Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 23 Juli 2016

DURI DIALOG INDONESIA TENTANG PAPUA


Rabu, 20 Juli, 2016, Aksi solidaritas dari Jaringan Salatiga Peduli Papua (JSPP) yang mendukung agar mahasiswa Papua di Yogyakarta dapat bebas menyerukan aspirasinya, tanpa intervensi verbal maupun fisik. Mimbar bebas ini digelar di muka gerbang kampus UKSW. | Dok.scientiarum.com/David Adhyaprawira



Untuk berdialog tentang Papua, baiknya membaca buku “Kita Lebih Bodoh Dari Generasi Soekarno-Hatta”. Buku ini berlatar kekerasan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru dan bagaimana kelanjutan nasib berbangsa dan bernegara bagi Indonesia. Menariknya, di dalam buku ini ada wawancara sejumlah tokoh dari Romo Mangun, Gus Dur, Daniel S. Lev dan sosiolog Arief Budiman. Arief Budiman, menerangkan, bahwa, “Protes adalah politik, ya harus dihadapi dengan dialog bukan dengan senjata dan kekerasan.”

Kurang lebih 18 tahun buku tersebut telah terbit dan era reformasi telah datang. Salah satu tanda hadirnya reformasi adalah kebebasan berekspresi yang tidak lagi takut ditangkap, dipenjara bahkan hilang entah kemana. Indonesia pasca 1998 adalah surga bagi kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan itu mungkin barang yang mahal bagi mahasiswa Papua di Yogyakarta dan sebagian orang lainnya.

Beritanya sudah di mana-mana. 15 Juli 2016, kekerasan masih terjadi untuk Papua. Memang, kekerasan represif di tubuh Republik Indonesia ini tidak saja dialami oleh orang-orang Papua secara tunggal, namun kebijakan reformasi bagi Papua dirasa masih jauh dari rasa keadilan pun kesejahteraan. Tak pelak, pemberitaan media dan cara pandang perorangan terhadap Papua pun menjurus pada diskriminasi. Kenapa hal ini terjadi?

Sejarah Indonesia di masa lampau baik dari zaman kolonial ke Soekarno, kemudian diamanatkan ke Presiden Soeharto, adalah sejarah kekerasan. Indonesia akan berumur 71 tahun pada bulan Agustus tahun 2016 ini, akan tetapi kekuasaan dan kekerasan masih saja menyertainya. Jika dihitung tahun 1945 ke 1966, 21 tahun Presiden Soekarno berkuasa dan di era tersebut adalah masa konsolidasi kekuasaan ideologi-ideologi yang saling bersaing untuk mendukung revolusi. Kemudian pasca G30S pada 1965, “Jenderal yang Selalu Tersenyum” itu menjadi presiden menggantikan Soekarno sampai lengser di tahun 1998. Akumulasi masa pemerintahannya? Jelas, 32 tahun. Semasa Soeharto memerintah, ada ragam persoalan. Mulai tentang Papua, Aceh dan Timor-Timur. Persoalan disintegrasi ini berlangsung mulai 1975 dan belum selesai hingga kini. Hantu Daerah Operasi Militer (DOM) masih melanglangbuana. Inilah yang masih menjadi soal silang sengkarutnya. Wajah dan cerita kekerasan dari Aceh, Papua dan Timor Leste kini adalah sebuah sejarah yang masih dituliskan dan dituturkan secara turun temurun dari generasi tua ke muda.

Saya pernah mengalami sendiri apa yang sebenarnya dirasakan oleh mahasiswa Tim-Tim saat menjelang referendum 1999 di kampus Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Saat itu, saya bertanya dalam suatu diskusi soal referendum, apakah jalan satu-satunya harus merdeka,  dan kenapa? Jawabannya pun beraneka ragam namun satu yang terngiang adalah: “Kamu di Jawa tidak merasakan bagaimana rumahmu diambil, kakakmu dibunuh dan tetanggamu ditembak di depan matamu sendiri sedangkan kamu dalam keadaan terikat dan disuruh melihat apa yang terjadi.”

Cerita tersebut adalah fakta; dan suka tidak suka, Orde Baru dengan DOM-nya meninggalkan fakta yang pedih bagi generasi selanjutnya di Indonesia. Kekerasan, stigma dan segregasi berdasarkan agama dan warna kulit itu adalah fakta. Kenyataan lain yang tak bisa dihindarkan adalah kesenjangan ekonomi antara pulau Jawa dengan daerah-daerah lain yang masih dianggap tertinggal. Dan sayangnya, persoalan seputar kesejahteraan warga negara seharusnya dapat dibicarakan, namun nyatanya cuma mimpi. Jadi dapatlah dikatakan, berdasarkan fakta-fakta di atas, bahwa rekonsiliasi baru terjadi pada tahun 1998 dan itu berarti masih berumur 18 tahun usianya. Setua era reformasi. Di kala provinsi Papua sedang belajar berdialog, sebaliknya, kebijakan negara masih belum berevolusi dari insting predatornya.

Bagaimana ke depannya? Elit dan aparatur negara, khususnya Kepolisian Republik Indonesia lebih dapat menahan diri, mengedepankan dialog bernuansa sejarah etnik keindonesian yang memang plural sejak mulanya. Sejatinya sambil menunggu buah-buah dari Otonomi Khusus itu menjadi ranum dan siap dipetik dan bagi publik dan media agar lebih berhati-hati dalam menyajikan fakta dan berita dari provinsi-provinsi yang mana wajah kekerasan masih menghantui sebagai akibat dari kebijakan di masa lampau. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah masalah ideologi yang tidak mudah dikalahkan begitu saja oleh pendekatan ekonomi semata, apalagi dengan kekerasan. Jalan yang beradab satu-satunya bagi Indonesia modern adalah dengan DIALOG. Walaupun menyakitkan dan panjang, dialog pasti akan berbuah manis.


Sunny Batubara, alumni Fakultas Ekonomi UKSW. Kini menetap di Denpasar, Bali. Staf Jangkang Riset Institute.

Sumber : http://scientiarum.com/2016/07/21/duri-dialog-indonesia-tentang-papua/

KEBENARAN AKAN SEJARAH ADALAH SENJATA ABADI

Foto: Amoye Madai/Pribadi

Oleh: Amoye Madai

Opini News (SK) - Kita lahir karena sejarah, kita ada karena sejarah, kita hidup karena sejarah.

Siapa yang mengalami kehilangan akan sejarah, kehilangan akan identitas diri sebagai manusia. Karena manusia memiliki tiga hakekat yaitu,DAYA RASA, DAYA KARNA, dan DAYA CIPTA.

Ketiga daya ini adalah gen yang diteruskan secara turun-temurun. Dengan itu orang mengukir sejarah hidup oleh setiap suku bangsa dan budaya. Maka sejarah tidak dapat dibuat-buat atau diadakan atau ditiadakan karena sejarah adalah dimana orang berdiri dan berpijak di atas sejarah. Itulah yang dikatakan SEJARAH ADALAH KEBENARAN YANG TIDAK DAPAT DIPATAHKAN oleh berbagai kebodohan manusia.

Sejarah sebagai KEBENARAN, maka tidak bisa dihapuskan dengan uang, bahkan dibeli dengan uang.

Kita dapat menyaksikan bahwa orang mau menghapuskan sejarah dengan memakai berbagai cara. Cara-cara yang dipakai adalah memperjual-belikan sejarah dengan uang sepersen, membunuh degenerasi sebagai penerus n pewaris sejarah, merusak sejarah dengan moncong senjata, dan mengklaim dan manipulasi sejarah dengan kekerasan dan penindasan yang bertubi-tubi alias tiada henti-hentinya. 

Dengan memakai berbagai cara di atas tersebut, sekali-kali tidak akan hilang dan musnah karena sejarah adalah suatu pemberian oleh SANG PENCIPTA kepada setiap suku bangsa dan setiap etnis.

Kami tahu dan sadar bahwa sejarah kamo adalah Harga hidup kami, jatih diri kami, kekuatan hidup kami untuk kami berdiri n berpijak atas KEBENARAN yang telah diberikan oleh SANG PEMBERI SEJARAH bagi kami tanpa batas dalam perjalanan hidup kami.

Kami selalu menyadari bahwa Kami akan tetap menang karena kami punya sejarah, kami akan bebas karena kami senjata kebenaran, kami akan pasti berjaya karena kami berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan dengan mengutamakan kedamaian dan keadilan, kami akan berdiri di atas tanah leluhur kami karena kami tidak mau membunuh sesama manusia dan menghormati sesama manusia sebagai Ciptaan TUHAN. 

Kami sadar bahwa Senjata kami adalah bersatu, senjata kami adalah sejarah, senjata kami adalah budaya, senjata kami kebenaran, senjata kami adalah doa, senjata kami mengampuni dan senjata kami adalah mencintai dan menghormati semau orang.

Kami punya kebenaran sejarah, kami menghindari kejahatan dan kekerasan karena kejahatan n kekerasan tidak mendidik kami merebut kemenangan. Karena kejahatan n kekerasan adalah titik menuju kekalahan abadi.

Pembunuhan bukan sejarah kami, pembunuhan bukan budaya kami, pembunuhan bukan jati diri kami, pembunuhan bukan warisan kami, pembunuhan bukan hidup kami.

Kami punya sejarah sebagai KEBENARAN sejati kami maka kami tahu, mau dan sadar mengejar hak hidup yang diberikan oleh SANG PENCIPTA sebagai satu bangsa yang besar di atas tanah ini.

SEJARAH DAN KEBENARAN ADALAH HARGA HIDUP KAMI

Jumat, 22 Juli 2016

KNPB KONSULAT WILAYAH GORONTALO GELAR IBADAH MENDUKUNG ULMWP MENJADI ANGGOTA PENUH MSG


KNPB Wilayah Gorontalo Foto, Saat Ibadah mendukung ULMW Menjadi anggota Penuh MSG

Gorontalo (SK)- Dalam rangka ibadah diwarnai dengan lagu mars papua “Hai Tanahku Papua” dengan penuh tangis tuturan air mata menetes seluruh massa yang hadir dalam ibadah ini.

Massa ibadah yang telah hadir dalam rangka ibadah aksi mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG.

Agenda tersebut diwakili oleh ketua II Beatus Pigome dan Alipin Pigome selaku sekretaris Knpb konsulat wilayah Gorontalo, karena ketua knpb konsulat wilayah Gorontalo dalam proses hukum tahanan di manado. 

Ibadah aksi mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG ini di mulai pada pukul, 15.00  sampai 17.20 tempat penyelenggaran ibadah di asrama Papua IX di provinsi Gorontalo. 

Dalam sambutan oleh ketua II knpb konsulat wilayah Gorontalo Beatus Pigome, bahwa gerakan Papua merdeka ini kita semua jangan menyerah kita terus berjuang sesuai profesi yang Tuhan berikan kepada kita semua. 

Pigome, masalah perjuangan Papua kita sebagai masyarakat Papua harus sadar dan berjuang karena pembebasan itu ada pada masyarakat itu sendiri untuk bebaskan dari semua tindakan ini.Tutur

Lanjut Beatus Pigome, Kami sangat mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG karena dengan melalui jalur ini kami ras melanesia bisa atasi segalah pelanggaran yang ada. 

Sambutan kedua dari sekretaris knpb konsulat wilayah Gorontalo Alipin Pigome, juga sampaikan bahwa kita semua jangan berdiam kita terus bersuara dan berjuang hingga Papua bebas dari segala kecenkraman Indonesia. 

Sambutan ketiga dari Putri melanesia aktivis knpb konsulat wilayah Gorontalo alfrida Tebai dan Etha Tabuni, kami tetap berjuang untuk mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG karena kita adalah ras melanesia tidak wajar hidup bersama ras melayu. 

Lanjut Tebai, putri-putri melanesia wajib berpartisipasi dalam perjuangan karena suara putri adalah mematahkan sayap lawan.


Pewarta: Beatus Pigome

ASRAMA KASAMAN I JOGYA DIKEPUNG PARA SERDADU


Logo, Moyai Kedee
Rasa Sedih jika Asrama Kasaman I Jogyakarta itu dikepung para serdadu

Mereka dicaci maki oleh para Serdadu-serdadu
Mereka lari meninggalkan kediaman mereka. 
Tiada kata selain kata "Merdeka" 

Ditengah kepungan pasukan berpakaian coklat, dan loreng 
Diasrama Kamasan I Jogyakara
Dipergogi bagai rumah pencuri. 

Padahal mereka berteriak kebebasan mereka.
Padahal mereka menyampaikan aspirasinya
Padahal mereka menyuarahkan bagi kaun tak bersuara

Dari tanah rantauan mereka bersuara demi 
ketidak adilan, 
ketidak jujuran, 

pembantaian, 
pencurian 
Pemerkosaan 
Pembunuhan 

Yang selalu menimpah rakyat bangsa Papua.
Sungguh sadis mereka pukuli, bagai binatang piaraan dalam kandang. 
sayang perlakuan aparat Indonesia yang menghilangkan kebebasan manusia.

Itukah demokrasi-mu
Itukah Kemanusiaan-mu
Itukah Keadilan-mu

Bangsa Papua Merdeka Karena Kebenaran



                                                                                       Karya anak muda Papua : Mateus A Tekege


Rabu, 06 Juli 2016

GUSTAV KAWER MENEMUI STEVEN ITLAY DAN YUS WENDA DI TAHANAN POLRES MIMIKA



Foto saat Gustav Kawer Menemui Steven Itlay dan Yus Wenda di tahanan Polres Mimika. (Doc/ WNE)
Timika (SK) - Laporan terakhir Kondisi Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika Steven Itlay dan Yus Wenda sebagai anggota. Di tahanan Polres Mimika Rabu 18 Mei 2016. Jam 14.00 Wpb.

Steven Itlay, Dirinya Melaporkan bahwa Ia terus dikarangtinakan selama 44 hari dari tanggal 05 April s/d tanggal 19 Mei 2016 hari ini.

Steven mengalami gangguan kesehatan (sakit), akibat dari udara sangat susah untuk mendapatkan udara segar dan sinar matahari karena di isolasi betul dalam terali besi. Maka mengakibatkan Muka pucat dan kurang darah.

Sementara itu Steven meminta agar dukungan doa dari rakyat Papua agar kesehatannya tetap selalu sehat. Hal ini disampaikan saat Gustav Kawer sebagai Pembela HAM di Papua saat bertemu dengan Steven Itlay dan Yus Wenda tahanan Polres Mimika.

Yus Wenda, Dirinya melaporkan Kondisi dan kesehatan terganggu akibat kurang makan dan Batuk sesak Nafas.

Kedua Aktivis Pejuang Sejati Papua Merdeka ini mereka mengalami kurang fasilitas makan dalam penjara setiap hari 2x sehari Yakni makan siang dan malam, Terdiri dari Nasi Putih dan lauknya hanya supermi saja setiap hari,
Steven juga tidur di lantai saja sejak dipindahkan dari Mako Brimob sudah 24 hari tanpa alat tidur, keluarga mau antar alat tidur jugapun terus dibatasi oleh Polisi, Bukan hanya itu saja tetapi juga keluarga mau antar makan atau bertemu juga terus tetap dibatasi.

Padahal tujuan utama dipindahkan dari Mako Brimob adalah mau agar sedikit bebas namun justru tambah dipersulit lagi di Tahanan Polres.

Untuk itu, Kami meminta kepada dunia Internasional, serta Gubernur Papua,MRP,DPRP,Bupati,DPRD,Mahasiswa/i Tokoh Gereja,Tokoh Adat dan Rakyat simpatisan agar mendesak kepada Pemerintah Indonesia, Kapolda Papua dan Kapolres Mimika agar segerah untuk membebaskan kedua tahanan ini.


Sumber: Dinding FB: Wendanax'soon Nggembu Enggilek

Senin, 04 Juli 2016

MILITER, POLITIK DAN BISNIS PENGAMANAN


Foto Militer Indonesia di Papua Barat/ilustrasi
Oleh: Natho M  Pigai
Penempatan Pasukan TNI di Papua bagikan bisnis militer dan belajar berpolitik di tanah papua, TNI tidak menjalanikan sesuai fungsi dan tugas yang sebenaranya.

Selain itu, di sepanjang perbatasan PNG, TNI juga difungsikan sebagai penjaga perbatasan, sehingga pos-pos perbatasan didirikan. Namun demikian pos-pos tersebut tidak hanya didirikan disepanjang perbatasan, tapi juga di tengah kampung-kampung dan di lokasi-lokasi perusahaan. Tentara pada pos yang terdapat dikampung-kampung seringkali mengganggu penduduk, meminta makan, hingga melakukan tindak kriminal pembunuhan terhadap penduduk . Sedangkan aparat pada pos-pos di areal perusahaan selalu mendapat uang jajahan setiap bulannya dari perusahaan.

Sebenarnya pos-pos TNI di areal perusahaan tidak dibutuhkan. Keberadaan tentara dalam rangka operasi pembinaan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketidak jelasan operasi ini dapat dilihat dari gangguan-gangguan keamanan terhadap perusahaan tidak berkurang, karena pada dasarnya justru gangguan keamanan datang dari pihak itu sendiri, disamping perusahaan harus mengeluarkan biaya pengamanan untuk TNI.  

Ada beberapa keuntungan bagi status politik dan bisnis tentara dengan membiarkan keberadaan pasukan dan segala aktifitasnya. Secara politik mempertahankan adanya gangguan keamanan berarti ketergantungan terhadap keberadaan pasukan, dan secara bisnis berarti tetap bertahannya sumber-sumber keuangan militer. Dengan hadirnya brimob di Papua bahwa anggota brimob juga banyak berlaku kasar pada rakyat sipil keberlangsungan bisnis antara TNI dan brimob.
  
Pada wilayah Perusahaan yang ada di Papua, paling tidak terdapat tiga Pos TNI yang bertugas menjaga perusahaan. Padahal Perusahaan tidak termasuk dalam katagori obyek vital yang harus diamankan, terkecuali perusahan raksasa yaitu, PT Freeport di Tembagapura Papua yang diakui untuk mengamankan oleh TNI.

Tentara adalah satu dari sekian banyak perusahaan yang memanfaatkan jasa pengamanan TNI, dan ini  bisnis yang dilakukan oleh pasukan dilapangan, karena mereka ditugaskan langsung dari Jakarta.

Kenyataan diatas mengungkapkan makin tidak jelasnya posisi Pos-pos tentara di wilayah Papua yang di miliki oleh tentara di setiap titik perusahaan yang ada di Papua. Jika sebelumnya tidak ada keberadaan  tentara disana, maka otomatis tidak ada lagi gangguan disana terhadap masyarakat sipil setempat.

Penulis Adalah anggota AMP KK Bandung

Jumat, 06 Mei 2016

DUKUNG ULMWP MENJADI ANGGOTA PENUH MSG RATUSAN MAHASISWA DITANGKAP POLISI


Foto Aksi damai Mahasiswa Mendukung Penuh ULMWP Menjadi anggota Penuh MSG/doc,KNPB

Jayapura SK- 2,Mei,2016, Mahasiswa Papua mendukung penuh ULMWP mewakili bangsa Papua menjadi anggota penuh MSG bentuk dukungan mahasiswa Papua di berbagai pergguruan Tinggi maupun swasta berkabung dalam aksi demo damai yang dilaksanakan di Papua.

Dukungan terhadap ULMWP bukan hanya rakyat papua dan aktvis Pro- kemerdekaan namun Mahasiswa Papua juga mendukung penuh ULMWP menjadi anggota Penuh.


Aksi Nasional rayat Papua mendukung pertemuan, IPWP dan mendukung ULMWP menjadi Anggota FULL member di MSG sekaligus juga menolak hari Aneksasi Bangsa Papua Barat ke dalam rebuplik Indonesia 1 mei 1963 Yang dikomando oleh komite Nasional Papua Barat KNPB, ini bukan hanya dilakukan oleh rakyat Papua tetapi, beberapa organisasi gerakan di kampus seperti Gempar dan mahasiswa Papua juga Ikut terlibat moblisasi Mahasiswa di tingkat kampus.

Pada pukul 08.00 WPB, Mahasiswa sudah memulai melakukan orasi mengumpulkan masa di tiga titik yang berbeda yaitu; Uncen Atas, Perumnas III, Jalan Masuk USTJ dan Uncen bawah Abe.

Mahasiswa Papua yang dikordinir oleh Samuel Womsiwor sekertaris Gempar sekaligus aktvis mahasiswa uncen dan ketua Bem USTJ Nelius Wenda uncen dan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swata yang ada di kota jayapura.
Mahasiswa mengambil titik kumpul masa seperti, Uncen Atas, uncen bawa dan Jalan Masuk USTJ Padang Bulan, Uncen bawah dikordinir oleh kordinator Samuel Womsiwor, Uncen atas dikordinir oleh Mael Allua dan kawan-kawan Sedangkan di kampus USTJ dikordinir oleh Nelius Wenda selaku ketua Bem.

Pada pukul 09.00 WPB membubarkan masa Aksi dan menangkap puluhan Mahasiswa di titik kumpul Uncen Atas, Perumnas III Waena bersama Aktivis KNPB yang berkumpul di gapura uncen atas perumnas III waena.

Sedangkan masa aksi yang di kordinir oleh ketua Bem USTJ dan Aktivis Mahasiswa USTJ melakukan orasi-orasi mengumpulkan masa di jalan masuk USTJ Mulai pukul 08.00 - 10.00 WPB, kemudian sekitar pukul 10.10 WPB masa aksi menuju uncen bawah bergabung dengan mahasiswa uncen di uncen bawah
kemudian di titik kumpul uncen bawah, yang dipimpin oleh samuel Womsiwor, sedang melakukan orasi mengumpulkan masa aksi sejak pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.00 WPB.

Sejak pagi pukul 09.00 Aparat kepolisian dari polsek abe sudah mendatagi kampus Unsen bawah dan berusaha untuk membubarkan masa namun mahasiswa tetap bertahan.

Pada Pukul 10.15 kepolisian dan brimob mendatangi uncen bawah untuk membubarkan masa, aparat kepolisian mendatangi uncen bawah menggunakan 3 mobil dalmas, satu Mobil gegana, satu mobil dalmas, dan ratusan personil kepolisian dan Brimob.

Pada pukul 10.20 Masa aksi yang sudah berkumpul di uncen bawah, dari USTJ dan dari Asrama Putri Puncak jaya dibubarkan secara paksa oleh kepolisian dan menangkap puluhan Mahasiswa dan aktvis yang di uncen bawah, sekitar pukul 10.25 mahasiswa diangkut mengunakan 3 dalmas menuju mako brimob.


Pewarta: KNBP Pusat

Foto-Foto Massa Aksi Mahasiswa 












Minggu, 17 April 2016

NEGARA JADIKAN DESEMBER 2015 SEBAGAI SARANG ISU


Foto Aksi Dukungan KNPB Kaimana/doc, KNPB

Kaimana-KNPB News -Jumat (18/12), Menyikapi agenda internasional  tentang kedatangan Team  Pencari Fakta ke Papua tahun 2016 nanti, Negara Indonesia makin melancarkan berbagai program untuk mengalihkan pandangan orang Papua tentang kondisi Politik Papua terakhir, Pernyataan itu di sampikan oleh Ketua KNPB Kaimana Ruben Furay setelah melihat saratnya aktifitas pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia di Kaimana pada bulan Desember ini.”tidak sama seperti  tahun-tahun sebelumnya, bisanya semua aktifitas pembangunan dan program pemerintah sudah selesai  sebelum tanggal 15 Desember karena dekat dengan  hari besar umat Kristen. Tetapi yang terjadi adalah Negara bahkan membuat sibuk Rakyat Papua dalam bulan Suci Umat Kristen sehingg ini menjadi pertanyaan bagi orang Papua ada apa dibalik semua ini?” tuturnya

Saratnya aktifitas Pembangunan di bulan desember ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Rakyat begitu di sibukan dengan program-program pemerintah sehingga nuansa natal yang biasanya telah terdengar awal-awal desemberpun meredup. Sebenarnya Negara sedang maminkan isu sehingga terlihat kesibukan Pembangunan dan program pemerintah lebih sarat dari pada kesibukan rakyat memasuki natal bagi kaum nasrani.

Dari gambaran ini terlihat jelas bahwa Pemerintah sebenarnya tidak menghargai hari-hari besar keagamaan dan ini jelas bertentangan dengan Sila Pertama-Pancasila yang Berbunyi Ke-Tuhanan yang Maha Esa .

Perlu diketahui bahwa baru-baru ini Rakyat di Kaimana telah disibukan dalam pemilihan Bupati Kaimana tanggal 9 Desember,  namun hasil keputusan tentang bupati terpilih akan di umumkan diatas tanggal 20 Desember. Hal ini menujukan  bahwa Indonesia sementara merancang sebuah konflik dalam bulan suci umat kristen sebagai upaya pengalihan isu, sehingga Komite Nasional Papua Barat Wilayah Kaimana menghimbau seluruh Rakyat Papua Barat yang ada di Kaimana dan sekitarnya agar jangan terprofokasi oleh segala macam upaya pengalihan isu yang dimainkan oleh Pemerintah Indonesia. 

“Negara sementara menciptakan konflik dalam Internal orang Papua dengan Berbagai isu, salah satunya adalah melalui Pemilu Kada Indonesia yang di gelar pada bulan Desember ini. Tujuan Negara adalah terjadi perpecahan dalam internal Bangsa Papua sehingga dapat menutupi nuansa Papua Merdeka, sebab kedatangan team pencari fakta ke Papua akan mempercepat waktu pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.” Tambah Arifin Tanggarofa Sekretaris KNPB Kaimana.

Lagi-lagi tegasnya, Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah milik Negara Indonesia sehingga rakyat jangan sampai menjadi korban.”Politik Pemilu KADA adalah milik Negara Indonesia, rakyat jangan terbawa dalam skenario BIN supaya tidak menjadi korban” tutupnya.

Kaimana, 18 Desember 2015

Oleh : Crew KNPB Kaimana