Indonesia Polres merauke AKBP SRI SATYATAM SIK. memerintakakan polsek kota merauke Mengeleda dan Membubarkan anggota KNPB yang sedang berada di sekretariat KNPB merauke. 

Pengeledakan dan pengusiaran terhadap anggota KNPB tersebut terjadi pada pukul 20.30 WPB. Aparat gabungan TNI/POLRI kembali melakukan pengeledakan terhadap Sekertariat dan kantor PRD wilayah Merauke. Aparat kepolisian dibawah Pimpinan Polsek Kota merauke AKP.LEONADUS YOGA, dan Kabag OPS AKP. MARTHEN KUAGOW.

Kepolisian dari polsek kota merauke mendatangi Kantor dan Sekertaraiat KNPB merauke menggunakan satu mobil dalmas, satu buah mobil avansa, dan beberapa motor patroli.

Angkota kepolisian yang mendatangi sekertariat tersebut berjumlah kurang lebih sekitar 100 orang anggota berpakaian seragam lengkap. Penggerebekan ini dipimpin oleh kapolsek kota Merauke, AKP. Leonardus Yoga dan Kabag OPS AKP, Marthen Kuagow. mereka mendatangi Kantor Sekretariat KNPB/PRD Wilayah merauke tanpa alasan yang jelas. 

Setelah mereka datang di sekertariat langsung membubarkan anggota dan Pengurus KNPB dan juga anggota PRD Merauke dan membubarkan dan mengusir anggota KNPB yang sedang duduk-duduk
polisi juga mengeleda anggota KNPB yang berada di sekertariat pengeledakan ini dilakukan tanpa alasan.

kedatangan mereka bahwa mau mengamankan kedatangan presiden di Merauke. Sesunggunya kami KNPB & PRD Wil. Merauke tidak ada kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan.

  Pewarta: Nesta Ones Suhuniap

 Foto-Foto:

 

Read More

KETUA PRD BIAK MANAWIR APOLOS SROYER HARI INI KE POLRES BIAK TERKAIT KLARIFIKASI SURAT PANGGILAN POLISI

Foto Apolos Sroyer/Pribadi

KNPB Biak News - Polisi Indonesia di Biak memanggil Apolos Sroyer Wakil Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Biak untuk dimintai keterangan, Hari ini 23 April 2015,

Komite Nasional Papua Barat untuk Biak telah mengeluarkan surat kepada masyarakat West Papua di Biak untuk mendukung aksi pengumpulan dana guna menunjang Kerja-kerja ULMWP ( United Liberation Movement for West Papua) ke MSG.

Surat KNPB Biak ini ditemukan oleh pihak Polisi di Biak akhirnya harus memanggil Apolos Sroyer untuk dimintai keterangan. Saat ini Apolos Sroyer masih berada di Kantor Polisi di Biak.

Perlu diketahui bahwa Parlemen Rakyat Daerah adalah wadah politik yang mengakomodir kepentingan politik perjuangan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan martabat.

Alasan Polisi memanggil Apolos Sroyer adalah karena KNPB adalah organisasi yang dilarang oleh pemerintah Indonesia.

Apolos Sroyer sebelum berangkat ke kantor Polisi menyatakan bahwa hari ini saya akan pergi untuk memenuhi surat panggilan Polisi tentang surat permohonan bantuan dana kepada masyarakat untuk mendukung perjuangan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua. Kami dilarang oleh polisi untuk meminta bantuan kepada sesema kami orang West Papu.

Apolos Sroyer mengatakan apa yang dilakukan Polisi hari ini menunjukan bahwa Polisi serius untuk membrantas gerak politik Komite Nasional Papua( KNPB) untuk tidak lagi memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua.

Selanjutnya Apolos Sroyer yang juga adalah mantan Ketua KNPB Biak ini mengatakan walaupun Polisi memanggil saya untuk mempertanggungjwabkan aksi politik KNPB namun tindakan Polisi ini tidak akan berhasil menghentikan semangat rakyat West Papua untuk menentukan nasib sendiri, karena hak ini belum dilaksanakan secara adil dan martabat bagi rakyat West Papua.

Pewarta: Nesta Ones Suhuniap

Read More