Selasa, 25 Februari 2014

Rencana Allah itu lebih baik

Adalah Rencana ALLAH SWT itu Lebih BAIK..
Saat Hati berkata " INGIN ", namun ALLAH SWT berkata"TUNGGU"
Saat AIR MATA harus Menetes, namun ALLAH SWT berkata"TERSENYUMLAH"
Saat segalanya terasa " MEMBOSANKAN ", namun ALLAH SWT berkata " TERUSLAH MELANGKAH "
Kita merancang, ALLAH pun juga Merancang..
Tetapi perancangan ALLAH SWT itu lebih baik.. :')

ALLAH menitipkan kelebihan di Setiap kekurangan
Menitipkan Kekuatan di setiap Kelemahan
Menitipkan Sukacita disetiap Dukacita
Menitipkan Harapan disetiap Keraguan
ALLAH SWT berjanji semua itu akan INDAH PADA WAKTUNYA.
sungguh..! ALLAH Maha Besar...,watawasaubil haq watawasaubisobr.salam

Dari : http://hikmahdanhikmah.blogspot.com/

Manfaatkanlah setiap tarikan nafasmu

Waktu adalah kehidupan.Dan penuntut ilmu adalah manusia yang paling rakus terhadap waktu.
Seorang yang menghabiskan waktunya dengan mengobrol,
kelalaian dan gosip bukanlah seorang yang alim.Bahkan,ia termasuk orang yang paling merugi.

(Sumber: menjadi pelajar berprestasi/sbuah pengalaman para ulama besar :kaifa tathlubu al-'ilma.)
Dari : http://hikmahdanhikmah.blogspot.com/

POLITIK ADU DOMBA OLEH NKRI DALAM GERAKAN PERJUANGAN PAPUA MERDEKA

Foto FB Nesta Gimbal

Oleh: Nesta Ones Suhuniap

Kita sudah banyak melihat buktinya terjadi sehari-hari. Media massa seperti bertepuk tangan dan seolah-olah ikut memberi semangat melihat kejadian ini. Inikah yang dimaksud dengan reformasi dan demokrasi?

Politik adu domba telah terkenal di Indonesia sejak Belanda Indonesia. Bangsa penjajah saat itu menamakannya sebagai devide et impera. Ini adalah sebuah strategi yang digunakan oleh pemerintah penjajahan Belanda di saat menjajah Indonesia hal yang sama teori Devide Et Impere sedang dipakai oleh pemerintah Indonesia pake di Papua untuk melanjudkan Ppenjajahannya dan untuk kepentingan politik, militer dan ekonomi. Politik adu domba digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh penjajahan Indonesia.

Secara prinsip, praktik politik adu domba adalah memecah belah dengan saling membenturkan (mengadu domba) kelompok besar yang dianggap memiliki pengaruh dan kekuatan. Tujuannya adalah agar kekuatan tersebut terpecah-belah menjadi kelompok-kelompok kecil yang tak berdaya. Dengan demikian kelompok-kelompok kecil tersebut dengan mudah dilumpuhkan dan dikuasai.

Unsur-unsur yang digunakan dalam praktik politik jenis ini adalah; 1. Menciptakan atau mendorong perpecahan dalam masyarakat untuk mencegah terbentuknya sebuah aliansi yang memiliki kekuatan besar dan berpengaruh, 2. Memunculkan banyak tokoh baru (tokoh boneka?) yang saling bersaing dan saling melemahkan, 3. Mendorong ketidak percayaan dan permusuhan antar masyarakat, 4. Mendorong konsumerisme yang pada akhirnya memicu timbulnya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Di negara barat seperti Belanda, dan Negara-negara lain politik devide et impera sudah lama tak digunakan lagi. Mereka saat ini menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Namun justru di Indonesia politik itu digunakan untuk menjajah Bangsa Papua Barat. Polik adu domba saat ini kental dipapua terutama dalam kerakan perjuagan, pemerintah membentuk Organisasi-organisasi sosial dan organisasi gerakan siluman dibentuk dimana sehingga orang Papua dengan orang Papua saling berbenturan. Baik yang terjadi dalam masyarakat sipil maupun birokrasi dan dalam rana politik sehingga orang Papua terpeca bela.

Siapa saja bisa dijadikan domba aduan, dari warga masyarakat biasa sampai warga kelas atas bisa jadi objek sasaran. Sesama organisasi gerakan, sesama orang tua pertahanan sampai dengan sesama masyarakat seperti perang suku di timika dan antara dewan adat Papua dan LMA dan beberapa organisasi perlawanan dibentuk untuk melakukan perlawanan terhadap organisasi Perjuangan, Seperti LMA, Barisan Merah Puti, LMRI, dan Milisi –milisi yang didalamya adalah orang Papua.

Bahkan saat NKRI sedang bermain di Masyarakat kepala-kepala suku RT/RW sampai pertikaian di masarakat sampai baku bensi satu sama lain. Peicu perpecahan di masyarakat gara-gara masalah kecil bisa berkembang menjadi konflik yang besar. Perbedaan agama, suku dan sebagainya bisa memunculkan percikan api konflik yang bila diberi bensin segera berkobar menjadi konflik besar.
Kita sudah banyak melihat buktinya terjadi sehari-hari. Media massa seperti bertepuk tangan dan seolah-olah ikut memberi semangat melihat kejadian ini. Inikah yang dimaksud dengan Indonesian Negara demokrasi?

Dalam politik adu domba, konflik sengaja diciptakan. Perpecahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terwujudnya aliansi yang bisa menentang penjajah ( Klonial NKRI dan imperialisme), entah itu kekuasaan di pemerintahan, di partai, kelompok di masyarakat, dan sebagainya. Pihak-pihak atau orang-orang yang bersedia bekerja sama dengan kekuasaan, dibantu atau dipromosikan, mereka yang tidak bersedia bekerjasama, segera disingkirkan.

Ketidak percayaan terhadap pimpinan atau suatu kelompok sengaja diciptakan agar pemimpin atau kelompok tersebut tidak tumbuh besar dan solid. Adakalanya tidak hanya ketidak percayaan, bahkan permusuhan pun sengaja disemai. Teknik yang digunakan adalah agitasi, propaganda, desas-desus, bahkan fitnah. Praktik seperti itu tumbuh subur saat ini.

Selain itu penjajahan Indonesia di papua saat ini, Pemerintah maupun TNI/POLRI menggandeng beberapa pribumi untuk menjadi karyawan mereka, diberi kehidupan yang layak, tapi sadar atau tidak, mereka dikondisikan untuk mengkhianati bangsanya sendiri. Raja di satu kerajaan diadu domba dengan raja lain yang pada akhirnya menimbulkan peperangan dan perpecahan. Alhasil saat itu tidak muncul sebuah kerajaan yang besar dan kuat.

Di tengah masyarakat kita dewasa ini, di tengah era informasi yang sangat liberal, praktik adu domba itu menjadi senjata ampu bagi NKRI memeca bela masyarakat Papua dan organisasi gerakan hari ini. Kita secara vulgar disuguhi berita-berita tentang perseteruan antar kelompok untuk memperebutkan kekuasaan, saling tuding, saling caci-maki, saling sikut dengan intrik-intrik politik yang sangat kasar dan kejam. Penggiringan isu, disadari atau tidak, dilakukan sedemikian rupa untuk saling menghancurkan. Hail ini NKRI berhasil masuk sampai di dalam tubuh organisasi gerakan termasuk kita KNPB sehingga kita saling benci dan kosip-kosip di internal kita berkembang sampai kita hancur hari ini.

Dalam gerakan perjuangan kita saat ini, perlu waspada terhadap isu atau kosip yang berkembang dan saling menyalakan satu sama lain. Sekalin NKRI akan selalu pake politik adu domba dalam internal gerakan kita maupun dari external untuk menghancurkan kita. Maka itu kita tidak ingin dijadikan domba aduan oleh siapapun dan pihak manapun. Oleh Penjajah Klonial NKRI, Imperalisme maupun neo imperalisme, tidak boleh lagi menjadi raja di negeri kita West Papua.

Password untuk mengatasi masalah ini kita sebagai aktifis KNPB harus tau tentang setiap Isu yang dikembangkan oleh intelejen untuk menghancurkan kita. Oleh karena itu kita sebagai pejuang harus mengetahui setiap trik NKRI di Papua, sendangkan untuk mengatasi politik adu domba musti kita harus solid dan saling percaya satu sama yang lain, jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat luas atu external maupun dalam internal gerakan KNPB .Dengan kesatuan dan persatuan, kita akan berhasil menjadi oraganisasi yang sangat kuat di Papua untuk melawan NKRI.

Penulis adalah Sekjen KNPB Pusat di Jayapura “West Papua”

MENDUKUNG PENUH LANGKAH KOMNAS HAM MENETAPKAN FREEPORT SEBAGAI PELANGGAR HAM BERAT

Tutup PT.FI di Timika Papua Foto arifinaputri.wordpress.com/ilustrasi

JATAM mendukung penuh langkah Komnas HAM yang telah menyatakan PT. Freeport Indonesia (FI) sebagai pelanggar HAM berat, terkait dengan kasus kecelakaan yang terjadi di lubang tambang PT. FI Big Gossan di Papua Barat pada 14 Mei 2013 lalu yang telah menewaskan 28 pekerja. Sudah semestinya peristiwa tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, bukan sekedar kecelakaan semata. Kelalaian PT. FI harus dihukum denan setimpal atas penghilangan nyawa manusia.

Peristiwa Big Gossan merupakan salah satu dari banyak masalah operasi PT. FI yang mengancam jiwa manusia. Jebolnya danau Wanagon pada tahun 2000, di mana limbah batuan PT. FI longsor dan mengakibatkan jebolnya danau tersebut dan menyebabkan air danau yang terkontaminasi limbah PT. FI meluber tidak terkendali. Peristiwa longsornya limbah batuan tersebut terulang kembali pada 9 Oktober 2003 dan menewaskan 13 karyawan PT. FI. Salah satu kasus yang oleh pemerintah juga dianggap sebagai kecelakaan biasa yang disebabkan faktor alam.

Ironisnya, Komnas HAM lebih memilih memberikan laporan itu ke Freeport Pusat di Amerika melalui Kedubes Amerika di Indonesia. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah sendiri tidak bisa dipercaya menangani kasus ini jika berhadapan dengan Freeport. Selama ini pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap kelalaian maupun kesengajaan industri pertambangan dalam perusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup masyarakat, khususnya yang teah dilakukan oleh PT. FI. Rentetan kasus pencemaran lingkungan hingga pelanggaran HAM yang telah dilakukan PT. FI adalah potret nyata dari daya rusak industri pertambangan yang dibiarkan oleh pemerintah.

Aktifitas pertambangan PT. FI sangat erat kaitannya dengan pelanggaran HAM dan kekerasan yang terjadi di Papua Barat. Pada tahun 2011 PT. FI mengakui telah menggelontorkan dana 14 juta USD kepada TNI dan Polisi sebagai biaya pengamanan wilayah pertambangan. Maka tidak heran jika berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan TNI/Polri di Papua sangat berkaitan dengan pengamanan aktifitas pertambangan PT. FI. Belum lagi rentetan pelanggaran HAM selama pelaksanaan DOM di Papua 1978-1998 serta pembantaian suku Amungme dan enam suku lainnya di sekitar lokasi PT. FI pada 1977 yang menewaskan lebih dari 900 orang.

Pembiaran berlarut-larut yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia semakin menegaskan bahwa paradigma pembangunan ekonomi Indonesia adalah pembangunan berbasis investasi yang mempertaruhkan keselamatan rakyat. Dalam kasus longsor Big Gossan PT. FI, pemerintah hanya menekankan pemberian kompensasi bagi keluarga korban tanpa adanya tindakan tegas bagi PT. FI. Artinya, nyawa warga Negara yang bekerja di industri pertambangan pun oleh pemerintah hanya dinilai sebatas Rupiah. Bahkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri ESDM Jero Wacik terkesan membela kepentingan PT. FI dengan mendesak beroperasinya kembali PT. FI dan membatasi penyelesaian masalah hanya pada persoalan kompensasi.

Keselamatan rakyat tidak bisa lagi dipertaruhkan demi melayani investasi. Pembiaran yang berlarut-larut oleh pemerintah sudah semestinya dihentikan. Laporan Komnas HAM ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah yang selalu menjadi tameng bagi kepentingan pertambangan. Sudah saatnya Pemerintah mengambil tindakan tegas dan memberikan efek jera bagi perusahaan tambang perusak lingkungan dan pelanggar HAM lainnya.

“JATAM mendukung penetapan Komnas HAM yang menyatakan Freeport telah melakukan pelanggaran HAM berat dalam kasus longsor Big Gossan. Kami juga menuntut kepada semua pihak untuk menindak tegas Freeport serta menghentikan segala bentuk operasi pertambangan Freeport hingga Freeport bertanggungjawab secara hukum.” Tegas Ki Bagus Hadi Kusuma, Pengkampanye JATAM.

Kontak: Ki Bagus Hadi Kusuma, 085781985822.

Sumber : www.jatam.org

(Gedung Parlamen)

Star Papua - Memutuskan Majelis Umum , melalui A/RES/65/198 resolusi 21 Desember 2010, untuk mengatur tinggi - rapat pleno tingkat Majelis Umum pada tahun 2014 , dikenal sebagai Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat .

Sesuai dengan ayat 8 resolusi 65/198 tujuan utama dari Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat adalah untuk berbagi perspektif dan praktik terbaik tentang realisasi hak-hak masyarakat adat dan untuk mengejar tujuan dari Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat .

Resolusi 65/198 mengundang Presiden Majelis Umum untuk melakukan Konsultasi terbuka dengan negara-negara anggota dan dengan wakil-wakil masyarakat adat dalam kerangka Forum Permanen untuk Masyarakat Adat Isu , serta Mekanisme Ahli tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Pelapor Khusus tentang Hak-hak masyarakat Adat , untuk Tentukan modalitas untuk pertemuan , Termasuk partisipasi masyarakat adat dalam Konferensi .

Tiga mandat PBB khusus untuk masyarakat adat - Forum Permanen PBB untuk Masyarakat Adat Isu , Mekanisme Ahli PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat - juga telah memulai diskusi pada Konferensi Dunia sejalan dengan resolusi 65/198 .

Forum Permanen menyambut baik kesempatan dan tanggung jawab untuk memainkan peran sentral dalam persiapan Konferensi Dunia .

Forum Permanen di sesi 10 dan 11 yang telah didedikasikan rapat pleno untuk membahas pandangan dan partisipasi masyarakat adat pada Konferensi Dunia . Sesi ini dilaksanakan dalam kerjasama yang erat dengan Presiden sesi ke-65 dan ke-66 dari Majelis Umum . Rekomendasi dari sesi-sesi yang terkandung dalam dokumen E/2011/43 dan E/2012/43 .

Masyarakat adat di seluruh dunia juga diselenggarakan Sendiri untuk terlibat dalam proses sesuai dengan resolusi 65/198 . Akibatnya , pada Januari 2012 yang terbuka Brainstorming Pertemuan Masyarakat Adat pada Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat pada tahun 2014 diadakan di Kopenhagen mendirikan Adat global Koordinasi Group ( GCG ) disusun oleh tujuh wilayah sosial dan budaya adat - diidentifikasi dari dunia serta pemuda pribumi dan pribumi Kaukus perempuan .

Sesuai dengan amanat dan semangat resolusi 65/198 , Presiden sesi ke-66 Majelis Umum menunjuk HE Luis Alfonso de Alba , Wakil Tetap Meksiko dan Mr . John B. Henriksen , wakil internasional dari Sami Parlemen Norwegia untuk memfasilitasi modalitas dan pengaturan untuk Konferensi Dunia , Termasuk partisipasi substantif masyarakat adat .

Sidang ke -66 PBB Resolusi Majelis Umum A/RES/66/296 - diadopsi pada Organisasi Tinggi - Rapat Paripurna Tingkat sesi ke-69 Majelis Umum , dikenal sebagai Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat . Dalam resolusi ini Majelis Umum Memutuskan bahwa Konferensi Dunia akan diselenggarakan pada 22-23 September 2014 di New York di Markas Besar PBB . Resolusi berkaitan dengan masalah organisasi , seperti bulat - tabel dan diskusi panel di samping partisipasi masyarakat adat dan perwakilan mereka . Resolusi itu juga menyatakan bahwa Konferensi Dunia akan menghasilkan Concise , berorientasi aksi dokumen hasil .

Pada sidang ke-12 pada bulan Mei 2013, Forum Permanen untuk Masyarakat Adat ( UNPFII ) membuat rekomendasi sebagai berikut:

79 . Forum Permanen merekomendasikan kepada Presiden sesi enam puluh delapan dari Majelis Umum kelanjutan dari praktek , didirikan selama sesi 66 Majelis , menunjuk Perwakilan Negara dan perwakilan masyarakat adat untuk melakukan informal yang inklusif konsultasi atas namanya untuk membangun konsensus tentang tema meja dan panel diskusi bulat dan isi dari dokumen hasil dari Konferensi Dunia , serta untuk Memastikan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat dalam proses.

Penunjukan fasilitator masih harus Memutuskan atas . Fasilitator akan berguna untuk identifikasi tema dan co - kursi untuk putaran - tabel dan diskusi panel , organisasi sidang interaktif , identifikasi tinggi - partisipasi tingkat dan persiapan dokumen hasil nol rancangan akan membentuk which dasar Konsultasi .

Masyarakat adat telah , setelah tujuh pertemuan regional dan satu pertemuan global dalam persiapan untuk Konferensi Dunia , dinominasikan Mr . John B. Henriksen , Internasional Perwakilan Sámi Parlemen Norwegia sebagai co - fasilitator untuk melanjutkan dengan praktek yang didirikan selama sesi ke-66 Majelis Umum .

Sumber : www.star-papua.com

BANGKITLAH...RAIHLAH CITA DAN CINTAMU BERSAMA TUHANMU

Tuhan selalu punya kata-kata indah nan menghibur dan menguatkanmu, tapi apakah Anda punya telinga untuk mendengarkan, mata untuk melihat, akal budi untuk mengerti dan memahami serta hati untuk merenungkannya?

Kubisikkan padamu; "Anda punya segalanya karena Ia telah menciptakan engkau secitra dengan Diri-Nya. Apa yang Anda perlukan adalah gunakanlah semuanya ini dengan tepat guna dan bijaksana."

Karena itu, bangkitlah! Angkatlah mukamu dan tataplah masa depanmu. Pusatkan pikiran dan hatimu padanya dan ayunkanlah langkahmu bersama Tuhan untuk menggapainya di hari baru ini. (NP)

Renungan**

"KUTERSEMBUHKAN KARENA LUKAMU"

Dalam derita yang menerjang tubuh, sakit lukaku yang menikam menggores kalbu, kudambahkan seberkas kekuatan dari cahaya kasih-Mu, Tuhan. Ku sangat berharap bahwa sinar kekuatan dan penghiburan-Mu akan menyinariku malam ini.

Kudatang bersembah di sebuah dinding yang gelap.
Tiba-tiba sebuah cahaya perlahan memberikan sinarnya pada dinding itu. Dan, betapa terkejutnya aku bahwa Cahaya Kasih itu menerpa sesosok Tubuh Diam yang tergantung pada Salib itu. Ya, Engkau tergantung diam di sana sambil memandang hatiku yang penuh luka dan berbeban berat ini.

Satu hal yang kusadari bahwa derita besar-Mu telah menyembuhkan luka kecilku. Cinta dan pengorbanan-Mu yang menyayat itu adalah obat mujarab untuk kesembuhan luka dan deritaku saat ini.

Kepada para sahabat, kupesankan yang satu ini:

"Saat terindah untuk mendoakan mereka yang terluka, sakit dan menderita adalah ketika Anda sendiri berada di dalam pengalaman yang sama seperti mereka, karena sesungguhnya kesembuhanmu terjadi ketika Anda memohon Tuhan untuk menyembuhkan luka dan derita para sahabatmu." (NP)

Salju.Kita harus mengakhiri

Cara menghilangkan SecureBoot isn't configured correctly pada windows 8

Langsung saja sobat tanpa cerita....
Bagi sobat yang mengalami muncul " SecureBoot isn't configured correctly " di windows 8
Cara mengatasinya :
1. restart laptop/komputer anda
2. Masuk ke setup bios dengan cara Tekan F2/F10
3. Masuk ke menu boot, rubah booting ke UEFI
4. SELESAI.......

Semoga bermanfaat.

Jayapura 17 Februari 2013. Polisi membubarkan dan blockade aksi budaya di jayapura, aksi budaya yang dikordinir oleh Koalisi Pemuda mahasiswa bangkit (KPMB) dan badan Eksekutif Mahasiswa (BEM ) BEM Uncen tersebut dibubarkan paksa oleh kepolisian polresta kota jayapura.

Aksi budaya papua pada hari ini 17 Februari 2014 dimulai pada pukul 08.00 WPB pagi masa berkeumbul di depan kapura Uncen perumnas III waena, kemudia masa lain berkumpul di depan kantor pos Abepura, Akasi Budaya tersebut dilakukan dalam sebuah tema yang merupakan tuntutan utama adalah ( Selamatkan Tong Pu Budaya Papua ) dalam aksi tersebut semua masa aksi menggunakan pakaian adat daaan budaya Papua.

Sejak pagi masa melakukan orasi politik di depan kapura uncen kemudian pada pukul 10.00 WPB masa bergerak locmack dari perumnas III ke abepura, pada saat masa sampi di lampu merah Polisi memblokade masa aksi. Beberapa kordinator lapagan melakukan negosiasi dengan pihak aparat kepolisian namun polisi tidak tetap melarang masa aksi untuk melanjudkan aksi demo damai tersebut, dan secara paksa membubarkan masa aksi.

Pada awalnya panitia aksi melajangkan surat pemberitahuan ke polresta dan polda papua bahwa KPMB akan melakukan aksi demo damai dengan bentuk aksi seni budaya, sesuai dengan surat pemberitahukan ke polisi pada hari ini masa rakyat yang terkabung dalam KPMB dan Bem uncen tersebut melakukan aksi budaya secara damai namun lagi-lagi polda papua melalui kapolresta jayapuara membubarakan masa aksi secara pakasa.

Polisi dalam hal ini polresta jayapuara membubarakan dan memblokade masa aksi dengan alasan bahwa di Indonesia tidak ada budaya seperti yang kalian pake, kamu segera bubar karena kamu membawa abudaya darimana ? Indonesia tidak ada budaya seperti ini tegasnya KIKI KURNIA wakil Kapolresta Jayapura satau polisi yang sedang menghadang masa di Laampu merah waena.

Setelah polisi dibawa Pimpinan Wakil Kapolresta Jayapura Kiki Kurnia memblokade dan membubarkan masa aksi tersebut sehingga masa kembali berkumpul di depan kapura uncen dan melakuakan pembakaran di jalan dan menkelar akasi di perumnas III waena. Pada saat gelar aksi di depan kabura uncen, hal ini menadakan bahwa pembunggaman ruang demokrasi di Papua terus dilakukan oleh kepolisian Polda di seluruh tanah air Papua Barat, selain itu Polisi juga telah menhianati budaya papua, dimana pada saat polisi menghadang masa aksi tersebut mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada budaya seperti ini jadi kalian bawa budaya darimana katanya, hal ini membuat masa aksi mara.

Dalam aksi tersebut masa aksi mengancam bahwa jika polisi menyagkal mengianati budaya kami maka, Kami rakyat papua akan melakukan aksi yang lebih besar dengan budaya Papu, dan akan boikot pilpres 2014 tegasnya salah satu masa aksi dalam orasinya, selain itu dalam aksi budaya tersebut kordinator aksi Beny Wetipo menyerukan Kepada rakyat Papua dan semua Pihak selamatkan budaya Papua dari persaingan budaya asing yang mengancam Ras Budaya Papua.

WAKIL KAPOLRESTA KOTA JAYAPURA KIKI KURNIA, PADA SAAT MEMBUBARKAN DAN MEMBLOKADE MASA AKSI SENI DAN BUDAYA HARI INI SENI 17 FEBRUARI 2014 DI LAMPU MERAH WAENA MENGATAKAN KEPADA MASA AKSI BAHWA,
DI INDONESIA TIDAK ADA BUDAYA SEPERTI INI, KAMU BAWA BUDAYA DARI MANA ? SEGERA BUBAR BUDAYA TIDAK JELAS TEGASNYA. (KIKI KURNIA ) .

PEMBUBARAN AKSI DEMO DAMAI SENI BUDAYA HARI INI DI JAYAPURA DENGAN ALASAN BAHWA, DI INDONESIA TIDAK ADA BUDAYA SEPERTI YANG DI PAKAI MASA AKSI PADA DI JAYAPURA.

SELAIN POLISI MENYATAKAN BAHWA AKSI DALAM BENTUK APAPUN TIDAK BOLEH DILAKUKAN KARENA GUBERNUR SUDAH LARANG KATANYA.