MILITER, POLITIK DAN BISNIS PENGAMANAN

Foto Militer Indonesia di Papua Barat/ilustrasi

Oleh: Natho M  Pigai

Penempatan Pasukan TNI di Papua bagikan bisnis militer dan belajar berpolitik di tanah papua, TNI tidak menjalanikan sesuai fungsi dan tugas yang sebenaranya.

Selain itu, di sepanjang perbatasan PNG, TNI juga difungsikan sebagai penjaga perbatasan, sehingga pos-pos perbatasan didirikan. Namun demikian pos-pos tersebut tidak hanya didirikan disepanjang perbatasan, tapi juga di tengah kampung-kampung dan di lokasi-lokasi perusahaan. Tentara pada pos yang terdapat dikampung-kampung seringkali mengganggu penduduk, meminta makan, hingga melakukan tindak kriminal pembunuhan terhadap penduduk . Sedangkan aparat pada pos-pos di areal perusahaan selalu mendapat uang jajahan setiap bulannya dari perusahaan.

Sebenarnya pos-pos TNI di areal perusahaan tidak dibutuhkan. Keberadaan tentara dalam rangka operasi pembinaan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketidak jelasan operasi ini dapat dilihat dari gangguan-gangguan keamanan terhadap perusahaan tidak berkurang, karena pada dasarnya justru gangguan keamanan datang dari pihak itu sendiri, disamping perusahaan harus mengeluarkan biaya pengamanan untuk TNI.  

Ada beberapa keuntungan bagi status politik dan bisnis tentara dengan membiarkan keberadaan pasukan dan segala aktifitasnya. Secara politik mempertahankan adanya gangguan keamanan berarti ketergantungan terhadap keberadaan pasukan, dan secara bisnis berarti tetap bertahannya sumber-sumber keuangan militer. Dengan hadirnya brimob di Papua bahwa anggota brimob juga banyak berlaku kasar pada rakyat sipil keberlangsungan bisnis antara TNI dan brimob.

  

Pada wilayah Perusahaan yang ada di Papua, paling tidak terdapat tiga Pos TNI yang bertugas menjaga perusahaan. Padahal Perusahaan tidak termasuk dalam katagori obyek vital yang harus diamankan, terkecuali perusahan raksasa yaitu, PT Freeport di Tembagapura Papua yang diakui untuk mengamankan oleh TNI.

Tentara adalah satu dari sekian banyak perusahaan yang memanfaatkan jasa pengamanan TNI, dan ini  bisnis yang dilakukan oleh pasukan dilapangan, karena mereka ditugaskan langsung dari Jakarta.

Kenyataan diatas mengungkapkan makin tidak jelasnya posisi Pos-pos tentara di wilayah Papua yang di miliki oleh tentara di setiap titik perusahaan yang ada di Papua. Jika sebelumnya tidak ada keberadaan  tentara disana, maka otomatis tidak ada lagi gangguan disana terhadap masyarakat sipil setempat.

Penulis Adalah anggota AMP KK Bandung