Jumat, 29 Agustus 2014

KNPB SECARA RESMI MENUTUP DUKA TERBUNUHNYA TUAN MARTINUS YOHAME KETUA KNPB SORONG

Alm, Martinus Yohame
Jayapura- 29 Agustus 2014. Komite Nasional Papua Barat (KNPB ) secara resmi menutup duka Nasional yang dibuka pada tanggal 27 Agustus 2014 lalu. Penutupan duka ini dilakukan di sekertariat KNPB masing-masing wilayah sesuai dengan arahan KNPB pusat.

Sesuai dengan rencana sebelumnya KNPB menghimbaukan kepada KNPB wilayah untuk melakukan duka selama 3 hari untuk mengenang kembali kebersamaan dan mengenang perjuangan Almahrum Martinus Yohame ketua KNPB wilaya Sorong.

Selama 5 tahun KNPB berdiri untuk memperjuangkan “Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat Papua barat”.

Dalam penutupan duka KNPB pusat telah mengadakan ibadah bersama dengan acara bakar batu di halaman sekertariat KNPB pusat Vietnam perumnas 3 waena.

Ibadah penutupan duka disekertariat KNPB pusat tersebut dimulai pada pukul 15.00-16.30 WPB dengan penuh duka cita.

Dalam acara penutupan duka tersebut dihadiri oleh pengurus KNPB pusat pengurus KNPB wilayah Sentani dan seluruh anggota KNPB pusat dan juga keluarga Almarhum Mrtinus Yohame.

Turut hadir dalam acara penutupan duka tersebut. Dalam kesan –pesan dari KNPB pusat disampaikan oleh sekertaris Umum KNPB Ones Suhuniap dalam kesan-nya mengatakan Martinus Yohame ditembak mati oleh kolonial bukan berarti dia membawa perjuaagan pergi, dan juga Martinus Yohame di bunuh bukan berarti NKRI membunuh ideology Papua merdeka tetapi, pembunuhan Martinus Yohame memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berjuang.

Negara penjajah mengajak kita untuk berjuang sampai papua merdeka.Secara manusia ada beberapa pertanyan yang muncul terkait penculikan dan pembunuhan Martinus secara misterius. Tapi kita ada dalam perjuagan tentu mengalamai sama seperti martinus yaitu;

Pertama dibunuh mati, Kedua penjara  dan yang Ketiga adalah Daftar DPO, ini konsekuensi perjuagan. Oleh sebab semua pengurus dan anggota KNPB tetap berada dalam posisi untuk terus berjuang.

Kematian, penjara, dan DPO bukan sesuatu yang luar biasa namun biasa bagi Aktivis tegasnya.

Kemudian kesan pesan berikutnya disampaikan oleh PNWP yaitu Tuan. Eliaser A wakil Ketua parlemen Nasional West Papua Wilayah HA ANIM, dalam kesan- pesanya mengajak seluruh KNPB tetap eksis dan terus berjuang, tanpa rasa takut kepada siapa pun karena kami ada untuk itu, karena Agenda yang kami perjuangkan penting oleh orang banyak yang masih Hidup.

Oleh karena itu PNWP pesan kepada KNPB pusat segera menunjuk atau melakukan konferensi KNPB wilayah Sorong untuk menunjuk pengganti ketua KNPB wilayah kepala Burung (Sorong).

Selain itu perwakilan keluarga juga menyampaikan kesan pesan kepada KNPB dan PNWP sorong sampai merauke bersatu dan memperjuangkan pekerjan yang Martinus tinggalkan.

Kami keluarga merelahkan Martinus pergi dia memperjuangkan  perjuangan demi orang banyak orang Sorong sampai Merauke tegasnya.
Setelah ibadah penutupan dan kesan pesan dilanjutkan dengan makan bersama.


 Berikut foto-foto:







Oleh Sekretaris KNPB (Ones Nesta Suhuniap)

Rabu, 20 Agustus 2014

PAPUA DUKA AIR MATA (Rakyat Tak Bersalah)

Foto Google/ilustrasi

Kekerasan selalu menjadi duka air mata di tanah air (Papua), oleh akibat tindakan kekejaman kekeraan tangan-tangan yang tidak bertanggun jawab yaitu militery Indoneia.

Militery Indonesia adalah oknum utama membuat konflik di tanah air (Papua) dengan tingkatan kekeraannya yaitu, meneror, mengintimidasi, memerkosai, merampas harta kekayaan alam dengan secara kasar, membunuh dan lain-lain.

Dengan tingkatan kekejaman kekeraan tersebut maka Kami  kaum rakyat papua selalu dalam duka air mata. 

Karena tindakan kekerasan yang selalu di lakukan oleh pihak militery Indonesia ini tidak secara kemanusiaan. Namun melangar pula UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kekerasan indonesia terhadap kami bangsa malanesia ini perlu diperhatikan oleh Dunia luar, karena kekerasan tersebut ini selalu membawakan duka air mata bagi kami Rakya Papua . Maka, “Dunia luar harus perlu melihat tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Negara Indonesia, yang dilakukan secara tidak kemanusia ini”. Ini perlu diperhatikan, karena UU yang tetah di rancang oleh NKRI sendiri malahUU malah diingkari/dilangar isi UU. Sehingga kini Indoneia Buta karena sudah di dasari dengan tingkatan Kriminal, maka kami bisa katakan Indonesia sebagai Negara Canibalisme atau negara yang sudah Tercemari Lusifer.

Namun kekerasan yang di perlakukan terhadap kami bangsa Malanesia. sudah sangat banyak kekerasan yang di perlakukan itu baik di tingkat kalangan Rakyat, mahasiswa, intelektual, aktivis, kecil besar, tua, mudah, laki-laki, perempuan dll. Lagi pula dalam tingkatan Economi itu pun di rampas, lagi pula kekayaan alam berupa yang berharga dan tak berharga pun di rampas Oleh NKRI.

Maka Semua tingkatan tindakan sifat kekerasan yang diperlakukan ini menjadi duka air mata bagi kami rakyat Bangsa Papua Malanesia.sehingga janganlah kami bangsa Malanesia Menontong semua tindakan yang di perlakukan oleh negara Canibalisme Indonesia, tetapi kita tetap harus bersuara hingga melawan arusnya kekejaman yang di perlakukan oleh Negara Capitalisme Indonesia.

Hingga perlawanannya menghakiri dan mencapai pada tujuhan yang kita bangsa Papua MAlanesia harapkan Yaitu, “HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SEBAGAI SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA”.

 

Penulis adalah anggota AMP KK Surabaya.

Rabu, 13 Agustus 2014

INDONESIA KO DAN KO PU RAKYAT ILEGAL TINGGAL DI PAPUA

Foto KNPB Kami Beda

Indonesia dengan PAPUA itu beda, (Beda RAS Dan Lain-Lain)

Yang menjadi pertanyaan adalah kamu tu beda dengan saya...?
Makanan pokok kalian dengan saya itu beda...?
Saya pu tete dan nene dulu tidak pernah cerita tentang INDONESIA...?
Terus dusun kamu dimana...?
Suku KAMU dimana ? margamu apa...?
Identitas-Mu di bumi Cendrawasih belum jelas...?
Coba ko jelaskan SEMUA ini sama saya..?

Ko manusia Pembunuh...!
Ko Manusia Ilegal...!
Ko Manusia Pencuri...!

Ko manusia perampok...!
Dan ko manusia tidak jelas tinggal di tanah air saya (WEST PAPUA) ,
Ko manusia yang Ilegal...
Ko manusia Tidak jelas...

Sorry sedikit kasar tapi ini realita coba ko memperjelaskan indetitasmu, ko tinggal tanah Papua ini...?


Maaf Saya Harus Tanya Semua Ini Karena Ko Beda Jauh Dengan Kami Yang Hitam Kulit-ku Dan Kriting Rambut-ku jadi !!!    (Nesta Gimbal)



Editor : Suara Kriting

Selasa, 12 Agustus 2014

Pastor Alain Nafuki Kecam Upaya Indonesia Merusak Dukungan Vanuatu bagi Papua

Vanuatu lingkarang putih. Foto: http://ds-lands.com
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Panitia Persatuan Papua Barat (West Papua Unification Committee/WPUC) di Vanuatu, mengecam keras upaya Indonesia merusak dukungan bagi Papua Barat.

Dirilis radioaustralia.net.au, Indonesia dinilai ingin menggunakan segala daya guna menghentikan dukungan Vanuatu terhadap seluruh rakyat Melanesia di Papua Barat.

Pastor Alain Nafuki, Ketua Panitia Persatuan Papua Barat  telah menyampaikan pernyataan terbuka terhadap upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia ini.

Pastor Nafuki mengatakan, pihaknya  mengkhawatirkan upaya mereka (Indonesia) untuk menghadang orang-orang  (peserta) yang akan hadir dalam pertemuan besar  Papua Barat di Port Vila, yang akan dibuat pada bulan Oktober.

Vanuatu adalah satu-satunya negara di wilayah Pasifik yang kita ketahui masih memberikan dukungan penuh terhadap rakyat Papua Barat sejak dahulu hingga sekarang.

Pastor Alain Nafuki adalah anggota Dewan Gereja Vanuatu. Ia telah ditunjuk oleh Kelompok Pembebasan Papua di Pasific menjadi Ketua dari sebuah Komite yang bertugas mengorganisir Konferensi Kelompok-Kelompok Pembebasan Papua yang akan diselenggarakan di Port Villa, Vanuatu, bulan Agustus mendatang. (GE/ radioaustralia.net.au /MS)

Sumber: www. majalahselangkah.com

Senin, 11 Agustus 2014

ORANG PAPUA TIDAK PERNAH BERJUANG UNTUK INDONESIA MERDEKA

Perjuangan Papua Merdeka  (ist)

Mengapa KNPB menyerukan kepada orang Papua untuk memboikot atau tidak ikut serta dalam perayaan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2014? Jawabannya karena tidak pernah orang Papua berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Mari kita cermati sejarah.

Sejarah Perjuangan Indonesia dan Perjuangan Papua Barat membuktikan bahwa, Indonesia masa perjuangan sampai dengan proklamasi kemerdekaan wilayah teritorial atau batas negara  Indonesia (Sabang sampai di Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. 

Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina.  Sedangkan, kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke. 


Tahun 1908, Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional (perjuangan otak) yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Studie Club (1924) dan lainnya.
Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan  musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing. 

Rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi tidak pernah satu pemuda pub dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu. 

Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Tentang tidak ada sangkut-pautnya Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945. Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa “…bangsa Papua adalah  bangsa Negroid, ras Melanesia, maka  biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri…”. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945. 

Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat).  Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat. (Catatan Ones Suhuniap, Sekretaris Umm KNPB)
Sejak Indonesia mencaplok dan menganeksasi wilayah teritori West Papua pada tahun 1962, Indonesia terus memaksakan nasionalisme Indonesia kepada orang Papua yang berbeda sejarah tadi. Saat ini, pejabat-pejabat Papua yang sedang mengabdi dan menjadi budak penguasa kolonial  sedang memaksa rakyat untuk merayakan kemerdekaan 17 Agustus 2014. Mereka paksa orang Papua untk kibarkan bendera Merah Putih, sebuah bendera yang tidak pernah ada dalam sejarah perjuangan bangsa Papua.

KNPB telah menghimbau orang Papua untuk tidak terlibat dalam merayakannya. Orang Papua tidak perlu ikut-ikutan dalam sejarah milik bangsa lain. Orang Papua harus berdiri pada sejarahnya sendiri. KNPB menghimbau rakyat untuk tidak terhasut dengan rayuan penjajah, karena orang Papua harus menentukan nasibnya sendiri tanpa ditentukan oleh Indonesia.



Minggu, 10 Agustus 2014

POLRES ASMAT KEMBALI MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP PENGURUS DAN ANGGOTA KNPB ASMAT



 Pengkapan Aktifis KNPB di jayapura 16 Oktober 2008 (IST)
KNPB ASMAT Senin 11 Agustus 2014. Kepolisian Indonesia Polres Asmat kembali melakukan penangkapan terhadap pengurus dan anggota KNPB Asmat, dan saat ini sedang melakukan introgasi di polres asmat pagi menjelang siang ini.

Penangkapan terhadap sejumlah aktivis KNPB ini terjadi pada hari ini senin 11 agustus 2014 pukul 09.30 WPB di kabupaten Asmat.
Penangkapan terhadap pengurus dan anggota KNPb asmat ini dilakukan , berdasarkan perinta bupati kabupaten Asmat, memerintakan kepada polres Asmat untuk menangkap pengurus KNPB di Asmat dengan alasan bahwa tidak boleh aktifitas Papua merdeka di kabupaten asmat.

Maka Polres asmat melakukan penangkapan terhadap sejumalah aktivis KNPB asmat . penangkapan terhadap Aktivis KNPB hari ini dengan Terkait sumbagan suka rela yang dikeluarkan oleh KNPB asmat kepada masyarakat bertujuan untuk membangun sekertariat KNPB wilayah Asmat .

Kepolisian mengetahui surat sumbagan yang dikeluarkan KNPB sehingga Kapolresta perintahkan anggotanya untuk melakukan penangkapan terhadap pengurus KNPB di wilayah asmat, sama dengan kantor atau sekertariat KNPB di wilayah lain. Hal ini disampaikan oleh Ketua Parlement Rakyat Daerah (PRD) Ny. Panggresia Yemm, melalui ponsel selulernya kepada KNPB pusat pagi ini.

Ibu Panggresia Yemm lebih lanjut mengatakan bahwa, KNPB wilayah asmat merencanakan pembangunan sebuah kantor atau sekertariat KNPB wilayah asmat berdasarkan hassil keputusan Rapat pimpinan 28 KNPB dan 23PRD di timika 29 DESEMBER 2013 memutuskan Bahwa PRD dan KNPB membagun Kantor atau Sekertariat KNPB di setiap wilayah sama seperti Kantor Free West Papua Campaign Di luar negeri. Kemudia di tempat terpisan salah salah satu Aktivis KNPB Donatus Pombai melaporkan kepada KNPB pusat bahwa, aparat kepolisian melakukan penagkapan terhadap pengurus KNPB wilayah asmat atas nama : Rafael Simap (Jabatan Sebagai Komisariat Diplomasi dan beberapa anggota lainya saat ini masi diterogasi di polres Asmat katanya melalui pesan singkat.

Lebih lanjut Donatus Pombai Mengatakan polisi sedang melakukan Introgasi Rafael Simap terkait dengan akan di bangunya sebuah kantor Free West Papua,(sekertariat knpb Asmat) sama dengan didirikan kantor atau sekertariat KNPB di Daerah-daerah lain se tanah Papua, bahkan sama dengan Kantor Free West Papua Campaign di luar negeri.

Donatus Pombai mengatakan Polres asmat melakukan penagkapan berdasarkan atas laporan yang disampaiakan oleh Ketua Adat (Kopakci) dan Kepalah Distri. Agats (Ursula Biakai) serta perintah Kabupaten Asmat yang disampaikan oleh Bupati asmat (Yuvensius A Biakai MBA) menyeruhkan kepada Polres kabupaten asmat untuk segra bubarkan atau Tangkap Anggota KNPB asmat.

Namun hal itu di Bantah dengan tegas oleh Ketua KNPB Asmat Linus Desnam, Bahwa kami ini bukan kelompok Kriminal, koropsi atau jihat, sehingga datang tangkap dn siksa. Kami ini sedang memperjuangkan hak politik yang sadar dan segar sedang menuntut Hak Penentuan Nasib (Self Determination). Bagi rakyat papua termasuk masyarakat Asmat. "Saya sekali lagi sampaikan kepada pemerintah kabupaten asmat untuk hetikan perinta penagkapan terhadap Aktivis KNPB Asmat tegasnya. Dalam pesan singkat ketua KNPB asmat yang diterima oleh KNPB pusat dari asmat.


TNI/POLRI AKTOR KEKERASAN DI PAPUA


Pengungsi Masyarakat Lani Jaya di wamena
Pembakaran 2 Gereja dan Rumah warga di Lani jaya

Pembakaran rumah-rumah, Gedung-gereja dan pembunuhan yang di lakukan terhadap masyarat di lany jaya sangat disayangkan karena Fungsi dan tugas aparat TNI/ POLRI adalah menjaga dan mengayomi rakyat sipil, tetapi kenyataan hari ini aparat kepolisian menjadi aktor kekerasan.

TNI /POLRI ternyata aktor yang selalu menjakiti hati rakyat dan bunuh rakyat sipil takberdosa dengan stikma SPARATIS, OPM, GPK dan KSB  Stikma ini selalu dipakai untuk memusnakan orang papua .

Hal ini tidak bisa dibenarkan orang Indonesia ada di papua Ilegal oleh karena itu indonesia tidak layak mengayakan orang Papua separatis, dan anda tidak punya hak untuk membunuh orang papua.
 
Bupati Lani Jaya Boneka NKRI anda harus tau bahwa anda tidak punya hak untuk mengutuk Pejuang Papua Seperti TPN-OPM karena mereka berjuagan atas dasar sejarah.

Bupati lany jaya seharusnya mengutuk TNI-POLRI yang bakar rumah warga dan gereja di lani jaya, masa Bupati mengutuk TPNPB? Itu sama saja mengutuk diri sendiri dan rakyatnya, omnya mamanya kakak adik sendiri . Ini sangat memalukan kita jadi pejabat diatas negeri sendiri bukanya membela dan melindungi Rakyayanya mala kutuk rakyat sendiri anda jadi pemimpin buat siapa...???

Tuhan Allah menciptakan tanah Jawa, kalimantan,toraya , bali , Sumatra sulawesi dan maluku untuk orang melayu kami tidak pernah pergi rebut tanah mereka bukan !!!

Tapi mereka datang diatas tanah kita membunuh rakyat merampas hak kita tapi peminpin kita seperti bupati walikota dan gubernur  mendukung mereka ini sangat di sayangkan dimana hati nurani mereka???

Pelangkaran hak asasi manusia yang di lakukan oleh TNI/POLRI terhadap bangsa papua dari waktu ke waktu yang jadi korban rakyat sipil.

Penangkapan yang sewenang-wemag tanpa praduga tak bersalah dilakukan oleh aparat atau militer Indoneansia terhadap rakyat Papua dan Aktivis dan pejuang kebenaran dan keadilan di tanah ini selalu jadi korban.

Kami rakyat papua Sorong sampai Merauke mengutuk dengan keras pembunuh- pembunih Rakyat papua diatas tanah dan negeri kami sendiri Atas nama tulang belulang, atas nama Allah bangsa papua kami menolak dan Mengutuk keberadaan TNI/POLRI di Papua Barat.  Jangan membunuh kami diatas tanah kami sendiri, yang berhak mencabut nyawa kami bukan TNI/­POLRI.INDONESIA tetapi Tuhan yang berhak mengambil nyawa orang papua.

Ones Suhuniap 
Sekertaris Umum KNPB


Jumat, 01 Agustus 2014

KNPB: PEMERINTAH INDONESIA BERHENTI PAKSA ORANG PAPUA KIBARKAN MERAH PUTIH SAMBUT HUT RI


Logo KNPB(ist)
Jayapura,1/8/14 - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengirimkan rilis ke redaksi tabloidjubi.com, (1/8), meminta pemerintah Indonesia untuk berhenti memaksakan orang Papua mengibarkan bendera Merah Putih menjelang HUT RI, 17 Agustus 2014. permintaan ini mencantumkan berbagai alasan mengapa orang Papua tidak perlu ikut merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia itu.
 
Sekretaris Umum KNPB pusat , Ones Suhuniap mengatakan Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano jangan memaksakan Rakyat Papua untuk mengibarkan bendera Merah Putih, memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia, karena itu menurutnya merupakan sebuah pemaksaan.

Sebelumnya, Wali Kota Jayapura dalam wawancara melalui TVRI Papua, pada tanggal 31 Juli 2014, mengatakan setiap rumah orang harus menaikkan bendera merah putih, jika tidak maka pemerintah akan lakukan sweepingdi tiap kompleks dan rumah.

“Kalau itu yang terjadi, pemerintah terus memaksakan, melanggar hak orang lain yang sudah melekat pada setiap orang dan dijamin oleh hukum internasional maupun nasional. Apakah oranga Papua mau pasang bendera atau tidak itu hak mereka? Apa dasar hukum bagi pemerintah memaksakan rakyat mengibarkan bendera merah putih?” katanya.

Menurutnya ,wali kota Jayapura sangat keliru dan harus belajar sejarah perjuangan Indonesia, bahwa kapan orang Papua ikut berjuang untuk Indonesia merdeka ? Orang Papua Barat tidak pernah terlibat dalam sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan tidak pernah ikut hadir dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

“Orang tidak pernah akui dan merasa bahwa Papua adalah bagian dari NKRI tidak pernah merasa bangga menjadi bagian dari NKRI oleh sebab itu jangan paksakan,” katanya.

Sebelumnya juga, Penjabat Bupati Mimika, Ausilius You, melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Mimika, Erens Meokbun mengatakan pemerintah daerah setempat akan membagi-bagikan bendera merah putih gratis bagi masyarakat setempat, sebagai bagian dari memerahputihkan wilayahitu pada hari kemerdekaan RI, pengibaran bendera merah putih di seluruh rumah warga akan digelar tanggal 4 Agustus hingga 18 Agustus 2014.

Pihaknya meminta rakyat Papua Barat, tidak harus takut terhadap ancaman pemerintah kota . Adalah hak rakyat untuk tidak ikut berpastisipasi dalam 17 Agustus mendatang. Pihaknya menegaskan bangsa Papua bukan bagian dari NKRI.

Dia mengatakan,sSelama rakyat Papua Barat belum pernah diberikan ruang demokrasi secara bebas untuk menentukan Nasib sendiri (Self Determination ) melalui Referendum, maka orang Papua Barat akan tetap menolak keberadaan NKRI di Papua.

Terlebih mengingat bahwa Indonesia pada masa perjuangan sampai dengan proklamasi kemerdekaan, katanya, hanya memiliki wilayah teritorial atau batas negara dari Sabang sampai di Amboina) saja. Itu adalah wilayah Indonesia yang dijajah oleh Belanda selama 350 tahun.

Sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun.

Dia mengatakan, meski Papua Barat dan Indonesia sama-sama bekas jajahan Belanda, namun secara administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah.

“ Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina. Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke,” katanya.

Lebih jauh dia mengatakan, pada 1908 Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional (perjuangan otak) yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Studie Club (1924) dan lainnya.

Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, lanjutnya, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan.

Hal ini menurutnya dikarenakan musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing.

Selain itu, rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. ketika banyak banyak kumpulan pemuda Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.

Tapi tidak pernah satu kumpulan pemuda dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut.

“Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu,” katanya.
Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Salah satu tokoh proklamator Bangsa Indonesia, Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945, juga menegaskan bahwa “…bangsa Papua adalah bangsa Negroid, ras Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri…”.

Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.

Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat). Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat.

“Dengan demikian orang Papua Barat tidak akan pernah ikui negara NKRI di Papua Barat.,” katanya.(Jubi/Mawel)

Sumber: http:www//tabloidjubi.com