Judul Skripsi Jurusan Hukum Agraria Terbaru

1. Prinsip kehati-hati dalam penerbitan sertipikat hak asasi tanah oleh kantor pertanahan kabupeten sukoharjo, 08
2. Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik pada tanah yang belum bersertifikat di kantor pertanahan kabupaten banjarnegara, 07
3. Pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sistimatik melalui land management and policy development program (lmpdp) di kecamatan sambi kabupaten boyolali 08
4. Penyelesaian sengketa pertanahan di kragilan, kadipiro oleh kantor pertanahan kota surakarta, 08
5. Tanggung jawab profesi notaris atas pembuatan akta partij menurut undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (studi di kabupaten sragen ), 08
6. Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (ppat) dan pejabat pembuat akta tanah sementara (ppat sementara) dalam pembuatan akta jual beli tanah beserta akibat hukumnya (studi kasus di kabupaten sukoharjo), 08
7. Pelaksanaan fungsi kantor pertanahan kabupaten karanganyar dalam penyelesaian sengketa pertanahan, 09
8. Pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di kantor pertanahan kabupaten klaten tahun 2002 – 2006, 08
9. Asas pendaftaran tanah dalam sertifikasi massal atas tanah negara melalui proyek operasional nasional agraria (prona) di kelurahan ketelan surakarta, 08
10. Penyelesaian sengketa pertanahan di kampung clolo kelurahan kadipiro oleh kantor pertanahan surakarta, 09
11. Eksistensi hak ulayat dalam pemahaman dan sikap masyarakat di kec pangururan buhit kab samosir, dikaitkan dengan uu no.5 tahun 1968, 08
12. Eksistensi larangan kepemilikan tanah secara latifundia dan absentee, 09
13. Kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah di kab samosir, 08
14. Kinerja bpn prov sumut dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum dan hak atas tanah, 08
    
15. Penuntutan pengembalian tanah yang telah diganti rugi oleh pt kwala gunung kepada masyarakat mariah hombang, 07
16. Peran pemerintah daerah kab bener meriah dalam pelaksanaan penataan ruang, 08
17. Tinjauan proses pembuktian kebenaran dasar penguasaan tanah dalam pendaftaran konversi hak atas tanah ex-hukum adat, 08
18. Tinjauan yuridis pelaksanaan dan pengelolaan perwakafan tanah menurut uu no 41 tahun 2004 tentang wakaf, 08
19. Tinjauan yuridis penerapan hukum dalam pengadaan tanah berdasarkan keppres no 55 tahun 1993, 08
20. Analisis mengenai pengaruh kendala pengadaan tanah terhadap perjanjian kredit sindikasi: analisa kasus pembangunan ruas jalan tol cinere-jagorawi oleh pt.x ,09
21. Analisa hukum keberadaan kuasa mutlak dalam akta perjanjian pengikatan jual beli atas tanah (studi kasus putusan pengadilan negeri cibinong nomor 261/pdt.g/2005/pncbn),09